Kompas.com - 16/11/2012, 05:44 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengapresiasi langkah yang dilakukan Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan yang melaporkan adanya praktik melanggar hukum. Namun, menurut Din, keduanya harus memiliki bukti yang kuat dan didasarkan fakta-fakta sebelum mengeksposnya ke publik dan melaporkannya kepada lembaga berwenang.

“Keberanian untuk mengungkapkan itu patut diapresiasi. Saya ingin pesan, harus kuat bukti dan harus berdasarkan fakta,” kata Din, di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/11/2012).

Dahlan telah melaporkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga memeras BUMN kepada Badan Kehormatan (BK) DPR. Sementara itu, Rabu (14/11/2012), Dipo telah mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan adanya kongkalikong anggaran antara pejabat di tiga kementerian dan anggota DPR. Keduanya lebih dulu melempar informasi kepada publik baru kemudian melaporkannya secara resmi pada lembaga penegak hukum.

Meski demikian, Din menghargai langkah keduanya yang berani berbicara dengan publik. Jika terbukti, maka hal itu akan menjadi langkah untuk melakukan perbaikan. Sebaliknya, jika tudingan ini tanpa bukti, akan menjadi preseden buruk.

“Kalau tidak (terbukti), bisa terjebak pada fitnah. Maka, itu bisa menjadi preseden buruk untuk berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, untuk adukan di BK dan KPK, itu bagus sekali. Catatannya, harus kuat bukti. Ya, saya hargai langkah-langkah pejabat negara seperti Dipo Alam dan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang cukup berani mengekspos tentang kecurangan dalam praktik bernegara,” tegas Din.

Baca juga:
Inilah Tiga Kementerian yang Dilaporkan Dipo Alam
KPK Telaah Laporan Dipo
Dipo Laporkan Tiga Kementerian ke KPK
Dipo Alam: Laporan ke KPK Ini Suara dari PNS

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

Dan, berita terhangat Nasional dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Moda Transportasi di Palembang Belum Terintegrasi, Anggota DPR Desak Menhub untuk Benahi

    Moda Transportasi di Palembang Belum Terintegrasi, Anggota DPR Desak Menhub untuk Benahi

    Nasional
    Menkes Sebut Jokowi Pesan agar Masyarakat Tetap Waspadai Covid-19

    Menkes Sebut Jokowi Pesan agar Masyarakat Tetap Waspadai Covid-19

    Nasional
    Airlangga Ungkap Jokowi Belum Bahas Soal Pengganti Tjahjo

    Airlangga Ungkap Jokowi Belum Bahas Soal Pengganti Tjahjo

    Nasional
    Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Idul Adha, Menkes Imbau Masyarakat Patuhi Prokes

    Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Idul Adha, Menkes Imbau Masyarakat Patuhi Prokes

    Nasional
    Temuan Pemerintah, Kini Banyak Pengunjung Mal Masuk Tanpa Scan PeduliLindungi

    Temuan Pemerintah, Kini Banyak Pengunjung Mal Masuk Tanpa Scan PeduliLindungi

    Nasional
    Bareskrim Limpahkan Ratusan Barang Bukti Kasus Quotex ke Kejari Bale Endah Bandung

    Bareskrim Limpahkan Ratusan Barang Bukti Kasus Quotex ke Kejari Bale Endah Bandung

    Nasional
    Tak Ada Perubahan Aturan, Menkes Sebut Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan

    Tak Ada Perubahan Aturan, Menkes Sebut Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan

    Nasional
    Sosok Marsma Wahyu, Danpaspampres Baru dari Satuan Elite TNI AU

    Sosok Marsma Wahyu, Danpaspampres Baru dari Satuan Elite TNI AU

    Nasional
    Luhut Minta Sosialisasi Pembelian Minyak Goreng lewat PeduliLindungi Diperpanjang

    Luhut Minta Sosialisasi Pembelian Minyak Goreng lewat PeduliLindungi Diperpanjang

    Nasional
    PAN: Susi Pudjiastuti Belum Terekam Survei, Perlu Kerja Keras agar Dilirik

    PAN: Susi Pudjiastuti Belum Terekam Survei, Perlu Kerja Keras agar Dilirik

    Nasional
    Jadi Satu-satunya Partai yang Penuhi 'Presidential Threshold', PDI-P Dinilai Merasa Aman soal Capres

    Jadi Satu-satunya Partai yang Penuhi "Presidential Threshold", PDI-P Dinilai Merasa Aman soal Capres

    Nasional
    PPKM Luar Jawa-Bali Kembali Diperpanjang Hingga 1 Agustus

    PPKM Luar Jawa-Bali Kembali Diperpanjang Hingga 1 Agustus

    Nasional
    Pemerintah Pertimbangkan Payung Hukum Pemilu di Tiga DOB Papua

    Pemerintah Pertimbangkan Payung Hukum Pemilu di Tiga DOB Papua

    Nasional
    Luhut Klaim Harga Minyak Goreng di Jawa-Bali Sudah Rp14.000, Luar Jawa Belum

    Luhut Klaim Harga Minyak Goreng di Jawa-Bali Sudah Rp14.000, Luar Jawa Belum

    Nasional
    Tanda Tanya Capres PDI-P: Kuasa Megawati dan Kalkulasi Politik

    Tanda Tanya Capres PDI-P: Kuasa Megawati dan Kalkulasi Politik

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.