Kompas.com - 12/11/2012, 23:31 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendorong Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan tes urine terhadap staf di lingkungan Istana Negara. Hal itu dikatakan Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PBNU Andi Najmi Duaidi, Senin (12/11/2012), di Jakarta. Menurutnya, tes ini akan membuktikan dugaan mafia di Istana yang dilontarkan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.

"Langkah ini secara tak langsung menjadi pembuktian ada tidaknya mafia, seperti diindikasikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD," kata Andi.

Menurut Andi, tes urine terhadap staf di lingkungan Istana Negara dapat dilakukan oleh BNN sebagai penjabaran atas tugas-tugasnya sesuai undang-undang. "Tugas BNN itu sesuai undang-undang ada dua, yaitu pencegahan dan penindakan. Tes urine adalah bagian dari pencegahan," kata Andi.

Ia mengungkapkan, jika ternyata ditemukan adanya staf Istana Negara yang pengguna narkoba, indikasi yang disampaikan Mahfud bisa jadi benar, dan harus ditindaklanjuti secara serius.

Secara terpisah, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mendesak agar kesalahan dalam pemberian grasi tidak terulang di waktu mendatang. "Kejadian ini harus dijadikan sebagai bahan introspeksi diri, baik oleh Presiden secara pribadi atau para staf pemberi masukan. Ke depan harus lebih hati-hati, jangan sampai ada lagi masukan yang salah ke Presiden," ujarnya.

Seperti diberitakan, Ketua MK Mahfud MD mengindikasikan adanya mafia di lingkungan Istana Negara terkait pemberian grasi untuk terpidana kasus narkoba Meirika Franola alias Ola. Hukumannya pun menjadi seumur hidup, dari sebelumnya vonis mati. Setelah mendapatkan grasi, Ola diduga menjadi otak penyelundupan sabu 775 gram dari India ke Indonesia. Sabu itu dibawa oleh kurir, NA (40), dengan menumpang pesawat. NA, yang seorang ibu rumah tangga, ditangkap di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, 4 Oktober lalu.

Baca juga:
SBY: Saya Bertanggung Jawab atas Grasi Ola
Sudi: Grasi Ola "Clear"
4 Kejanggalan Grasi SBY kepada Gembong Narkoba
Todung Dukung Grasi Ola

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Grasi Terpidana Narkoba

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Iriana Jokowi Serahkan Bantuan Kemanusiaan untuk Rumah Sakit di Kyiv, Ukraina

    Iriana Jokowi Serahkan Bantuan Kemanusiaan untuk Rumah Sakit di Kyiv, Ukraina

    Nasional
    Menkes: BPOM Kaji Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Anak di Bawah 6 Tahun

    Menkes: BPOM Kaji Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Anak di Bawah 6 Tahun

    Nasional
    Kemenag Harap Penambahan Kuota Haji dari Arab Saudi Bisa Dipakai pada Musim Berikutnya

    Kemenag Harap Penambahan Kuota Haji dari Arab Saudi Bisa Dipakai pada Musim Berikutnya

    Nasional
    Menkes: 85 Persen Kasus Covid-19 di DKI Omicron, Puncaknya Sebentar Lagi

    Menkes: 85 Persen Kasus Covid-19 di DKI Omicron, Puncaknya Sebentar Lagi

    Nasional
    BERITA FOTO: Jokowi Kunjungi Lokasi Terdampak Perang di Ukraina

    BERITA FOTO: Jokowi Kunjungi Lokasi Terdampak Perang di Ukraina

    Nasional
    Anggaran Pemilu 2024 Diprediksi Berubah Lagi karena Pemekaran Papua dan IKN

    Anggaran Pemilu 2024 Diprediksi Berubah Lagi karena Pemekaran Papua dan IKN

    Nasional
    Komisi II Dorong Revisi UU Pemilu karena DOB Papua, Terkait IKN Akan Dikaji Lebih Serius

    Komisi II Dorong Revisi UU Pemilu karena DOB Papua, Terkait IKN Akan Dikaji Lebih Serius

    Nasional
    FDA Izinkan Vaksin Pfizer dan Moderna untuk Anak 6 Bulan, Menkes: Harus Ajukan Izin ke BPOM

    FDA Izinkan Vaksin Pfizer dan Moderna untuk Anak 6 Bulan, Menkes: Harus Ajukan Izin ke BPOM

    Nasional
    Masa Penahanan Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Diperpanjang 40 Hari

    Masa Penahanan Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Diperpanjang 40 Hari

    Nasional
    Akan Ada IKN dan 3 Provinsi Baru di Papua, KPU Ingin UU Pemilu Direvisi Sebelum 2023

    Akan Ada IKN dan 3 Provinsi Baru di Papua, KPU Ingin UU Pemilu Direvisi Sebelum 2023

    Nasional
    Proses Kebijakan Penambahan Kuota yang Panjang Jadi Alasan Kemenag Tak Buka Tambahan Keberangkatan Haji

    Proses Kebijakan Penambahan Kuota yang Panjang Jadi Alasan Kemenag Tak Buka Tambahan Keberangkatan Haji

    Nasional
    KPK Dalami Sumber Uang untuk Menyuap Eks Wali Kota Ambon

    KPK Dalami Sumber Uang untuk Menyuap Eks Wali Kota Ambon

    Nasional
    Seputar Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP yang Dipastikan Tak Akan Dihapus

    Seputar Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP yang Dipastikan Tak Akan Dihapus

    Nasional
    Uji Klinis fase 3 Vaksin Merah Putih Dinilai Terobosan Ketahanan Kesehatan Indonesia

    Uji Klinis fase 3 Vaksin Merah Putih Dinilai Terobosan Ketahanan Kesehatan Indonesia

    Nasional
    3 Provinsi Baru di Papua Segera Disahkan, KPU Sebut UU Pemilu Harus Direvisi

    3 Provinsi Baru di Papua Segera Disahkan, KPU Sebut UU Pemilu Harus Direvisi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.