Kompas.com - 09/11/2012, 20:55 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

DENPASAR, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan meninjau kembali pemberian grasi kepada Meirika Franola alias Ola, terpidana kasus narkotika, jika yang bersangkutan terbukti bersalah dalam kasus penyelundupan 775 gram sabu dari India ke Indonesia, 4 Oktober lalu.

"Saya ingin mendapatkan bukti bahwa jika yang bersangkutan terbukti benar mengalirkan atau menyalurkan lagi sejumlah zat narkotika yang tidak dibenarkan Undang-undang. Manakala itu terbukti benar, maka hampir pasti saya akan meninjau kembali pemberian grasi yang telah saya keluarkan demi keadilan," ujar SBY saat konferensi pers usai penutupan Bali Democracy Forum di Nusa Dua, Bali, Jumat (9/11/2012).

SBY meminta agar proses hukum dapat dilakukan secepatnya untuk meninjau ulang grasi yang diberikan jika Ola terbukti bersalah dalam kasus tersebut. "Saya sangat selektif untuk memberikan grasi berupa pengurangan hukuman, bukan pembebasan hukuman. Saya akan memberi keputusan yang seadil-adilnya," tegas SBY.

Seperti diberitakan, Ola yang mendapat hukuman mati karena kasus penyelundupan 3,5 Kg heroin dan 3 Kg kokain pada tahun 2000 silam diberi grasi oleh Presiden berupa pengurangan hukuman mati menjadi seumur hidup. Namun, Ola diduga kembali terlibat kasus narkoba dalam penyelundupan 775 gram sabu dari India ke Indonesia 4 Oktober lalu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Komando Operasi Udara Nasional Resmi Beroperasi

    Komando Operasi Udara Nasional Resmi Beroperasi

    Nasional
    Bisa Atur Pinjaman Dana PEN, Eks Dirjen Kemendagri Diduga Tak Hanya Terima Uang dari Kolaka Timur

    Bisa Atur Pinjaman Dana PEN, Eks Dirjen Kemendagri Diduga Tak Hanya Terima Uang dari Kolaka Timur

    Nasional
    Menkes Dorong Daerah Percepat Vaksinasi Lansia

    Menkes Dorong Daerah Percepat Vaksinasi Lansia

    Nasional
    Jampidsus: Buronan Kita Ada 247, Kasus Korupsi hingga Pajak dan Pabean

    Jampidsus: Buronan Kita Ada 247, Kasus Korupsi hingga Pajak dan Pabean

    Nasional
    Waspadai Lonjakan Covid-19, Keterisian Tempat Tidur RS Mulai Meningkat

    Waspadai Lonjakan Covid-19, Keterisian Tempat Tidur RS Mulai Meningkat

    Nasional
    Menkes: BOR RS Covid-19 di Jakarta Saat Ini Berbasis Kapasitas Terpasang, Bukan Kapasitas Maksimal

    Menkes: BOR RS Covid-19 di Jakarta Saat Ini Berbasis Kapasitas Terpasang, Bukan Kapasitas Maksimal

    Nasional
    Batuk dan Nyeri Tenggorokan Gejala Khas Varian Omicron

    Batuk dan Nyeri Tenggorokan Gejala Khas Varian Omicron

    Nasional
    KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

    KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

    Nasional
    Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

    Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

    Nasional
    Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

    Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

    Nasional
    Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

    Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

    Nasional
    Jokowi Harapkan Kontribusi B20 dalam Percepatan Transformasi Menuju Energi Hijau

    Jokowi Harapkan Kontribusi B20 dalam Percepatan Transformasi Menuju Energi Hijau

    Nasional
    Tanggapan Pemerintah soal Kesepatan FIR yang Dinilai Rugikan Indonesia

    Tanggapan Pemerintah soal Kesepatan FIR yang Dinilai Rugikan Indonesia

    Nasional
    Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya

    Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya

    Nasional
    Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

    Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.