Hentikan Obral Grasi agar Tak Dicurigai

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida, menyatakan, agar tidak dicurigai ada mafia narkotika dan obat-obatan di Istana Negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus menghentikan obral pemberian grasi kepada para terpidana narkoba, dengan peran apapun.

"Sebenarnya, yang mencurigai dugaan mafia narkotika itu bukan saja Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD saja, melainkan juga banyak warga bangsa lainnya," ujar Laode kepada Kompas, Sabtu (10/11/2012) sore.

Respon keras muncul, menyikapi penolakan Mahkamah Agung terhadap grasi kepada Meirika Franola (Ola), terpidana narkoba, yang diberi grasi oleh Presiden SBY baru-baru ini.

Hanya saja, tambah Laode, karena Mahfud yang bicara, kecurigaan itu langsung menjadi berita. Istana Negara sendiri seperti kebakaran jenggot seraya menyerang balik ke Mahfud MD.

"Seharusnya, tak perlu menyerang balik Mahfud MD. Pihak yamg mengitari Presiden SBY sebaiknya memberi masukan saja agar Presiden berhati-hati memberi grasi. Karena kebijakan seorang Presiden niscaya akan selalu disorot dan pada tingkat tertentu bakal dicurigai," lanjut Laode

Menyikapi Istana Negara yang kebakaran jenggot, Laode prihatin. "Sekali lagi, Istana tak boleh super sensitif apalagi resisten. Ambil hikmanya saja dan perlu diingat bahwa narkoba adalah musuh bangsa ini yang tak boleh ditolerir. Pihak istana harus memberi contoh melawan atau memerangi penjahat narkoba dengan serius, dan jangan memberi grasi lagi kepada siapaun yang terlibat narkoba," jelasnya.