Kompas.com - 09/11/2012, 10:42 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengelola hampir mencapai Rp 1.400 triliun uang negara. Besarnya anggaran yang bercokol di BUMN mungkin dianggap sebagai "ladang" untuk mengeruk kepentingan pribadi maupun kelompok. Akhirnya, istilah BUMN menjadi "sapi perah" pun muncul. Jika saat ini tengah hangat dibicarakan adanya upaya pemerasan BUMN oleh oknum anggota DPR, hal itu pun diakui mantan Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu. Namun, menurutnya, sesungguhnya upaya pemerasan dan intervensi tak hanya dilakukan anggota DPR. Ia menyebutkan ada 10 kelompok pemeras BUMN.

"Intervensi ke BUMN itu tidak terus-terusan datang dari DPR. Setidaknya ada 10 kelompok yang mengintervensi BUMN. Intervensi di BUMN ini luar biasa sekali, semua orang mau ambil keuntungan karena dia (BUMN) punya anggaran sampai Rp 1.400 triliun," kata Said, saat dijumpai Kompas.com, di Studio Kompas TV, Palmerah, Jakarta Pusat.

Berikut adalam 10 kelompok yang dinilai Said memeras dan mengintervensi BUMN:

1. Orang dekat kekuasaan

Orang yang dekat dengan kekuasaan biasanya berpengaruh besar dalam menetapkan direksi BUMN. Jika direksi BUMN sudah diintervensi, maka praktik pemerasan pun berpotensi terjadi.

2. Lingkungan internal Kementerian BUMN

Pejabat-pejabat di Kementerian BUMN, menurut Said, juga tidak lepas dari intervensi di tubuh BUMN itu sendiri. Para pejabat ini sehari-hari berhubungan dengan BUMN, maka peluang terjadinya intervensi juga bisa terjadi.

3. Anggota DPR
Intervensi yang dilakukan anggota DPR, diakui Said, masih terbilang kecil. Hal ini karena DPR hanya mampu memengaruhi pengambilan keputusan BUMN terkait subsidi, privatisasi, penyertaan modal negara (PMN), dan PSO.

4. Tokoh masyarakat
Menurut Said, tokoh masyarakat sering menitipkan nama untuk masuk dalam jajaran direksi BUMN.

5. Lembaga swadaya masyarakat


6. Pemerintah daerah

7. Penegak hukum

8. Oknum media

Oknum media, disebut Said, melakukan pemerasan terhadap BUMN terkait dengan pemberitaan. BUMN akan membayar oknum media itu untuk menutupi kebobrokan perusahaannya agar tidak diberitakan.

9. Kroni direksi BUMN

Uang untuk memberikan jatah kepada pihak yang mengintervensi biasanya dilakukan dari uang pengadaan barang dan jasa. Kroni direksi BUMN pun bermain dalam pengadaan barang dan jasa itu.

10. Intervensi luar negeri

Menurut Said, intervensi luar negeri biasa dilakukan oleh kombinasi pemerintahan asing dengan pengusaha asing terhadap BUMN dan Pemerintah Indonesia. Salah satu yang menjadi target intervensi asing adalah PT Pertamina.

Baca juga:
Sebagian Besar Direksi BUMN "Pesanan" Parpol
Kalau DPR Minta Jatah, Tak Usah "Diladeni"!

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
     
    Pilihan Untukmu


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Benny Mamoto Minta Maaf atas Kegaduhan akibat Pernyataannya di Awal Kasus Brigadir J

    Benny Mamoto Minta Maaf atas Kegaduhan akibat Pernyataannya di Awal Kasus Brigadir J

    Nasional
    Satgassus Merah Putih: Pernah Dipimpin Ferdy Sambo, Dibubarkan Kapolri

    Satgassus Merah Putih: Pernah Dipimpin Ferdy Sambo, Dibubarkan Kapolri

    Nasional
    Pesan Jokowi Waspadai Krisis Pangan dan Peta Jalan Bahan Pengganti

    Pesan Jokowi Waspadai Krisis Pangan dan Peta Jalan Bahan Pengganti

    Nasional
    Berkas Partai Kedaulatan Rakyat Belum Lengkap

    Berkas Partai Kedaulatan Rakyat Belum Lengkap

    Nasional
    Bentuk Kerja Sama Antara Eksekutif dan Legislatif

    Bentuk Kerja Sama Antara Eksekutif dan Legislatif

    Nasional
    Tanggal 13 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 13 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Mendag dan Mentan Beda Pendapat soal Harga Mi Instan, Anggota DPR: Jangan Buat Panik Masyarakat

    Mendag dan Mentan Beda Pendapat soal Harga Mi Instan, Anggota DPR: Jangan Buat Panik Masyarakat

    Nasional
    Dukung Ratu Kalinyamat Dapat Gelar Nasional, Megawati Ingatkan Indonesia Punya Banyak Perempuan Pemberani

    Dukung Ratu Kalinyamat Dapat Gelar Nasional, Megawati Ingatkan Indonesia Punya Banyak Perempuan Pemberani

    Nasional
    Eks Pejabat Adhi Karya Divonis Lebih Berat dari Tuntutan, Hakim: Terdakwa Tak Akui Perbuatannya

    Eks Pejabat Adhi Karya Divonis Lebih Berat dari Tuntutan, Hakim: Terdakwa Tak Akui Perbuatannya

    Nasional
    KemenPPPA Harap Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pemerkosaan dan Penyekapan di Pati

    KemenPPPA Harap Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pemerkosaan dan Penyekapan di Pati

    Nasional
    KPK Laporkan Telah Selamatkan Aset Negara Senilai Rp 26,16 Triliun Pada Semester Pertama 2022

    KPK Laporkan Telah Selamatkan Aset Negara Senilai Rp 26,16 Triliun Pada Semester Pertama 2022

    Nasional
    Megawati Sebut Indonesia Bagian Timur Bakal Lepas jika Pancasila Diganti

    Megawati Sebut Indonesia Bagian Timur Bakal Lepas jika Pancasila Diganti

    Nasional
    Polri: Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Sambo Akan Terbuka di Persidangan

    Polri: Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Sambo Akan Terbuka di Persidangan

    Nasional
    Beredar Kabar Ada OTT KPK di DPR, Ini Penjelasan Sekjen

    Beredar Kabar Ada OTT KPK di DPR, Ini Penjelasan Sekjen

    Nasional
    Buntut Pembunuhan Brigadir J, 6 Polisi Diamankan di Mako Brimob, 6 di Mabes Polri

    Buntut Pembunuhan Brigadir J, 6 Polisi Diamankan di Mako Brimob, 6 di Mabes Polri

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.