Kompas.com - 12/11/2012, 20:20 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorA. Wisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhyono tidak akan melakukan penyelidikan internal terkait pemberian grasi untuk terpidana kasus narkotika Meirika Franola alias Ola (42). Grasi itu dianggap tidak bermasalah, baik dari usulan hingga pengambilan keputusan.

"Prosesnya panjang. Pertimbangannya dan proses akhir dipimpin langsung oleh Presiden. Untuk rapatnya mengundang yang terkait, misalnya Menteri Hukum dan HAM, Menkopolhukkam, Kepolisian. (Grasi) clear," kata Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/11/2012).

Hal itu dikatakan Sudi ketika dimintai tanggapan desakan dari berbagai pihak agar Presiden melalukan penyelidikan di internal. Pasalnya, usulan grasi dari bawahan Presiden itu dinilai menyimpang.

Tudingan adanya penyimpangan, bahkan ada mafia narkotika di Istana muncul setelah Ola kembali diduga terlibat dalam penyelundupan narkotika. Ola diduga menjadi otak penyelundupan sabu seberat 775 gram dari India ke Indonesia berdasarkan temuan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Sudi kembali membantah ada mafia narkotika di Istana seperti dikatakan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Seharusnya, tambah dia, Mahfud tak perlu mengungkap ke publik jika tidak memiliki bukti.

"Seorang ahli hukum, profesor, masalah dugaan itu diumbar ke pers. Kalau ada beritahulah baik-baik. Kalau ada (terlibat mafia) siapa kira-kira, kita tindak. Saya pun kalau salah siap diambil tindakan kok," kata Sudi.

Meski telah dicemarkan, menurut Sudi, Istana tidak akan mengambil langkah hukum. "Enggak ada gunanya," pungkas dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seperti diberitakan, menurut BNN, sabu 775 gram itu dibawa oleh kurir, NA (40), dengan menumpang pesawat. NA, yang seorang ibu rumah tangga, ditangkap BNN di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, 4 Oktober lalu.

Pada Agustus 2000 , Ola bersama dua sepupunya, Deni Setia Maharwa alias Rafi Muhammed Majid dan Rani Andriani, divonis hukuman mati. Mereka terbukti bersalah menyelundupkan 3,5 kilogram heroin dan 3 kg kokain melalui Bandara Soekarno- Hatta ke London, 12 Januari 2000 .

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pamerkan Data Covid-19 Indonesia Membaik, Menlu Retno Harap Arab Saudi Tinjau Kebijakan Vaksin dan Umrah

    Pamerkan Data Covid-19 Indonesia Membaik, Menlu Retno Harap Arab Saudi Tinjau Kebijakan Vaksin dan Umrah

    Nasional
    Komnas HAM Gali Keterangan Kepolisian Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

    Komnas HAM Gali Keterangan Kepolisian Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

    Nasional
    Kementerian PPPA: Perlu Dibuat Solusi Atasi Masalah Lansia

    Kementerian PPPA: Perlu Dibuat Solusi Atasi Masalah Lansia

    Nasional
    Luhut Melapor ke Polda Metro Jaya, Jubir: Pak Luhut Datang sebagai Warga Biasa, Bukan Pejabat

    Luhut Melapor ke Polda Metro Jaya, Jubir: Pak Luhut Datang sebagai Warga Biasa, Bukan Pejabat

    Nasional
    OTT di Kolaka Timur, KPK Tangkap Bupati Andi Merya Nur

    OTT di Kolaka Timur, KPK Tangkap Bupati Andi Merya Nur

    Nasional
    Pemerintah Bakal Tetapkan Cuti Bersama dan Libur Nasional 2022 dengan Pertimbangkan Perkembangan Covid-19

    Pemerintah Bakal Tetapkan Cuti Bersama dan Libur Nasional 2022 dengan Pertimbangkan Perkembangan Covid-19

    Nasional
    Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai M Syahrial Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-Pikir

    Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai M Syahrial Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-Pikir

    Nasional
    Usai Bertemu, PKP Klaim Jokowi Ingin Pencoblosan Pemilu 2024 Digelar April

    Usai Bertemu, PKP Klaim Jokowi Ingin Pencoblosan Pemilu 2024 Digelar April

    Nasional
    Wapres Yakin Indonesia Akan Jadi Pemain Utama Industri Keuangan Syariah Dunia

    Wapres Yakin Indonesia Akan Jadi Pemain Utama Industri Keuangan Syariah Dunia

    Nasional
    Wamenlu: Diplomasi Akan Terus Bekerja Keras Amankan Kebutuhan Vaksin Rakyat

    Wamenlu: Diplomasi Akan Terus Bekerja Keras Amankan Kebutuhan Vaksin Rakyat

    Nasional
    KJRI Jeddah: QR Code Sertifikat Vaksin Covid-19 Indonesia Tak Bisa Terbaca di Saudi

    KJRI Jeddah: QR Code Sertifikat Vaksin Covid-19 Indonesia Tak Bisa Terbaca di Saudi

    Nasional
    Kunjungi Lapas Kelas I Tangerang Tanpa Izin, Pegawai KPK Diberi Sanksi Ringan

    Kunjungi Lapas Kelas I Tangerang Tanpa Izin, Pegawai KPK Diberi Sanksi Ringan

    Nasional
    Wamenlu Ungkap 3 Isu yang Akan Jadi Tantangan hingga 2022

    Wamenlu Ungkap 3 Isu yang Akan Jadi Tantangan hingga 2022

    Nasional
    Tidak Hanya Kesehatan, Prinsip Pelayanan Sosial, Ekonomi, hingga Psikologi Lansia Juga Perlu Diperhatikan

    Tidak Hanya Kesehatan, Prinsip Pelayanan Sosial, Ekonomi, hingga Psikologi Lansia Juga Perlu Diperhatikan

    Nasional
    Komnas HAM: Kehadiran Presiden Jokowi Makin Ditunggu untuk Selesaikan Masalah TWK di KPK

    Komnas HAM: Kehadiran Presiden Jokowi Makin Ditunggu untuk Selesaikan Masalah TWK di KPK

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.