Kompas.com - 16/11/2012, 06:52 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Langkah aktif Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang melaporkan dugaan praktik kongkalikong menggerus APBN di tiga kementerian kepada Komisi Pemberantasan Korupsi diapresiasi. KPK harus menindaklanjuti dengan mengusut laporan tersebut.

"Apabila nanti memang laporan Dipo cukup bukti, maka siapa pun dia dan apa pun jabatannya, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," kata anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Indra, melalui pesan singkat, Jumat (16/11/2012).

Indra mengatakan, langkah Dipo itu penting untuk memperbaiki pengelolaan pemerintahan sekaligus mengantisipasi berbagai praktik penyimpangan di kemudian hari. Meski demikian, menurut dia, laporan itu perlu dipertanyakan apakah murni untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi.

"Karena dalam beberapa bulan terakhir Dipo sering tampil ke publik dengan menyajikan isu-isu hangat dan akrobatik yang menghasilkan pengalihan perhatian terhadap beberapa megaskandal, seperti kasus bail out Bank Century, Hambalang, dan terakhir grasi bandar narkoba," kata Indra.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu juga mempertanyakan mengapa Dipo tak melaporkan permasalahan itu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kalau memang benar ada penyimpangan di kementerian, kenapa SBY tidak mencopot menteri tersebut? Atau jangan-jangan Dipo tidak yakin dengan keberanian SBY?" ujarnya.

Seperti diberitakan, Dipo mengaku menerima banyak laporan dari pegawai negeri sipil di kementerian terkait praktik kongkalikong untuk menggerus APBN. Laporan itu masuk pascasurat edaran Sekretaris Kabinet nomor 542 terkait pencegahan praktik kongkalikong anggaran di instansi pemerintah.

Dipo menyebut ikut terlibat anggota DPR untuk mengamankan anggaran yang sudah digelembungkan. Menurut dia, laporan itu disertai bukti-bukti. Dia lalu meneruskan aduan itu kepada KPK.

Berdasarkan penelusuran Kompas, tiga kementerian yang dilaporkan Dipo adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Perdagangan. Sementara anggota DPR yang diduga ikut terlibat kongkalikong anggaran adalah anggota komisi yang bermitra dengan ketiga kementerian tersebut.

Baca juga:
Inilah Tiga Kementerian yang Dilaporkan Dipo Alam
KPK Telaah Laporan Dipo
Dipo Laporkan Tiga Kementerian ke KPK
Dipo Alam: Laporan ke KPK Ini Suara dari PNS

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

Dan, berita terhangat Nasional dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Unsur-Unsur Negara Menurut Konvensi Montevideo 1993

    Unsur-Unsur Negara Menurut Konvensi Montevideo 1993

    Nasional
    Bupati Jayapura: DOB Solusi Mempercepat Kesejahteraan Papua

    Bupati Jayapura: DOB Solusi Mempercepat Kesejahteraan Papua

    Nasional
    ICW Minta Polri Segera Berhentikan Irjen Napoleon: Agar Tak Ada Lagi yang Terlibat Korupsi

    ICW Minta Polri Segera Berhentikan Irjen Napoleon: Agar Tak Ada Lagi yang Terlibat Korupsi

    Nasional
    KPK Sita Sejumlah Dokumen dari Istri Eks Dirjen Kemendagri Terkait Kasus Suap PEN

    KPK Sita Sejumlah Dokumen dari Istri Eks Dirjen Kemendagri Terkait Kasus Suap PEN

    Nasional
    Tak Kunjung Berhentikan Irjen Napoleon, Polri Dianggap Permisif pada Anggotanya yang Korupsi

    Tak Kunjung Berhentikan Irjen Napoleon, Polri Dianggap Permisif pada Anggotanya yang Korupsi

    Nasional
    Puan Dinilai Jadi Pasangan Ideal Prabowo di Pilpres 2024

    Puan Dinilai Jadi Pasangan Ideal Prabowo di Pilpres 2024

    Nasional
    Jokowi Diundang Datang ke Kongres Masyarakat Adat di Papua Akhir Oktober

    Jokowi Diundang Datang ke Kongres Masyarakat Adat di Papua Akhir Oktober

    Nasional
    PDI-P Dapat Usung Capres Sendiri Tanpa Perlu Koalisi, Bagaimana Bisa?

    PDI-P Dapat Usung Capres Sendiri Tanpa Perlu Koalisi, Bagaimana Bisa?

    Nasional
    Geledah Sejumlah Tempat di Ambon, KPK Sita Catatan Aliran Uang Terkait Dugaan Suap Wali Kota

    Geledah Sejumlah Tempat di Ambon, KPK Sita Catatan Aliran Uang Terkait Dugaan Suap Wali Kota

    Nasional
    Kejagung Periksa Presiden Direktur Alfamart sebagai Saksi Kasus Ekspor Minyak Goreng

    Kejagung Periksa Presiden Direktur Alfamart sebagai Saksi Kasus Ekspor Minyak Goreng

    Nasional
    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,3 Persen, Dosis Ketiga 20,97 Persen

    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,3 Persen, Dosis Ketiga 20,97 Persen

    Nasional
    PDI-P Disarankan Tak Terlalu Percaya Diri Hadapi Pilpres 2024

    PDI-P Disarankan Tak Terlalu Percaya Diri Hadapi Pilpres 2024

    Nasional
    Eks Dirjen Kementan Ditahan KPK Setelah 6 Tahun Berstatus Tersangka, Ini Konstruksi Perkaranya...

    Eks Dirjen Kementan Ditahan KPK Setelah 6 Tahun Berstatus Tersangka, Ini Konstruksi Perkaranya...

    Nasional
    Status Irjen Napoleon Sebagai Polisi Aktif Dipertanyakan, Ini Kata Polri

    Status Irjen Napoleon Sebagai Polisi Aktif Dipertanyakan, Ini Kata Polri

    Nasional
    Pimpinan Duga Ada Agenda Tertentu di Balik Pertemuan Jokowi dengan Sejumlah Anggota MRP

    Pimpinan Duga Ada Agenda Tertentu di Balik Pertemuan Jokowi dengan Sejumlah Anggota MRP

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.