Kompas.com - 09/11/2012, 01:36 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Pada Senin (5/11/2012) lalu, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro dipanggil Badan Kehormatan terkait pemerasan terhadap direksi BUMN. Di dalam kesempatan itu, Ismed menyerahkan nama seorang anggota Dewan yang pernah meminta gula 2.000 ton.

Salah seorang anggota BK, Usman Ja'far, mengatakan, seorang oknum yang diadukan Ismed berinisial IS yang merupakan anggota Komisi VI. Menurut anggota Komisi VI DPR Hendrawan Supratikno, IS adalah Idris Sugeng, politisi Partai Demokrat.

"IS itu Idris Sugeng. Salah satu orang yang usianya paling lanjut di Komisi VI. Dapilnya di Jawa Tengah X, sama seperti saya," ujar Hendrawan, Kamis (8/11/2012), saat dijumpai di Studio Kompas TV, Palmerah, Jakarta.

Hendrawan melanjutkan, dia tahu setelah bertemu dengan Sugeng. Sesama politisi senior, Hendrawan pun diceritakan Sugeng soal penyebutan namanya oleh Ismed. Ketika itu, Hendrawan menceritakan bahwa Sugeng mengaku tidak berusaha memeras RNI. Sugeng mengatakan dirinya didatangi Ismed untuk membicarakan program corporate social responsibility (CSR) perusahaan RNI yang disarankan disalurkan ke daerah pemilihan Sugeng.

"Saat itu, Ismed mengaku tidak bisa karena sedang rugi. Akhirnya, Sugeng bilang bisa nggak ikut beli gula 10.000 ton bukan 2.000 ton, saya sudah cek sendiri dan ketemu si IS ini," ucap Hendrawan.

Namun, Sugeng mengaku akhirnya hanya membeli 5 ton gula untuk disebarkan ke daerah pemilihannya. Menurut Hendrawan, apa yang dilakukan Sugeng sama sekali tidak bermaksud memeras. Praktik yang dilakukan Sugeng pun disebut politisi PDI-Perjuangan ini lazim terjadi.

"Apa salahnya kalau kami sebagai wakil rakyat dan BUMN ada CSR itu untuk daerah pemilihan kami? Mana lebih apakah distribusinya dilakukan melalui BUMN atau ke dapil kami," kata Hendrawan lagi.

Sementara itu, ponsel Idris Sugeng yang dihubungi pada Kamis malam ini dijawab oleh istrinya. "Maaf bapak sudah istirahat. Mungkin besok dicoba lagi. Bapak baru istirahat, habis kunjungan kerja ke Palembang," tutur istri Sugeng.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro mengaku sudah dua kali dirinya diminta jatah oleh anggota DPR. Dari dua kali peristiwa itu, salah satunya adalah dengan modus meminta jatah hingga 2.000 ton gula.

"Ada yang terkait dengan program CSR, bentuknya meminta 2.000 ton gula," ujar Ismed, Senin (5/11/2012), saat mendatangi Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ismed mengatakan, ia menolak permintaan anggota Dewan tersebut. Namun, seorang anggota DPR yang namanya dirahasiakan Ismed itu masih terus meminta dan menurunkan permintaannya sampai 20 ton.

"Ketika membeli dalam jumlah 20 ton, saya serahkan kepada anak perusahaan untuk di-handle. Ternyata setelah saya cek, dia hanya beli 6 ton," kata Ismed.

Permintaan anggota DPR itu, lanjut Ismed, terjadi pada bulan Ramadan tahun ini. "Kalau gula itu menjelang Ramadan, karena itu rencananya untuk dibagikan ke konstituen di dapil masing-masing," ujarnya.

Namun, Ismed mengatakan, permintaan anggota DPR itu ditolak perusahaannya. Hal ini karena RNI ketika itu sedang merugi. Selain dimintai jatah gula, Ismed juga mengaku pernah dimintai uang dalam rangka rapat dengar pendapat (RDP) pada bulan Maret. Namun, ia kembali menolak permintaan tersebut. Cara-cara yang dilakukan anggota Dewan ini, diakui Ismed, sudah menjadi rahasia umum di perusahaannya. Praktik ini kerap merugikan keuangan perusahaan.

Baca juga:
Dahlan: Pecat Direksi BUMN Pemberi Upeti DPR
Ini Alasan Dahlan Suruh Utusan ke BK
Idris Laena Bantah Tuduhan Dahlan

Idris Laena Siap Hadapi Dahlan Iskan
PDI-P Sebut Dahlan Kampungan

Baca juga berita terkait dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

 

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

    Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

    Nasional
    Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

    Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

    Nasional
    Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

    Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

    Nasional
    Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

    Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

    Nasional
    Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

    Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

    Nasional
    Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

    Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

    Nasional
    Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

    Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

    Nasional
    Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

    Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

    Nasional
    Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

    Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

    Nasional
    Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

    Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

    Nasional
    Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

    Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

    Nasional
    Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

    Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

    Nasional
    Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

    Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

    Nasional
    Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

    Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

    Nasional
    Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

    Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X