Tuntut Kenaikan Upah, Buruh Balik Lagi Duduki Balaikota

Kompas.com - 13/11/2012, 12:39 WIB
|
EditorHertanto Soebijoto

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan buruh dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Forum Buruh DKI kembali mendatangi Balaikota Jakarta, Selasa (13/11/2012) siang. Mereka sengaja datang untuk menuntut penetapan kenaikan upah minimun provinsi (UMP) sekaligus mengawal jalannya rapat penetapan upah yang akan digelar pada pukul 14 WIB nanti.

"Sangat ironis, sekian tahun UMP DKI yang ditetapkan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah masih rendah, bahkan masih di bawah survei nilai kebutuhan hidup layak," kata Mohammad Toha, Sekretaris Jenderal Forum Buruh DKI.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ratusan massa buruh lainnya saat ini tengah bergerak dari kawasan industri Pulo Gadung dan Tanjung Priok untuk bergabung dalam aksi hari ini. Para buruh menuntut Gubernur DKI Joko Widodo menemui mereka dan mengancam akan terus menduduki Balaikota sampai tuntutan mereka dipenuhi.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan bahwa pihaknya masih terus menghitung nilai UMP. Pada prinsipnya, mantan Wali Kota Solo ini lebih mementingkan kesejahteraan para buruh dengan upah yang adil tanpa mengganggu berjalannya proses produksi perusahaan.

Saat ini, Jokowi masih berada di luar Balaikota karena mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam seminar penyatuan visi ekonomi dengan tema 'Bersama Menuju Indonesia Maju 2030' di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta. Sedangkan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, tengah menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Regional Jawa-Bali di DI Yogyakarta.

Saat ditemui, Sekretaris Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Dwi Untoro mengaku berusaha untuk menetapkan UMP DKI pada siang ini. Akan tetapi ia menyampaikan sulitnya memenuhi seluruh tuntutan buruh yang meminta UMP setara dengan 141,5 persen angka kebutuhan hidup layak (KHL) DKI yang nilainya mencapai Rp 1.978.789.

Dwi mengatakan, Pemprov DKI akan menetapkan UMP sebesar 102 persen dari KHL atau setara dengan Rp 2.060.000. Sedangkan para buruh tetap bersikukuh dengan tuntutan 141,5 persen nilai KLH, yakni Rp 2.799.067.

Berita terkait dapat diikuti di topik :

DEMO BURUH

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    RUU PKS Diusulkan Ditunda, Amnesty: Wakil Rakyat Tak Sensitif...

    RUU PKS Diusulkan Ditunda, Amnesty: Wakil Rakyat Tak Sensitif...

    Nasional
    Ini Menteri yang Tak Kena Reshuffle Menurut Prediksi Pengamat...

    Ini Menteri yang Tak Kena Reshuffle Menurut Prediksi Pengamat...

    Nasional
    Ini Data WNI di Luar Negeri Terinfeksi Covid-19 Hingga 5 Juli 2020

    Ini Data WNI di Luar Negeri Terinfeksi Covid-19 Hingga 5 Juli 2020

    Nasional
    Kontroversi Kalung Eucalyptus, Diklaim Antivirus Corona...

    Kontroversi Kalung Eucalyptus, Diklaim Antivirus Corona...

    Nasional
    UPDATE: Ada 62.142 Kasus Covid-19 Hingga Masyarakat yang Masih Bandel

    UPDATE: Ada 62.142 Kasus Covid-19 Hingga Masyarakat yang Masih Bandel

    Nasional
    Survei IPO: 58,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

    Survei IPO: 58,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

    Nasional
    Ketua MPR: Bola RUU Haluan Ideologi Pancasila Ada di Tangan Pemerintah

    Ketua MPR: Bola RUU Haluan Ideologi Pancasila Ada di Tangan Pemerintah

    Nasional
    Kementan Sebut Kalung Eucalyptus sebagai Antivirus Corona, Ini Tanggapan IDI

    Kementan Sebut Kalung Eucalyptus sebagai Antivirus Corona, Ini Tanggapan IDI

    Nasional
    Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

    Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

    Nasional
    Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

    Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

    Nasional
    Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

    Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

    Nasional
    7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

    7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

    Nasional
    Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

    Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

    Nasional
    1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

    1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

    Nasional
    Soal Reshuffle, PKS: Kita Serahkan ke Pak Jokowi, PKS Oposisi...

    Soal Reshuffle, PKS: Kita Serahkan ke Pak Jokowi, PKS Oposisi...

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X