Kompas.com - 14/11/2012, 20:13 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Keterangan Sekretaris Kabinet Dipo Alam terkait praktik kongkalikong untuk menggerus APBN dalam proyek di kementerian masih menyisahkan banyak tanda tanya. Pasalnya, ketika mengungkap hal itu beberapa waktu lalu, Dipo tak memberi ruang tanya jawab.

Ketika kembali dipertanyakan, Dipo kembali menolak berkomentar. "Tunggu tanggal mainnya. Besok aja, saya sudah capek," kata Dipo di Istana Negara Jakarta, Rabu (14/11/2012).

Ketika dimintai tanggapan desakan agar dirinya menyebut nama-nama yang terlibat praktek kongkalikong, Dipo kembali menjawab, "Tunggu aja, tunggu besok. Tunggu tanggal mainya."

Apakah bukti-bukti yang dia terima sudah diverifikasi kebenarannya? "Saya kan sudah bilang, itu masukan dari PNS. Sudah ya," jawab Dipo lalu masuk ke dalam mobilnya.

Seperti diberitakan, Dipo mengaku menerima banyak laporan dari pegawai negeri sipil di kementerian terkait praktik kongkalikong untuk menggerus APBN. Laporan itu masuk pascasurat edaran Sekretaris Kabinet nomor 542 terkait pencegahan praktek kongkalikong anggaran di instansi pemerintah.

Dipo menyebut ada partai politik koalisi pemerintah yang menyusupkan kadernya di suatu kementerian. Kader yang mendapat jabatan struktural hingga staf khusus menteri itu bertugas mengatur berbagai proyek dengan dana APBN untuk kepentingan partai.

Selain itu, Dipo menyebut ada ketua fraksi di DPR yang bertugas menciptakan program serta mengamankan alokasi anggaran yang sudah digelembungkan agar disetujui DPR. Dipo juga menyebut ada menteri yang melindung pejabat korup.

Menurut Dipo, laporan yang masuk disertai bukti-bukti. Tak disebutkan apakah sudah ada klarifikasi terkait bukti-bukti itu. Namun, Dipo tak mau menyebut nama parpol, nama-nama kader parpol, nama kementerian, nama ketua fraksi, serta proyek yang dimaksud.

Baca juga:
Dipo: Kader Parpol Atur Proyek Ratusan Miliar di Kementerian

Dipo Sebut Ketua Fraksi di DPR Korupsi APBN
Dipo Tuding Menteri Lindungi Pejabat Korup
Eva: Dahlan dan Dipo, Jangan Hanya Berwacana di Media!
Lebih Kesatria Dipo Lapor ke Penegak Hukum
Dipo Tak Beda seperti Dahlan

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kelana Ridwan Kamil ke Elite Parpol, Pilih 'Warna' Apa?

    Kelana Ridwan Kamil ke Elite Parpol, Pilih "Warna" Apa?

    Nasional
    Pakar Sebut Pelonggaran Masker 14 Hari Usai Lebaran Terlalu Cepat

    Pakar Sebut Pelonggaran Masker 14 Hari Usai Lebaran Terlalu Cepat

    Nasional
    Elsam: Paradoks, Pemerintah Bagi-bagi Sertifikat tetapi Petani Ditangkapi Saat Konflik Agraria

    Elsam: Paradoks, Pemerintah Bagi-bagi Sertifikat tetapi Petani Ditangkapi Saat Konflik Agraria

    Nasional
    40 Petani di Bengkulu Ditangkap, Walhi: Tidak Ada Keseriusan Pemerintah Bereskan Konflik Agraria

    40 Petani di Bengkulu Ditangkap, Walhi: Tidak Ada Keseriusan Pemerintah Bereskan Konflik Agraria

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Tak Wajibkan Tes PCR-Antigen dengan Syarat | UAS Dilarang Masuk Singapura

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Tak Wajibkan Tes PCR-Antigen dengan Syarat | UAS Dilarang Masuk Singapura

    Nasional
    Mengenal 'Not to Land' yang Dikenakan Singapura ke UAS, Apa Bedanya dengan Deportasi?

    Mengenal "Not to Land" yang Dikenakan Singapura ke UAS, Apa Bedanya dengan Deportasi?

    Nasional
    IDI: Pemakaian Masker di Ruang Tertutup Masih Perlu

    IDI: Pemakaian Masker di Ruang Tertutup Masih Perlu

    Nasional
    Profil Lin Che Wei, Tersangka Baru Kasus Ekspor CPO Minyak Goreng

    Profil Lin Che Wei, Tersangka Baru Kasus Ekspor CPO Minyak Goreng

    Nasional
    MUI: Jemaah yang Sehat Boleh Lepas Masker Saat Shalat Berjemaah

    MUI: Jemaah yang Sehat Boleh Lepas Masker Saat Shalat Berjemaah

    Nasional
    Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

    Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

    Nasional
    Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

    Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

    Nasional
    Persoalkan Konten Ceramah Agama, Pemerintah Singapura Larang UAS Masuk Negaranya

    Persoalkan Konten Ceramah Agama, Pemerintah Singapura Larang UAS Masuk Negaranya

    Nasional
    Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

    Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

    Nasional
    Alasan Kemendagri Singapura Tolak Uas Masuk

    Alasan Kemendagri Singapura Tolak Uas Masuk

    Nasional
    Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

    Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.