Kompas.com - 09/11/2012, 16:39 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro mengadukan anggota DPR Idris Sugeng ke Badan Kehormatan DPR terkait permintaan gula 2.000 ton. Gula itu rencananya dibagikan Sugeng ke daerah pemilihannya di wilayah Jawa Tengah. Ternyata, selain untuk kepentingan Dapil di Jawa Tengah, Sugeng juga meminta gula untuk keperluan bakti sosial para istri politisi Partai Demokrat. Hal ini diungkapkan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-P, Hendrawan Supratikno, saat ditemui Kompas.com di Studio Kompas TV, Kamis (8/11/2012) petang.

"Saya sudah bertemu langsung dengan dia (Idris) yang meminta 10.000 ton gula, bukan 2.000 ton gula. Pak Ismed mengatakan, 'You hubungi saja bagian pemasaran Pak Oki'. Kemudian, Idris mengaku ini juga untuk bakti sosial istri-istri anggota DPR dari Fraksi Demokrat," ujar Hendrawan.

Berdasarkan pengakuan Sugeng, Hendrawan mengatakan, acara bakti sosial itu dikoordinasi oleh istri politisi Partai Demokrat, Saan Mustopa. "Katanya gula itu untuk bakti sosial di Depok," ujarnya.

Akhirnya, Sugeng membeli sekitar 5 ton gula dan mentransfer uang Rp 55 juta. Menurut Hendrawan, apa yang dilakukan Sugeng bukanlah upaya pemerasan. "Oleh Ismed ini semua dirangkum jadi satu dan dibilang pemerasan, padahal bukan," ujar Hendrawan.

Menurut dia, pengajuan proposal oleh partai untuk dapil atau bakti sosial kepada BUMN adalah hal yang biasa. "Apa salahnya kalau kami sebagai wakil rakyat dan BUMN punya CSR (corporate social responsibility) kami mengajukan dapil kami. Mana yang lebih efisien penyalurannya?," ujar Hendrawan.

Sementara itu, Sugeng yang dihubungi sejak Kamis (8/11/2012) dari hingga hari ini belum membalas pesan singkat dan telepon Kompas.com. Pada Kamis malam, ponsel Sugeng sempat diangkat oleh istrinya yang mengabarkan bahwa Sugeng sedang istirahat.

Sementara Saan Mustopa yang dihubungi terpisah membenarkan adanya kegiatan rutin bakti sosial istri-istri politisi Partai Demokrat yang dikoordinasi istrinya. Tetapi, ia tidak mengetahui adanya permintaan gula kepada RNI.

"Saya enggak tahu kalau itu urusannya ibu-ibu. Kalau bakti sosial rutin memang benar dan saya sudah bilang agar menggunakan cara-cara yang benar mekanismenya," ujar Saan.

Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul membantah adanya kedekatan antara RNI dan Demokrat. "Tidak ada, semua BUMN sama saja," ujarnya.

Ia menilai, jika ada anggota Dewan yang mengajukan proposal atau meminta bantuan BUMN untuk dapil atau masyarakat, hal itu sebenarnya merupakan praktik yang diperkenankan selama prosesnya transparan dan benar-benar diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. "Selama tujuannya tepat dan transparan ya sah-sah saja," kata Ruhut.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

    Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

    Nasional
    Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

    Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

    Nasional
    Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

    Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

    Nasional
    Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

    Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

    Nasional
    Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

    Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

    Nasional
    Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

    Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

    Nasional
    Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

    Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

    Nasional
    Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

    Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

    Nasional
    Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

    Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

    Nasional
    Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

    Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

    Nasional
    Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

    Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

    Nasional
    Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

    Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

    Nasional
    JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

    JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

    Nasional
    KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

    KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

    Nasional
    UPDATE 15 April: 5.607.527 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.505.334 Dosis Pertama

    UPDATE 15 April: 5.607.527 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.505.334 Dosis Pertama

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X