Kompas.com - 13/11/2012, 21:18 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorA. Wisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengambil tindakan tegas jika laporan yang diterima oleh Sekretaris Kabinet Dipo Alam terkait praktik kongkalikong penggerusan APBN di kementerian terbukti.

"Kalau memang itu terbukti, tanpa kecuali, siapa pun akan ditindak," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Istana Negara Jakarta, Selasa (13/11/2012).

Julian mengatakan, laporan yang diterima Dipo itu akan diteruskan kepada Presiden. Setelah itu, akan dibahas secara internal dan dilakukan penyelidikan untuk memastikan benar tidaknya laporan tersebut.

Ketika ditanya apakah akan dilakukan reshuffle menteri jika memang terbukti, Julian menjawab, "Kita semua harus kembali pada fakta, bukti dan kenyataan yang ada. Tidak bisa didasarkan pada dugaan-dugaan. Kalau memang ada bukti, ada temuan, dan bisa dibuktikan bersalah pasti akan ada konsekuensinya. Kalau itu berkaitan dengan posisi dan jabatan tentu ada konsekuensinya."

Seperti diberitakan, Dipo mengaku menerima banyak laporan dari pegawai negeri sipil (PNS) di kementerian terkait praktik kongkalikong untuk menggerus APBN. Laporan itu masuk pasca-surat edaran Sekretaris Kabinet nomor 542 terkait pencegahan praktik kongkalikong anggaran di instansi pemerintah.

Dipo menyebut ada partai politik koalisi pemerintah yang menyusupkan kadernya di suatu kementerian. Kader yang mendapat jabatan struktural hingga staf khusus menteri itu bertugas mengatur berbagai proyek dengan dana APBN untuk kepentingan partai.

Selain itu, Dipo menyebut ada ketua fraksi di DPR yang bertugas menciptakan program serta mengamankan alokasi anggaran yang sudah digelembungkan agar disetujui DPR. Dipo juga menyebut ada menteri yang melindungi pejabat korup.

Menurut Dipo, laporan yang masuk disertai bukti-bukti. Tak disebutkan apakah sudah ada klarifikasi terkait bukti-bukti itu. Namun, Dipo tak mau menyebut nama parpol, nama-nama kader parpol, nama kementerian, serta proyek yang dimaksud.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Waketum PPP Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Terbuka Usung Capres-Cawapres Non-Parpol

    Waketum PPP Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Terbuka Usung Capres-Cawapres Non-Parpol

    Nasional
    Gubernur Lemhannas: Integrasi Antar Matra TNI Jadi Pilar Pertahanan IKN

    Gubernur Lemhannas: Integrasi Antar Matra TNI Jadi Pilar Pertahanan IKN

    Nasional
    Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu dari Masa ke Masa

    Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu dari Masa ke Masa

    Nasional
    Bahas Hepatitis Akut Misterius, Komisi IX DPR Jadwalkan Rapat dengan Kemenkes

    Bahas Hepatitis Akut Misterius, Komisi IX DPR Jadwalkan Rapat dengan Kemenkes

    Nasional
    Firli Sebut Harun Masiku Tak Akan Tidur Nyenyak, ICW: 'Lip Service' Saja

    Firli Sebut Harun Masiku Tak Akan Tidur Nyenyak, ICW: "Lip Service" Saja

    Nasional
    Moeldoko Ingatkan Masyarakat Tetap Pakai Masker di Ruang Tertutup dan Ber-AC

    Moeldoko Ingatkan Masyarakat Tetap Pakai Masker di Ruang Tertutup dan Ber-AC

    Nasional
    Sejarah Pemilu 1999, Pesta Demokrasi dengan Partai Peserta Terbanyak

    Sejarah Pemilu 1999, Pesta Demokrasi dengan Partai Peserta Terbanyak

    Nasional
    Sumarsih: Penyelesaian Non-yudisial ala Moeldoko Langgengkan Impunitas Pelaku Pelanggaran HAM

    Sumarsih: Penyelesaian Non-yudisial ala Moeldoko Langgengkan Impunitas Pelaku Pelanggaran HAM

    Nasional
    MKD DPR Setop Kasus Harvey Malaihollo Nonton Video Porno Saat Rapat

    MKD DPR Setop Kasus Harvey Malaihollo Nonton Video Porno Saat Rapat

    Nasional
    Napoleon Sebut Umumkan Persoalannya dengan M Kece Selesai agar Tahanan Lain Tak Terprovokasi

    Napoleon Sebut Umumkan Persoalannya dengan M Kece Selesai agar Tahanan Lain Tak Terprovokasi

    Nasional
    Lemhannas: Pemindahan Ibu Kota Perlu Disertai Perubahan Paradigma Pertahanan

    Lemhannas: Pemindahan Ibu Kota Perlu Disertai Perubahan Paradigma Pertahanan

    Nasional
    Keluarga Korban Tragedi Semanggi I Kritik Moeldoko soal Penuntasan Pelanggaran HAM Non-yudisial

    Keluarga Korban Tragedi Semanggi I Kritik Moeldoko soal Penuntasan Pelanggaran HAM Non-yudisial

    Nasional
    Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Sesuai Harapan Jokowi

    Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Sesuai Harapan Jokowi

    Nasional
    AJI Bakal Cabut Tasrif Award Lin Che Wei jika Divonis Bersalah

    AJI Bakal Cabut Tasrif Award Lin Che Wei jika Divonis Bersalah

    Nasional
    Kesaksian M Kece Ketika Dianiaya Napoleon Bonaparte: Ditampar dan Ditonjok

    Kesaksian M Kece Ketika Dianiaya Napoleon Bonaparte: Ditampar dan Ditonjok

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.