Kompas.com - 11/11/2012, 13:49 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait pemberian grasi untuk terpidana kasus narkotika Meirika Franola alias Ola (42) dinilai tidak bijaksana. Presiden dianggap menutup-nutupi perilaku menyimpang para pembantunya.

Hal itu dikatakan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo melalui pesan singkat, Minggu (11/11/2013).

Bambang menyikapi pernyataan Presiden yang tidak menyalahkan para pemberi masukan terhadap grasi Ola. "Kepada saya disampaikan berbagai pertimbangan oleh pihak-pihak yang memberikan pertimbangan itu. Meski demikian, tanggung jawab tetap di saya. Tidak boleh saya menyalahkan Mahkamah Agung, tidak boleh saya menyalahkan menteri. Kalau saya berikan atau menolak grasi, saya bertanggung jawab," kata Presiden.

Bambang mengatakan, pernyataan Presiden itu tidak otomatis menyelesaikan kontroversi pemberian grasi untuk Ola. Kalau Ola dianggap hanya sebagai kurir, kata Bambang, berarti terjadi kesalahan dakwaan yang menyebabkan Ola divonis hukuman mati.

"Logikanya, para penasihat hukum Presiden cukup menyarankan pihak Ola untuk mengajukan peninjauan kembali perkaranya di Mahkamah Agung. Sebab, mengajukan permohonan grasi dengan alasan Ola hanya kurir menjadi tidak relevan lagi sebagai pertimbangan yang direkomendasikan kepada Presiden," kata Bambang.

Apalagi, tambah Bambang, MA dalam rekomendasinya kepada Presiden sudah menyatakan bahwa permohonan grasi Ola tidak memiliki cukup alasan untuk dikabulkan. "Pertanyaannya, dari siapa para pembantu Presiden menerima informasi bahwa Ola hanya sekadar kurir?" kata dia.

"Siapa juga yang membisikan ke Presiden bahwa Ola bukan pengedar atau bandar sehingga layak mendapat grasi? Dalam merumuskan rekomendasinya kepada Presiden, mengapa para pembantu Presiden tidak mengacu pada vonis Pengadilan Negeri Tangerang yang diperkuat Pengadilan Tinggi Bandung dan kasasi MA?" ujar Bambang mempertanyakan.

Seperti diberitakan, setelah mendapat grasi dari hukuman mati menjadi seumur hidup, Ola diduga menjadi otak penyelundupan sabu seberat 775 gram dari India ke Indonesia berdasarkan temuan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Menurut BNN, sabu 775 gram itu dibawa oleh kurir, NA (40), dengan menumpang pesawat. NA, yang seorang ibu rumah tangga, ditangkap BNN di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, 4 Oktober lalu.

Pada Agustus 2000 , Ola bersama dua sepupunya, Deni Setia Maharwa alias Rafi Muhammed Majid dan Rani Andriani, divonis hukuman mati. Mereka terbukti bersalah menyelundupkan 3,5 kilogram heroin dan 3 kg kokain melalui Bandara Soekarno- Hatta ke London, 12 Januari 2000 .

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

    Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

    Nasional
    Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

    Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

    Nasional
    PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

    PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

    Nasional
    KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

    KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

    Nasional
    V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

    V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

    Nasional
    KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

    KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

    Nasional
    Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

    Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

    Nasional
    KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

    KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

    Nasional
    Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

    Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

    Nasional
    Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

    Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

    Nasional
    KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

    KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

    Nasional
    Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

    Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

    Nasional
    Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

    Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

    Nasional
    Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

    Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

    Nasional
    Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

    Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.