Tuntut Kenaikan Upah, Buruh Balik Lagi Duduki Balaikota

Kompas.com - 13/11/2012, 12:39 WIB
|
EditorHertanto Soebijoto

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan buruh dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Forum Buruh DKI kembali mendatangi Balaikota Jakarta, Selasa (13/11/2012) siang. Mereka sengaja datang untuk menuntut penetapan kenaikan upah minimun provinsi (UMP) sekaligus mengawal jalannya rapat penetapan upah yang akan digelar pada pukul 14 WIB nanti.

"Sangat ironis, sekian tahun UMP DKI yang ditetapkan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah masih rendah, bahkan masih di bawah survei nilai kebutuhan hidup layak," kata Mohammad Toha, Sekretaris Jenderal Forum Buruh DKI.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ratusan massa buruh lainnya saat ini tengah bergerak dari kawasan industri Pulo Gadung dan Tanjung Priok untuk bergabung dalam aksi hari ini. Para buruh menuntut Gubernur DKI Joko Widodo menemui mereka dan mengancam akan terus menduduki Balaikota sampai tuntutan mereka dipenuhi.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan bahwa pihaknya masih terus menghitung nilai UMP. Pada prinsipnya, mantan Wali Kota Solo ini lebih mementingkan kesejahteraan para buruh dengan upah yang adil tanpa mengganggu berjalannya proses produksi perusahaan.

Saat ini, Jokowi masih berada di luar Balaikota karena mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam seminar penyatuan visi ekonomi dengan tema 'Bersama Menuju Indonesia Maju 2030' di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta. Sedangkan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, tengah menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Regional Jawa-Bali di DI Yogyakarta.

Saat ditemui, Sekretaris Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Dwi Untoro mengaku berusaha untuk menetapkan UMP DKI pada siang ini. Akan tetapi ia menyampaikan sulitnya memenuhi seluruh tuntutan buruh yang meminta UMP setara dengan 141,5 persen angka kebutuhan hidup layak (KHL) DKI yang nilainya mencapai Rp 1.978.789.

Dwi mengatakan, Pemprov DKI akan menetapkan UMP sebesar 102 persen dari KHL atau setara dengan Rp 2.060.000. Sedangkan para buruh tetap bersikukuh dengan tuntutan 141,5 persen nilai KLH, yakni Rp 2.799.067.

Berita terkait dapat diikuti di topik :

DEMO BURUH

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemda yang Ingin Ajukan PSBB Diminta Siapkan Sejumlah Syarat Ini

    Pemda yang Ingin Ajukan PSBB Diminta Siapkan Sejumlah Syarat Ini

    Nasional
    Kemenag Imbau Umat Kristen Ikuti Tri Hari Suci Lewat Online

    Kemenag Imbau Umat Kristen Ikuti Tri Hari Suci Lewat Online

    Nasional
    Terbukti Terima Suap, Gubernur Nonaktif Kepri Nurdin Basirun Wajib Bayar Uang Pengganti Rp 4,2 Miliar

    Terbukti Terima Suap, Gubernur Nonaktif Kepri Nurdin Basirun Wajib Bayar Uang Pengganti Rp 4,2 Miliar

    Nasional
    FOTO: Sederhananya Upacara HUT ke-74 TNI AU di Tengah Pandemi Covid-19

    FOTO: Sederhananya Upacara HUT ke-74 TNI AU di Tengah Pandemi Covid-19

    Nasional
    Gubernur Nonaktif Kepri Divonis 4 Tahun Penjara

    Gubernur Nonaktif Kepri Divonis 4 Tahun Penjara

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 5 Orang, Total 42 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19

    UPDATE: Bertambah 5 Orang, Total 42 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19

    Nasional
    Pemerintah Minta Ketua RT dan RW Ajak Masyarakat Disiplin Cegah Penularan Covid-19

    Pemerintah Minta Ketua RT dan RW Ajak Masyarakat Disiplin Cegah Penularan Covid-19

    Nasional
    Sore Ini, Pemerintah Gelar Rapat Bahas Pergeseran Jadwal Cuti Bersama Lebaran

    Sore Ini, Pemerintah Gelar Rapat Bahas Pergeseran Jadwal Cuti Bersama Lebaran

    Nasional
    Napi yang Bebas Berkat Asimilasi Bisa Dijebloskan Lagi ke Penjara, Jika...

    Napi yang Bebas Berkat Asimilasi Bisa Dijebloskan Lagi ke Penjara, Jika...

    Nasional
    Ribuan Napi Dikeluarkan dari Penjara, Ditjen Pemasyarakatan Pastikan Berkelakuan Baik

    Ribuan Napi Dikeluarkan dari Penjara, Ditjen Pemasyarakatan Pastikan Berkelakuan Baik

    Nasional
    Kemendagri Minta Pemda Pastikan Pasokan Logistik Tak Terganggu Selama PSBB

    Kemendagri Minta Pemda Pastikan Pasokan Logistik Tak Terganggu Selama PSBB

    Nasional
    Kontras: Keberpihakan Glenn Fredly Terhadap Kemanusiaan dan HAM Jelas

    Kontras: Keberpihakan Glenn Fredly Terhadap Kemanusiaan dan HAM Jelas

    Nasional
    Kemenkes: Jika Bikin APD Harap Ikuti Aturan Spesifikasinya

    Kemenkes: Jika Bikin APD Harap Ikuti Aturan Spesifikasinya

    Nasional
    Tambah 4, Total Pasien Positif Covid-19 di Cilacap 8 Orang

    Tambah 4, Total Pasien Positif Covid-19 di Cilacap 8 Orang

    Nasional
    ASN yang Nekat Mudik Kena Sanksi Tak Naik Gaji hingga Turun Pangkat

    ASN yang Nekat Mudik Kena Sanksi Tak Naik Gaji hingga Turun Pangkat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X