Kompas.com - 09/11/2012, 17:16 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

DENPASAR.KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhonono akhirnya memberikan pernyataan terkait polemik pemberian grasi Meirika Franola alias Ola, terpidana kasus narkotika. Presiden Yudhoyono menegaskan, ia bertanggung jawab atas grasi tersebut dan tidak akan menyalahkan Mahkamah Agung atau menteri yang memberinya pertimbangan.

"Khusus Ola, pertimbangannya kemarin tentu luas sekali, tapi tanggung jawab kepada saya. Saya tidak boleh menyalahkan Mahkamah Agung atau menteri. Kalau saya memberi grasi, saya yang bertanggung jawab," tutur Presiden Yudhoyono, saat konferensi pers seusai penutupan Bali Democracy Forum di Nusa Dua, Bali, Jumat (9/11/2012).

Menurut Presiden, pemberian grasi kepada Ola sudah melalui proses yang sistemik serta pandangan dan pertimbangan MA. Kemudian, ada proses internal jajaran menteri dan diolah berkali-kali sampai pada satu kesimpulan ditolak atau diberikan. Salah satu pertimbangan yang diungkap Presiden Yudhoyono adalah yang bersangkutan bukan sebagai bandar atau pengedar, tetapi hanya kurir.

Presiden juga menegaskan, pemberian grasi kepada Ola sebelum ia terjerat kasus penyelundupan 775 gram sabu dari India ke Indonesia pada 4 Oktober lalu. Oleh karena itu, Presiden tidak bisa menyalahkan MA atau menteri karena pertimbangan tidak termasuk kasus tersebut.

 

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

    Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

    Nasional
    Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

    Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

    Nasional
    Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

    Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

    Nasional
    Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

    Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

    Nasional
    Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

    Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

    Nasional
    Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

    Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

    Nasional
    Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

    Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

    Nasional
    Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

    Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

    Nasional
    Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

    Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

    Nasional
    Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

    Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

    Nasional
    Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

    Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

    Nasional
    Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

    Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

    Nasional
    Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

    Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

    Nasional
    Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

    Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

    Nasional
    Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

    Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X