Kompas.com - 13/11/2012, 07:20 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul meminta DPR tidak menyerang Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan. Menurut Ruhut, serangan yang dilayangkan kepada Dahlan akan mempermudah jalannya menjadi calon presiden pada Pemilihan Presiden 2014. Pernyataannya ini terkait "perang" antara DPR dengan Dahlan yang mengungkapkan adanya pemerasan dari anggota DPR terhadap BUMN. Dahlan pun sempat dituding melakukan pencitraan dan memiliki motif politik.

"Jangan serang Pak Dahlan. Makin mulus dia jadi capres," kata Ruhut, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/11/2012).

Namun, Ruhut mengaku mendukung Dahlan untuk mengungkapkan oknum anggota DPR peminta jatah BUMN. Ia meminta Dahlan membuktikan ucapannya. "Bila ada dua alat bukti tidak akan kita lindungi," katanya.

Anggota Komisi III DPR ini mengibaratkan Dahlan seperti anak gadis, sama halnya dengan KPK. "KPK itu seperti anak gadis dicintai orang. Dahlan juga begitu lagi dicintai rakyat," ujar Ruhut.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mempersilakan anggota DPR yang merasa dicemarkan nama baiknya menempuh jalan hukum.

"Bisa cuek, memaafkan Dahlan Iskan. Atau ambil yang mau tuntut balik itu juga hak anggota dewan yang harus dihargai," katanya.

Priyo menganjurkan agar Dahlan Iskan lebih berhati-hati dalam berbicara sebagai pejabat publik. "Mulutmu harimaumu. Saya sarankan agar hati-hati suatu hal yang maksudnya baik hanya karena mau berbuat baik harus injak teman atau lembaga lain padahal itu belum dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat," ujar Priyo.

Dugaan pemerasan dan kongkalikong antara BUMN dan DPR kembali mencuat setelah Menteri BUMN Dahlan Iskan diketahui mengeluhkan adanya permintaan jatah oleh anggota DPR pada sejumlah BUMN. Keluhan itu disampaikan kepada Sekretaris Kabinet Dipo Alam melalui pesan singkat, yang kemudian bocor ke media. Dahlan juga telah mengeluarkan surat edaran yang melarang BUMN melakukan kongkalikong. Hal ini memancing respons Dewan karena Dahlan sempat mengungkapkan ada 10 nama anggota DPR yang menurutnya pernah melakukan upaya pemerasan. Namun, saat memberikan keterangan di Badan Kehormatan DPR, 5 November 2012, Dahlan hanya melaporkan dua nama. Dua oknum anggota DPR yang dilaporkannya berisial IL dan S, yang diduga berupaya memeras tiga BUMN. Belakangan, Dahlan menambahkan lima nama baru. Akan tetapi, laporannya tak dilengkapi bukti yang menguatkan adanya upaya pemerasan.

Baca juga:
Masih Ada Direksi BUMN yang "Genit"
Kalau DPR Minta Jatah, Tak Usah "Diladeni"!
10 Kelompok Pemeras dan Pengintervensi BUMN
Achsanul: Saya Sudah Kalah 3-0 dari Dahlan
Bertemu Direksi BUMN, 5 Anggota DPR Memeras?

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi Boehkan Warga Lepas Masker di Area Terbuka

    Jokowi Boehkan Warga Lepas Masker di Area Terbuka

    Nasional
    Lepas Masker di Tempat Terbuka, Penghapusan Syarat PCR, dan Langkah Menuju Endemi Covid-19

    Lepas Masker di Tempat Terbuka, Penghapusan Syarat PCR, dan Langkah Menuju Endemi Covid-19

    Nasional
    Kelana Ridwan Kamil ke Elite Parpol, Pilih 'Warna' Apa?

    Kelana Ridwan Kamil ke Elite Parpol, Pilih "Warna" Apa?

    Nasional
    Pakar Sebut Pelonggaran Masker 14 Hari Usai Lebaran Terlalu Cepat

    Pakar Sebut Pelonggaran Masker 14 Hari Usai Lebaran Terlalu Cepat

    Nasional
    Elsam: Paradoks, Pemerintah Bagi-bagi Sertifikat tetapi Petani Ditangkapi Saat Konflik Agraria

    Elsam: Paradoks, Pemerintah Bagi-bagi Sertifikat tetapi Petani Ditangkapi Saat Konflik Agraria

    Nasional
    40 Petani di Bengkulu Ditangkap, Walhi: Tidak Ada Keseriusan Pemerintah Bereskan Konflik Agraria

    40 Petani di Bengkulu Ditangkap, Walhi: Tidak Ada Keseriusan Pemerintah Bereskan Konflik Agraria

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Tak Wajibkan Tes PCR-Antigen dengan Syarat | UAS Dilarang Masuk Singapura

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Tak Wajibkan Tes PCR-Antigen dengan Syarat | UAS Dilarang Masuk Singapura

    Nasional
    Mengenal 'Not to Land' yang Dikenakan Singapura ke UAS, Apa Bedanya dengan Deportasi?

    Mengenal "Not to Land" yang Dikenakan Singapura ke UAS, Apa Bedanya dengan Deportasi?

    Nasional
    IDI: Pemakaian Masker di Ruang Tertutup Masih Perlu

    IDI: Pemakaian Masker di Ruang Tertutup Masih Perlu

    Nasional
    Profil Lin Che Wei, Tersangka Baru Kasus Ekspor CPO Minyak Goreng

    Profil Lin Che Wei, Tersangka Baru Kasus Ekspor CPO Minyak Goreng

    Nasional
    MUI: Jemaah yang Sehat Boleh Lepas Masker Saat Shalat Berjemaah

    MUI: Jemaah yang Sehat Boleh Lepas Masker Saat Shalat Berjemaah

    Nasional
    Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

    Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

    Nasional
    Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

    Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

    Nasional
    Persoalkan Konten Ceramah Agama, Pemerintah Singapura Larang UAS Masuk Negaranya

    Persoalkan Konten Ceramah Agama, Pemerintah Singapura Larang UAS Masuk Negaranya

    Nasional
    Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

    Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.