Kompas.com - 13/11/2012, 11:03 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap Sekretaris Kabinet Dipo Alam dinilai sama saja dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait pemberantasan korupsi. Dipo hanya melempar dugaan korupsi ke publik, tetapi tidak membawanya ke penegak hukum.

"Itu sama saja. Sekadar konferensi pers tidak menyelesaikan masalah. Hanya membuat blunder di publik saja," kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Al Habsy ketika dihubungi, Selasa ( 13/11/2012 ).

Aboe Bakar dimintai tanggapan pernyataan Dipo yang mengutip laporan dari pegawai negeri sipil di kementerian terkait praktik kongkalikong korupsi APBN antara pejabat kementerian dan anggota DPR.

Aboe Bakar mengatakan, jika serius ingin menyelesaikan masalah korupsi di kementerian, seharusnya Dipo membawa pengakuan PNS itu ke aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi. Langkah itu menunjukkan kesungguhan dari surat edarannya Nomor 542 terkait pencegahan praktek kongkalikong di instansi pemerintah.

Dipo, lanjut anggota Komisi III DPR itu, jangan hanya melaporkan aduan PNS itu kepada Badan Kehormatan (BK) DPR seperti yang dilakukan Dahlan. Pasalnya, BK bukan penegak hukum yang bisa melakukan penyidikan. BK hanya menangani pelanggaran etika anggota dewan.

"Bila Dipo nanggung mengambil langkah, publik akan menyimpulkan dua menteri ini sekadar mencari popularitas belaka atau hanya pengalihan isu soal grasi untuk Ola. Penggarongan APBN adalah korupsi dan itu pelanggaran hukum. Maka, (penggarongan APBN) harus diselesaikan dengan penegak hukum," pungkas Aboe Bakar.

Seperti diberitakan, Dipo mengaku menerima banyak laporan dari PNS di kementerian terkait praktik kongkalikong untuk menggerus APBN. Laporan itu masuk pascasurat edaran Sekretaris Kabinet Nomor 542 terkait pencegahan praktik kongkalikong anggaran di instansi pemerintah.

Dipo menyebut ada partai politik koalisi pemerintah yang menyusupkan kadernya di suatu kementerian. Kader yang mendapat jabatan struktural hingga staf khusus menteri itu bertugas mengatur berbagai proyek dengan dana APBN untuk kepentingan partai.

Selain itu, Dipo menyebut ada ketua fraksi di DPR yang bertugas menciptakan program serta mengamankan alokasi anggaran yang sudah digelembungkan agar disetujui DPR. Dipo juga menyebut ada menteri yang melindung pejabat korup.

Menurut Dipo, laporan yang masuk disertai bukti-bukti. Tak disebutkan apakah sudah ada klarifikasi terkait bukti-bukti itu. Namun, Dipo tak mau menyebut nama parpol, nama-nama kader parpol, nama kementerian, serta proyek yang dimaksud.

Baca juga:
Masih Ada Direksi BUMN yang "Genit"
Kalau DPR Minta Jatah, Tak Usah "Diladeni"!
10 Kelompok Pemeras dan Pengintervensi BUMN
Achsanul: Saya Sudah Kalah 3-0 dari Dahlan
Bertemu Direksi BUMN, 5 Anggota DPR Memeras?

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Presiden Jokowi Minta Vaksinasi Booster Covid-19 Digenjot

    Presiden Jokowi Minta Vaksinasi Booster Covid-19 Digenjot

    Nasional
    Jokowi: Puncak Kasus Covid-19 Minggu Kedua atau Ketiga Juli ini

    Jokowi: Puncak Kasus Covid-19 Minggu Kedua atau Ketiga Juli ini

    Nasional
    DPR Minta Izin Travel yang Bikin 46 Jemaah Gagal Naik Haji Dicabut

    DPR Minta Izin Travel yang Bikin 46 Jemaah Gagal Naik Haji Dicabut

    Nasional
    Airlangga: Presiden Ingatkan Penggunaan PeduliLindungi Tidak Boleh Kendor

    Airlangga: Presiden Ingatkan Penggunaan PeduliLindungi Tidak Boleh Kendor

    Nasional
    Moda Transportasi di Palembang Belum Terintegrasi, Anggota DPR Desak Menhub untuk Benahi

    Moda Transportasi di Palembang Belum Terintegrasi, Anggota DPR Desak Menhub untuk Benahi

    Nasional
    Menkes Sebut Jokowi Pesan agar Masyarakat Tetap Waspadai Covid-19

    Menkes Sebut Jokowi Pesan agar Masyarakat Tetap Waspadai Covid-19

    Nasional
    Airlangga Ungkap Jokowi Belum Bahas Soal Pengganti Tjahjo

    Airlangga Ungkap Jokowi Belum Bahas Soal Pengganti Tjahjo

    Nasional
    Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Idul Adha, Menkes Imbau Masyarakat Patuhi Prokes

    Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Idul Adha, Menkes Imbau Masyarakat Patuhi Prokes

    Nasional
    Temuan Pemerintah, Kini Banyak Pengunjung Mal Masuk Tanpa Scan PeduliLindungi

    Temuan Pemerintah, Kini Banyak Pengunjung Mal Masuk Tanpa Scan PeduliLindungi

    Nasional
    Bareskrim Limpahkan Ratusan Barang Bukti Kasus Quotex ke Kejari Bale Bandung

    Bareskrim Limpahkan Ratusan Barang Bukti Kasus Quotex ke Kejari Bale Bandung

    Nasional
    Tak Ada Perubahan Aturan, Menkes Sebut Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan

    Tak Ada Perubahan Aturan, Menkes Sebut Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan

    Nasional
    Sosok Marsma Wahyu, Danpaspampres Baru dari Satuan Elite TNI AU

    Sosok Marsma Wahyu, Danpaspampres Baru dari Satuan Elite TNI AU

    Nasional
    Luhut Minta Sosialisasi Pembelian Minyak Goreng lewat PeduliLindungi Diperpanjang

    Luhut Minta Sosialisasi Pembelian Minyak Goreng lewat PeduliLindungi Diperpanjang

    Nasional
    PAN: Susi Pudjiastuti Belum Terekam Survei, Perlu Kerja Keras agar Dilirik

    PAN: Susi Pudjiastuti Belum Terekam Survei, Perlu Kerja Keras agar Dilirik

    Nasional
    Jadi Satu-satunya Partai yang Penuhi 'Presidential Threshold', PDI-P Dinilai Merasa Aman soal Capres

    Jadi Satu-satunya Partai yang Penuhi "Presidential Threshold", PDI-P Dinilai Merasa Aman soal Capres

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.