Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalau DPR Minta Jatah, Tak Usah "Diladeni"!

Kompas.com - 09/11/2012, 10:10 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu mengakui, upaya-upaya oknum anggota DPR yang berusaha mendekati BUMN memang ada. Akan tetapi, jika tak ditanggapi serius, upaya-upaya itu tak akan terwujud. Hal itu dikatakan Said saat dijumpai Kompas.com, di Studio Kompas TV, Jakarta, Kamis (8/11/2012). Ia menanggapi seputar dugaan pemerasan yang dilakukan oknum anggota DPR terhadap BUMN yang sepekan ini kembali mencuat.

"Begini, umpamanya, 'Pak, bisa enggak saya ini (minta)', kemudian saya balas, 'Eh, kau mau aku masuk penjara'. Jawab santai saja, tidak usah dianggap serius," ujar Said, yang menjabat Sekretaris Menteri BUMN medio 2005-2010.

Meski telah berulang kali menolak memberikan, menurut Said, upaya-upaya seperti itu masih saja dilakukan anggota Dewan, salah satunya dengan mengajak bertemu empat mata. Seorang pejabat negara berhak untuk langsung menolaknya.

"Sekali kita ladeni, akan terus kita jadi sasaran permainan. Mereka biasanya dimulai dengan candaan, 'Bos, ada bensin enggak?'. Saya jawab, 'Enggak ada bensin, Bos'. Selesai itu sudah," paparnya.

Menurutnya, penolakan terhadap permintaan anggota Dewan tidak akan berpengaruh apa pun terhadap kucuran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk BUMN. Pasalnya, proses pengambilan keputusan di DPR bersifat kolektif.

Pengalaman

Lantas, Said pun mengungkapkan pengalamannya saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan DPR soal dividen BUMN. Ia mengaku pernah berdebat dengan anggota Badan Anggaran. Perdebatan itu berlangsung alot.

"Tetapi, kalau kita berani debat, kita ladeni saja sabar. Lama-lama mereka akan gerah sendiri. Yang baik akan bertahan debat mempertahankan substansi, yang nakal-nakal itu akan kecapaian dia, akhirnya keluar sendiri. Makanya, jangan apa-apa menyerah debat dan cari jalan belakang," ucap Said.

Akan tetapi, ia mengatakan, tak semua anggota Dewan "nakal". Menurutnya, masih banyak wakil rakyat yang baik, sepanjang tak diberikan peluang untuk bermain dengan BUMN. Lalu, bidang apa saja yang biasanya menjadi "ladang bermain" anggota DPR?

DPR, lanjutnya, biasa bermain pada sejumlah ranah, seperti privatisasi, APBN, dan penyertaan modal negara (PMN). Namun, jika menolak berkongkalikong, anggaran BUMN atas ketiga hal itu tidak akan berkurang.

"Pas saya masuk anggaran BUMN Rp 50 miliar, sampai saya keluar meningkat jadi Rp 400 miliar. Dulu juga PMN Garuda tinggi mencapai Rp 1 triliun. Jadi, ini bukti bahwa upaya pemerasan itu tidak akan ada kalau kita tidak memberikan susu untuk diperas," ujarnya.

Baca juga:
Sebagian Besar Direksi BUMN 'Pesanan' Parpol
Dituduh Pemeras, Sumaryoto Siap Pembuktian Terbalik
Anggota Dewan Peminta Gula Politisi Demokrat?
Anggota BK Kecewa Penjelasan Dahlan

Baca juga berita terkait dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

    Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

    Nasional
    Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

    Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

    Nasional
    Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

    Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

    Nasional
    Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

    Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

    Nasional
    Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

    Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

    Nasional
    Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

    Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

    Nasional
    Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

    Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

    Nasional
    Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

    Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

    Nasional
    Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

    Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

    Nasional
    Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

    Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

    Nasional
    RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

    RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

    Nasional
    Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

    Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

    Nasional
    Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

    Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

    Nasional
    Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

    Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

    Nasional
    Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

    Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com