Kompas.com - 13/11/2012, 08:20 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Dipo Alam harus melaporkan fakta atau data dugaan tindak pidana korupsi APBN yang dia miliki ke institusi penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi. Langkah itu untuk membuktikan komitmen dalam memberantas korupsi.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hajriyanto Y Thohari ketika dihubungi, Selasa (13/11/2012). Hajriyanto dimintai tanggapan pernyataan Dipo yang mengutip laporan dari pegawai negeri sipil di kementerian.

Hajriyanto mengatakan, pengungkapan kasus korupsi oleh Dipo melahirkan ekspektasi yang tinggi di tengah masyarakat. Karena itu, Dipo jangan sampai mengecewakan publik dengan tidak membawanya ke penegak hukum.

"Seskab akan lebih kesatria lagi kalau melaporkannya ke penegak hukum. Seskab punya kewajiban untuk melaporkannya. Sebab, dia tahu ada kasus korupsi. Seskab tidak hanya sekadar mendengar laporan dari PNS, tetapi mengesankan tahu betul, bahkan mengetahui secara detail kasus korupsi itu," kata Hajriyanto.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, sangat ironis jika seorang pejabat publik yang tahu adanya praktik korupsi tidak membawanya ke penegak hukum. Kebiasaan membuat pernyataan yang mengambang, menurut dia, hanya membuat rakyat geram.

"Rakyat ingin setiap kasus korupsi dapat segera diungkap. Pengungkapan itu tentu tidak bisa cuma dengan isyarat-isyarat yang menggantung," pungkas Hajriyanto.

Seperti diberitakan, Dipo mengaku menerima banyak laporan dari PNS di kementerian terkait praktik kongkalikong untuk menggerus APBN. Laporan itu masuk pascasurat edaran Sekretaris Kabinet Nomor 542 terkait pencegahan praktik kongkalikong anggaran di instansi pemerintah.

Dipo menyebut ada partai politik koalisi pemerintah yang menyusupkan kadernya di suatu kementerian. Kader yang mendapat jabatan struktural hingga staf khusus menteri itu bertugas mengatur berbagai proyek dengan dana APBN untuk kepentingan partai.

Selain itu, Dipo menyebut ada ketua fraksi di DPR yang bertugas menciptakan program serta mengamankan alokasi anggaran yang sudah digelembungkan agar disetujui DPR. Dipo juga menyebut ada menteri yang melindung pejabat korup.

Menurut Dipo, laporan yang masuk disertai bukti-bukti. Tak disebutkan apakah sudah ada klarifikasi terkait bukti-bukti itu. Namun, Dipo tak mau menyebut nama parpol, nama-nama kader parpol, nama kementerian, serta proyek yang dimaksud.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Periksa Istri Eks Dirjen Keuangan Daerah Ardian Noervianto soal Suap Dana PEN

    KPK Periksa Istri Eks Dirjen Keuangan Daerah Ardian Noervianto soal Suap Dana PEN

    Nasional
    Kemendag di Pusaran 2 Kasus Korupsi: dari Ekspor Minyak Goreng hingga Impor Baja

    Kemendag di Pusaran 2 Kasus Korupsi: dari Ekspor Minyak Goreng hingga Impor Baja

    Nasional
    Menkominfo: Harkitnas Jadi Momentum Indonesia Bangkit dari Pandemi Covid-19

    Menkominfo: Harkitnas Jadi Momentum Indonesia Bangkit dari Pandemi Covid-19

    Nasional
    Kemenkes: Ada 10 Kasus Dugaan Hepatitis Akut, 4 di Antaranya Meninggal Dunia

    Kemenkes: Ada 10 Kasus Dugaan Hepatitis Akut, 4 di Antaranya Meninggal Dunia

    Nasional
    Disebut 'Lip Service' soal Harun Masiku, KPK: Lebih Baik ICW Berkontribusi Nyata...

    Disebut "Lip Service" soal Harun Masiku, KPK: Lebih Baik ICW Berkontribusi Nyata...

    Nasional
    Reformasi 1998, Quo Vadis?

    Reformasi 1998, Quo Vadis?

    Nasional
    Satgas Ungkap Tiga Alasan Pemerintah Longgarkan Pemakaian Masker di Tempat Terbuka

    Satgas Ungkap Tiga Alasan Pemerintah Longgarkan Pemakaian Masker di Tempat Terbuka

    Nasional
    KPK Limpahkan Berkas Penyuap Eks Bupati Tulungagung ke PN Surabaya

    KPK Limpahkan Berkas Penyuap Eks Bupati Tulungagung ke PN Surabaya

    Nasional
    Koordinator MAKI Adukan Dugaan Penyimpangan Impor Sapi ke Bareskrim

    Koordinator MAKI Adukan Dugaan Penyimpangan Impor Sapi ke Bareskrim

    Nasional
    KPK Panggil Sekretaris KONI Bogor hingga Pelajar di Kasus Suap Ade Yasin

    KPK Panggil Sekretaris KONI Bogor hingga Pelajar di Kasus Suap Ade Yasin

    Nasional
    Kepada Menteri-menteri Jokowi, PDI-P: Cetak Prestasi yang Diakui Rakyat, Bukan Pencitraan

    Kepada Menteri-menteri Jokowi, PDI-P: Cetak Prestasi yang Diakui Rakyat, Bukan Pencitraan

    Nasional
    24 Tahun Reformasi, Partai Buruh Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

    24 Tahun Reformasi, Partai Buruh Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

    Nasional
    40 Petani di Bengkulu Ditelanjangi Polisi dan Dikriminalisasi, Komnas HAM Turun Tangan

    40 Petani di Bengkulu Ditelanjangi Polisi dan Dikriminalisasi, Komnas HAM Turun Tangan

    Nasional
    Bareskrim Ungkap Harga Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Senilai Rp 4 Miliar-Rp 5 Miliar

    Bareskrim Ungkap Harga Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Senilai Rp 4 Miliar-Rp 5 Miliar

    Nasional
    Sejumlah Kepala Dinas Diperiksa KPK untuk Kasus Suap Wali Kota Ambon

    Sejumlah Kepala Dinas Diperiksa KPK untuk Kasus Suap Wali Kota Ambon

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.