Kompas.com - 17/11/2012, 02:08 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil sejumlah pihak yang dilaporkan Sekretaris Kabinet Dipo Alam terkait dugaan kongkalikong anggaran antara kementerian dan DPR. Sebelumnya, pada Rabu (14/11/2012) lalu, Dipo melaporkan tiga kementerian yang diduga melakukan praktik kongkalikong tersebut. Penasihat KPK Abdullah Hehamahua mengatakan, hal itu akan direalisasikan setelah penyelidik KPK melakukan telaah laporan dan merampungkan pemeriksaan. 

"Oh ya itu otomatis. Gimana seperti biasanya laporan itu masuk ke Bagian Dumas (Pengaduan Masyarakat), dan akan ditelaah. Setelah itu, jika ditemukan ada petunjuk, lalu dilakukan gelar perkara, dan barulah dipanggil mereka-mereka (pihak terkait)," kata Hehamahua, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (16/11/2012).

Saat ditanya kapan pemanggilan dilakukan, Hehamahua belum dapat memastikannya. Namun, katanya, akan segera dijadwalkan.

"Itu akan ditentukan jadwalnya kapan, dan semua akan diproses," kata dia.

Seperti diberitakan, seusai melapor ke KPK, Dipo tak menyebutkan kementerian mana saja yang dilaporkannya. Ia hanya menyebut, ada tiga kementerian yang dilaporkannya.

“Sekarang ada tiga kementerian,” kata Dipo saat meninggalkan Gedung KPK, Jakarta, tanpa menyebut nama tiga kementerian yang dimaksudnya.

Menurut Dipo, potensi penyelewengan di tiga kementerian itu tidak selalu menimbulkan kerugian negara. Namun, kata dia, tidak ada salahnya melakukan pencegahan sebelum terjadi kerugian negara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Hingga akhirnya kami mendapatkan laporan itu dan dapat tercegah, dan memang pencegahan lebih baik daripada bila sudah terjadi kerugian negara. Momentumnya saya kira cukup bagus sekarang,” ujarnya.

Lebih jauh, Dipo kembali menjelaskan kalau laporannya ini bukan sekadar fitnah. Laporan mengenai dugaan kongkalikong di instansi pemerintah ini, menurut Dipo, merupakan suara dari para pegawai negeri sipil (PNS) yang mengetahui praktik tersebut. 

Sementara itu, berdasarkan penelusuran Kompas, tiga kementerian yang dilaporkan Dipo adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Perdagangan. Adapun anggota DPR yang diduga ikut terlibat kongkalikong anggaran adalah anggota komisi yang bermitra dengan ketiga kementerian tersebut.

Baca juga:
Disebut Kongkalikong, Mendag Siap Kerja Sama
Inilah Tiga Kementerian yang Dilaporkan Dipo Alam
KPK Telaah Laporan Dipo
Dipo Laporkan Tiga Kementerian ke KPK
Dipo Alam: Laporan ke KPK Ini Suara dari PNS

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

Dan, berita terhangat Nasional dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KSAL: Armada RI Harus Mampu Tunjukkan Kekuatan yang Getarkan Lawan maupun Kawan

    KSAL: Armada RI Harus Mampu Tunjukkan Kekuatan yang Getarkan Lawan maupun Kawan

    Nasional
    Malam Ini, Baleg Dijadwalkan Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022

    Malam Ini, Baleg Dijadwalkan Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022

    Nasional
    Penyebaran Omicron Meluas, Pemerintah Belum Tambah Daftar Negara yang Dilarang Masuk RI

    Penyebaran Omicron Meluas, Pemerintah Belum Tambah Daftar Negara yang Dilarang Masuk RI

    Nasional
    Polri Geser KPK Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Kapolri: Kerja Keras Seluruh Personel

    Polri Geser KPK Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Kapolri: Kerja Keras Seluruh Personel

    Nasional
    Waketum PPP Sebut Jokowi Belum Sampaikan Rencana Reshuffle ke Partai Koalisi

    Waketum PPP Sebut Jokowi Belum Sampaikan Rencana Reshuffle ke Partai Koalisi

    Nasional
    Jaksa Tuntut Maskur Husain 10 Tahun Penjara

    Jaksa Tuntut Maskur Husain 10 Tahun Penjara

    Nasional
    Pemerintah Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19 Saat KTT G20

    Pemerintah Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19 Saat KTT G20

    Nasional
    Yasonna Harap Revisi UU Cipta Kerja dan UU PPP Dibahas Secara Paralel

    Yasonna Harap Revisi UU Cipta Kerja dan UU PPP Dibahas Secara Paralel

    Nasional
    Hal yang Memberatkan Tuntutan Robin: Rusak Citra KPK dan Polri

    Hal yang Memberatkan Tuntutan Robin: Rusak Citra KPK dan Polri

    Nasional
    Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia 7.526, di Bawah Rata-rata Global

    Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia 7.526, di Bawah Rata-rata Global

    Nasional
    Kenaikan Hartanya Dipertanyakan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Punya 13 Lahan-Bangunan Senilai Rp 11 Miliar

    Kenaikan Hartanya Dipertanyakan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Punya 13 Lahan-Bangunan Senilai Rp 11 Miliar

    Nasional
    Kasus Aktif Luar Jawa-Bali Capai 52,46 Persen dari Kasus Nasional Selama PPKM

    Kasus Aktif Luar Jawa-Bali Capai 52,46 Persen dari Kasus Nasional Selama PPKM

    Nasional
    Gabung ke Polri, Eks Pegawai KPK Sebut Diberi Tugas Awasi Dana Covid-19 dan Proyek Strategi Nasional

    Gabung ke Polri, Eks Pegawai KPK Sebut Diberi Tugas Awasi Dana Covid-19 dan Proyek Strategi Nasional

    Nasional
    Jokowi: Kita Harus Temukan Cara Baru untuk Mendahului Negara Lain

    Jokowi: Kita Harus Temukan Cara Baru untuk Mendahului Negara Lain

    Nasional
    Muhadjir Tekankan Pentingnya Lembaga Pendidikan Islam Seimbangkan Ilmu Agama dan Terapan

    Muhadjir Tekankan Pentingnya Lembaga Pendidikan Islam Seimbangkan Ilmu Agama dan Terapan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.