Bertemu Direksi BUMN, 5 Anggota DPR Memeras?

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyerahkan lima nama tambahan kepada Badan Kehormatan DPR atau BK DPR, Rabu (7/11/2012), terkait anggota DPR yang diduga melakukan pemerasan. Menurut informasi, kelima anggota Dewan yang dilaporkan itu melakukan pertemuan dengan direksi salah satu BUMN. Ketua DPR Marzuki Alie mengakui bahwa laporan yang dibuat Dahlan terkait pertemuan itu.

"Saya kemarin dapat laporan dari BK bahwa menyebutkan lima nama, tapi tidak ada cerita menyebutkan adanya masalah uang. Hanya ada pertemuan 1 kali dengan lima anggota DPR," ujar Marzuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/11/2012).

Pertemuan ini, kata Marzuki, dianggap Dahlan seolah-olah berlatar belakang meminta jatah. "Tidak ada bukti memeras, meminta jatah. Dalam konteks apa juga tidak tahu," kata politisi Partai Demokrat ini.

Oleh karena itu, Marzuki menilai, BK perlu untuk menindaklanjutinya dengan memanggil direksi BUMN yang menyampaikan informasi dugaan pemerasan ini. Pemanggilan direksi BUMN juga perlu untuk menghimpun bukti.

"Ini terlalu gegabah menuduh dan menyampaikan di ruang publik. Padahal, tidak ada apa-apa, tidak ada bukti, akhirnya membuat gaduh politik, apalagi ini antar-lembaga negara. Dia eksekutif, masak menyerang parlemen," ucap Marzuki.

Saat dipanggil BK pada Senin (5/11/2012) lalu, Dahlan hanya melaporkan dua nama anggota DPR, yakni Idris Laena dari Fraksi Partai Golkar dan Sumaryoto dari Fraksi PDI Perjuangan. Idris diduga meminta jatah ke PT PAL dan PT Garam, sementara Sumaryoto diduga meminta jatah ke PT Merpati Nusantara Airlines. Praktik pemerasan diduga dilakukan terkait penyertaan modal negara (PMN).

Selain dua nama itu, Direktur Utama Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro juga menyerahkan seorang oknum DPR berinisial IS yang disebut meminta jatah 2.000 ton gula. Setelah didesak anggota BK, Dahlan akhirnya menambahkan lima nama baru lagi pada Rabu (7/11/2012) melalui surat yang ditujukan kepada pimpinan DPR. BK hingga kini masih merahasiakan kelima nama itu.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR