Kompas.com - 09/11/2012, 17:16 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

DENPASAR.KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhonono akhirnya memberikan pernyataan terkait polemik pemberian grasi Meirika Franola alias Ola, terpidana kasus narkotika. Presiden Yudhoyono menegaskan, ia bertanggung jawab atas grasi tersebut dan tidak akan menyalahkan Mahkamah Agung atau menteri yang memberinya pertimbangan.

"Khusus Ola, pertimbangannya kemarin tentu luas sekali, tapi tanggung jawab kepada saya. Saya tidak boleh menyalahkan Mahkamah Agung atau menteri. Kalau saya memberi grasi, saya yang bertanggung jawab," tutur Presiden Yudhoyono, saat konferensi pers seusai penutupan Bali Democracy Forum di Nusa Dua, Bali, Jumat (9/11/2012).

Menurut Presiden, pemberian grasi kepada Ola sudah melalui proses yang sistemik serta pandangan dan pertimbangan MA. Kemudian, ada proses internal jajaran menteri dan diolah berkali-kali sampai pada satu kesimpulan ditolak atau diberikan. Salah satu pertimbangan yang diungkap Presiden Yudhoyono adalah yang bersangkutan bukan sebagai bandar atau pengedar, tetapi hanya kurir.

Presiden juga menegaskan, pemberian grasi kepada Ola sebelum ia terjerat kasus penyelundupan 775 gram sabu dari India ke Indonesia pada 4 Oktober lalu. Oleh karena itu, Presiden tidak bisa menyalahkan MA atau menteri karena pertimbangan tidak termasuk kasus tersebut.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

    TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

    Nasional
    Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

    Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

    Nasional
    Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

    Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

    Nasional
    Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

    Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

    Nasional
    Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

    Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

    Nasional
    Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

    Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

    Nasional
    Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

    Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

    Nasional
    Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

    Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

    Nasional
    Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

    Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 760 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Tertinggi di Jawa Barat

    UPDATE: Sebaran 760 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Tertinggi di Jawa Barat

    Nasional
    Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Penjelasan Istana soal Kemungkinan Reshuffle Lagi

    Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Penjelasan Istana soal Kemungkinan Reshuffle Lagi

    Nasional
    Sandiaga Optimistis Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Segera Pulih

    Sandiaga Optimistis Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Segera Pulih

    Nasional
    PCR Jadi Syarat Wajib Naik Pesawat, Politisi Demokrat Minta Pemerintah Tanggung Biayanya

    PCR Jadi Syarat Wajib Naik Pesawat, Politisi Demokrat Minta Pemerintah Tanggung Biayanya

    Nasional
    Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang PCR Jadi Syarat Naik Pesawat

    Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang PCR Jadi Syarat Naik Pesawat

    Nasional
    Sebaran 15.090 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 22 Oktober 2021

    Sebaran 15.090 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 22 Oktober 2021

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.