Kompas.com - 12/11/2012, 16:16 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyebut ada ketua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat yang terlibat dalam korupsi APBN. Ketua fraksi tersebut, kata Dipo, bertugas menciptakan program serta mengamankan alokasi anggaran yang sudah digelembungkan agar disetujui DPR.

Hal itu diungkap Dipo saat jumpa pers di kantornya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (11/11/2012).

Dipo mengklaim hal itu berdasarkan laporan dari pegawai negeri sipil (PNS) menyusul surat edaran Nomor 542 terkait pencegahan praktik kongkalikong anggaran di instansi pemerintah. Menurut dia, laporan PNS tersebut disertai bukti. Tak disebutkan apakah sudah dilakukan klarifikasi atas bukti-bukti tersebut.

Dipo menjelaskan, sejak awal penyusunan anggaran di kementerian, sudah dilakukan penggelembungan anggaran oleh pejabat struktural yang merupakan susupan parpol. Ketika usulan anggaran itu dibahas di DPR, kata dia, usulan akan diamankan oleh ketua fraksi.

Pada saat lelang pengadaan barang dan jasa dari proyek, lanjut dia, panitia lelang akan mengatur agar perusahaan tertentu memenangkan tender. "Panitia lelang merupakan susupan kader partai atau pejabat yang sudah dikendalikan oleh kader partai," kata Dipo.

Nantinya, tambah Dipo, rekanan akan memberikan imbalan yang besarannya telah ditetapkan oleh parpol. Namun, sepanjang penjelasannya, Dipo tak menyebut asal kementerian, nama ketua fraksi, maupun parpol yang dimaksud.

Penerbitan izin

Dipo juga mengungkapkan soal permainan kader parpol dalam proses penerbitan izin-izin atau rekomendasi di kementerian. Permainan itu, kata dia, bekerja sama dengan pejabat pemberi izin. Imbalan dari keluarnya izin lalu dibagi-bagi ke kader parpol dan pejabat kementerian.

"Dalam surat aduan, disebutkan bahwa hasil pungutan yang berasal dari margin tersebut dalam satu tahun bisa mencapai ratusan miliar rupiah," kata Dipo.

Lagi-lagi, Dipo tak menyebut nama parpol, nama kader parpol, serta kementerian yang dimaksud. Dipo tak memberi ruang tanya jawab. Seusai jumpa pers, dia langsung meninggalkan ruangan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    UPDATE 26 Mei: 3.011 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 26 Mei: 3.011 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 26 Mei: 2.204 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 26 Mei: 2.204 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 26 Mei 2022: Bertambah 3, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.556

    UPDATE 26 Mei 2022: Bertambah 3, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.556

    Nasional
    Salurkan Bansos di Denpasar, Jokowi: Boleh untuk Beli Minyak

    Salurkan Bansos di Denpasar, Jokowi: Boleh untuk Beli Minyak

    Nasional
    UPDATE 26 Mei: Bertambah 243, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Capai 5.894.103

    UPDATE 26 Mei: Bertambah 243, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Capai 5.894.103

    Nasional
    Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

    Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

    Nasional
    Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

    Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

    Nasional
    UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

    UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

    Nasional
    Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

    Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

    Nasional
    Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

    Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

    Nasional
    Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

    Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

    Nasional
    Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

    Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

    Nasional
    Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

    Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

    Nasional
    Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

    Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

    Nasional
    Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

    Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.