Kompas.com - 16/11/2012, 05:44 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengapresiasi langkah yang dilakukan Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan yang melaporkan adanya praktik melanggar hukum. Namun, menurut Din, keduanya harus memiliki bukti yang kuat dan didasarkan fakta-fakta sebelum mengeksposnya ke publik dan melaporkannya kepada lembaga berwenang.

“Keberanian untuk mengungkapkan itu patut diapresiasi. Saya ingin pesan, harus kuat bukti dan harus berdasarkan fakta,” kata Din, di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/11/2012).

Dahlan telah melaporkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga memeras BUMN kepada Badan Kehormatan (BK) DPR. Sementara itu, Rabu (14/11/2012), Dipo telah mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan adanya kongkalikong anggaran antara pejabat di tiga kementerian dan anggota DPR. Keduanya lebih dulu melempar informasi kepada publik baru kemudian melaporkannya secara resmi pada lembaga penegak hukum.

Meski demikian, Din menghargai langkah keduanya yang berani berbicara dengan publik. Jika terbukti, maka hal itu akan menjadi langkah untuk melakukan perbaikan. Sebaliknya, jika tudingan ini tanpa bukti, akan menjadi preseden buruk.

“Kalau tidak (terbukti), bisa terjebak pada fitnah. Maka, itu bisa menjadi preseden buruk untuk berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, untuk adukan di BK dan KPK, itu bagus sekali. Catatannya, harus kuat bukti. Ya, saya hargai langkah-langkah pejabat negara seperti Dipo Alam dan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang cukup berani mengekspos tentang kecurangan dalam praktik bernegara,” tegas Din.

Baca juga:
Inilah Tiga Kementerian yang Dilaporkan Dipo Alam
KPK Telaah Laporan Dipo
Dipo Laporkan Tiga Kementerian ke KPK
Dipo Alam: Laporan ke KPK Ini Suara dari PNS

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

Dan, berita terhangat Nasional dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    6 Poin Evaluasi Kemenhub soal One Way dan Ganjil Genap di Tol Selama Mudik

    6 Poin Evaluasi Kemenhub soal One Way dan Ganjil Genap di Tol Selama Mudik

    Nasional
    KSP: Tingkatkan Pengawasan Produk Tekstil Impor

    KSP: Tingkatkan Pengawasan Produk Tekstil Impor

    Nasional
    Aturan Terbaru Soal Durasi Karantina bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri

    Aturan Terbaru Soal Durasi Karantina bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri

    Nasional
    Giring: Mudah-Mudahan Partai Lain Seperti PSI, Tak Terima Kader yang Korupsi

    Giring: Mudah-Mudahan Partai Lain Seperti PSI, Tak Terima Kader yang Korupsi

    Nasional
    Ramai-ramai Mengecam Kriminalisasi 40 Petani di Bengkulu karena Panen Hasil Bumi di Lahan Sengketa

    Ramai-ramai Mengecam Kriminalisasi 40 Petani di Bengkulu karena Panen Hasil Bumi di Lahan Sengketa

    Nasional
    Jaksa Agung: Lin Che Wei Direkrut Tanpa Kontrak Tertentu, tetapi Ikut Ambil Kebijakan di Kemendag

    Jaksa Agung: Lin Che Wei Direkrut Tanpa Kontrak Tertentu, tetapi Ikut Ambil Kebijakan di Kemendag

    Nasional
    Diperiksa Penyidik KLHK di KPK, Terbit: Saya Dititpkan Orang Utan

    Diperiksa Penyidik KLHK di KPK, Terbit: Saya Dititpkan Orang Utan

    Nasional
    Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Tak Perlu Tes Covid-19 jika Sudah Vaksinasi Lengkap

    Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Tak Perlu Tes Covid-19 jika Sudah Vaksinasi Lengkap

    Nasional
    Kemenkominfo Ingin Konsep Harmoni Angklung Jadi Inspirasi Perumusan Kebijakan Digital DEWG G20

    Kemenkominfo Ingin Konsep Harmoni Angklung Jadi Inspirasi Perumusan Kebijakan Digital DEWG G20

    Nasional
    Dompet Dhuafa Sebut Akan Terus Berupaya Kembangkan “RS Qatar Charity”

    Dompet Dhuafa Sebut Akan Terus Berupaya Kembangkan “RS Qatar Charity”

    Nasional
    Soal Pengusiran Perempuan di Cianjur karena Poliandri, Menteri PPPA: Jangan Main Hakim Sendiri

    Soal Pengusiran Perempuan di Cianjur karena Poliandri, Menteri PPPA: Jangan Main Hakim Sendiri

    Nasional
    Kerugian Negara Terkait Kasus Minyak Goreng Masih Dihitung

    Kerugian Negara Terkait Kasus Minyak Goreng Masih Dihitung

    Nasional
    Duduk Perkara UAS Ditolak Masuk Singapura

    Duduk Perkara UAS Ditolak Masuk Singapura

    Nasional
    Epidemiolog Nilai Status Kedaruratan Pandemi Covid-19 Dicabut Paling Cepat Akhir 2022

    Epidemiolog Nilai Status Kedaruratan Pandemi Covid-19 Dicabut Paling Cepat Akhir 2022

    Nasional
    Pesawat Malaysia yang Ditahan TNI AU karena Masuk Tanpa Izin Sudah Boleh Lanjutkan Penerbangan

    Pesawat Malaysia yang Ditahan TNI AU karena Masuk Tanpa Izin Sudah Boleh Lanjutkan Penerbangan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.