Kompas.com - 14/11/2012, 21:48 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Dipo Alam melaporkan tiga kementerian ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (14/11/2012) malam. Dipo menduga ada potensi praktik kongkalikong penggerusan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang terjadi di tiga kementerian tersebut.

“Sekarang ada tiga kementerian,” kata Dipo saat meninggalkan Gedung KPK, Jakarta, tanpa menyebut nama tiga kementerian yang dimaksudnya itu. Dipo tiba di Gedung KPK sekitar pukul 19.45 WIB dan keluar sekitar pukul 20.30 WIB.

Menurut Dipo, potensi penyelewengan di tiga kementerian itu tidak selalu menimbulkan kerugian negara. Namun, kata dia, tidak ada salahnya melakukan pencegahan sebelum terjadi kerugian negara.

“Hingga akhirnya kami mendapatkan laporan itu dan dapat tercegah dan memang pencegahan lebih baik daripada bila sudah terjadi kerugian negara. Momentumnya saya kira cukup bagus sekarang,” ujarnya.

Lebih jauh, Dipo kembali menjelaskan kalau laporannya ini bukan sekadar fitnah. Laporan mengenai dugaan kongkalikong di instansi pemerintah ini, menurut Dipo, merupakan suara dari para pegawai negeri sipil (PNS) yang mengetahui praktik tersebut.

Setelah mendapat laporan dari para PNS, menurutnya, Seskab mempelajarinya dan mengecek kembali kepada si pelapor. “Kami himpun semua, kami cross check dengan pejabatnya, dengan menterinya, karena Seskab bukan penegak hukum, dan ada keinginan PNS yang dimaksud juga masyarakat bahwa ini diserahkan kepada KPK,” lanjutnya.

Dipo pun mengaku sudah menyerahkan laporan PNS tersebut beserta dokumen pendukungnya kepada KPK malam ini. Dengan demikian, lanjut Dipo, jika ada yang menyebut itu fitnah, dirinya sudah menyerahkan dokumen tertulis kepada KPK.  

“Nanti kalau saya pulang, diundang sama BK (Badan Kehormatan) DPR, tapi saya tidak mengharap betul sih, saya siap-siap saja,” ujarnya.

“Intinya ini adalah suatu laporan dari PNS, jadi kalau ada yang sebut itu fitnah, memang kita lihat ada tertulis, demikian juga ada kementerian dan menteri yang mau bersama-sama untuk klarifikasi di KPK, akan mengklarifikasikannya,” tambah Dipo.

Dia menambahkan, ini adalah kebangkitan PNS yang selama ini tertekan oleh oknum di DPR dan juga di kementeriannya sendiri.  “Ini momentumnya ada, setelah ada surat edaran 543, mereka melapor dan sekarang bertambah lagi,” ucap Dipo.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Unsur-Unsur Negara Menurut Konvensi Montevideo 1993

    Unsur-Unsur Negara Menurut Konvensi Montevideo 1993

    Nasional
    Bupati Jayapura: DOB Solusi Mempercepat Kesejahteraan Papua

    Bupati Jayapura: DOB Solusi Mempercepat Kesejahteraan Papua

    Nasional
    ICW Minta Polri Segera Berhentikan Irjen Napoleon: Agar Tak Ada Lagi yang Terlibat Korupsi

    ICW Minta Polri Segera Berhentikan Irjen Napoleon: Agar Tak Ada Lagi yang Terlibat Korupsi

    Nasional
    KPK Sita Sejumlah Dokumen dari Istri Eks Dirjen Kemendagri Terkait Kasus Suap PEN

    KPK Sita Sejumlah Dokumen dari Istri Eks Dirjen Kemendagri Terkait Kasus Suap PEN

    Nasional
    Tak Kunjung Berhentikan Irjen Napoleon, Polri Dianggap Permisif pada Anggotanya yang Korupsi

    Tak Kunjung Berhentikan Irjen Napoleon, Polri Dianggap Permisif pada Anggotanya yang Korupsi

    Nasional
    Puan Dinilai Jadi Pasangan Ideal Prabowo di Pilpres 2024

    Puan Dinilai Jadi Pasangan Ideal Prabowo di Pilpres 2024

    Nasional
    Jokowi Diundang Datang ke Kongres Masyarakat Adat di Papua Akhir Oktober

    Jokowi Diundang Datang ke Kongres Masyarakat Adat di Papua Akhir Oktober

    Nasional
    PDI-P Dapat Usung Capres Sendiri Tanpa Perlu Koalisi, Bagaimana Bisa?

    PDI-P Dapat Usung Capres Sendiri Tanpa Perlu Koalisi, Bagaimana Bisa?

    Nasional
    Geledah Sejumlah Tempat di Ambon, KPK Sita Catatan Aliran Uang Terkait Dugaan Suap Wali Kota

    Geledah Sejumlah Tempat di Ambon, KPK Sita Catatan Aliran Uang Terkait Dugaan Suap Wali Kota

    Nasional
    Kejagung Periksa Presiden Direktur Alfamart sebagai Saksi Kasus Ekspor Minyak Goreng

    Kejagung Periksa Presiden Direktur Alfamart sebagai Saksi Kasus Ekspor Minyak Goreng

    Nasional
    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,3 Persen, Dosis Ketiga 20,97 Persen

    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,3 Persen, Dosis Ketiga 20,97 Persen

    Nasional
    PDI-P Disarankan Tak Terlalu Percaya Diri Hadapi Pilpres 2024

    PDI-P Disarankan Tak Terlalu Percaya Diri Hadapi Pilpres 2024

    Nasional
    Eks Dirjen Kementan Ditahan KPK Setelah 6 Tahun Berstatus Tersangka, Ini Konstruksi Perkaranya...

    Eks Dirjen Kementan Ditahan KPK Setelah 6 Tahun Berstatus Tersangka, Ini Konstruksi Perkaranya...

    Nasional
    Status Irjen Napoleon Sebagai Polisi Aktif Dipertanyakan, Ini Kata Polri

    Status Irjen Napoleon Sebagai Polisi Aktif Dipertanyakan, Ini Kata Polri

    Nasional
    Pimpinan Duga Ada Agenda Tertentu di Balik Pertemuan Jokowi dengan Sejumlah Anggota MRP

    Pimpinan Duga Ada Agenda Tertentu di Balik Pertemuan Jokowi dengan Sejumlah Anggota MRP

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.