Kompas.com - 08/11/2012, 15:53 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mempertanyakan keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memberikan grasi kepada terpidana kasus narkotika Meirika Franola alias Ola (42). Menurut dia, Presiden telah kecolongan dengan memberikan grasi kepadanya. Padahal, Mahfud mengatakan, Presiden biasanya sangat teliti.

Seperti diketahui, meski tengah menjalani hukuman, temuan Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan, ia diduga menjadi otak penyelundupan sabu seberat 775 gram dari India ke Indonesia. Padahal, Ola telah menerima grasi, yakni pengurangan hukuman dari vonis mati menjadi penjara seumur hidup atas kasus sebelumnya.

"Saya heran, SBY yang biasanya sangat teliti bisa kecolongan. Saya kenal Pak SBY. Orangnya sangat teliti dan hati-hati," ujar Mahfud, seusai mengisi seminar, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (8/11/2012).

Ia menduga ada oknum yang sengaja memberikan pertimbangan keliru kepada Presiden. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, kata Mahfud, Mahkamah Agung (MA) pun tidak pernah memberi rekomendasi diberikannya grasi untuk Ola.

"Saya menduga memang yang memberi pertimbangan kepada Presiden ini mungkin ada mafianya juga yang melalui pintu-pintu tertentu sehingga bisa meyakinkan orang-orang Presiden bahwa ini harus diberi grasi. Karena saya dengar, MA tidak memberi rekomendasi atas itu," paparnya.

Menurut Mahfud, ke depannya Presiden harus berhati-hati mengambil keputusan, khususnya dalam pemberian grasi terhadap terpidana kasus narkotika.

Seperti diberitakan, pada Agustus 2000  Ola bersama dua sepupunya, Deni Setia Maharwa alias Rafi Muhammed Majid dan Rani Andriani, divonis hukuman mati. Mereka terbukti bersalah menyelundupkan 3,5 kilogram heroin dan 3 kilogram kokain melalui Bandara Soekarno-Hatta ke London, 12 Januari 2000 . Belum lama ini, Ola yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Wanita Tangerang memperoleh grasi sehingga vonis hukuman mati yang harus dijalaninya diringankan menjadi hukuman seumur hidup. Grasi ini juga diperoleh Deni.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Soal Varian Omicron, Luhut Minta Masyarakat Tak Panik

    Soal Varian Omicron, Luhut Minta Masyarakat Tak Panik

    Nasional
    Di hadapan Kadernya, Suharso Minta Anggota DPRD PPP Dorong Penyerapan Anggaran Daerah

    Di hadapan Kadernya, Suharso Minta Anggota DPRD PPP Dorong Penyerapan Anggaran Daerah

    Nasional
    Cegah Varian Omicron, Berikut Syarat Perjalanan Internasional yang Berlaku Hari Ini

    Cegah Varian Omicron, Berikut Syarat Perjalanan Internasional yang Berlaku Hari Ini

    Nasional
    Ancaman Corona Varian Omicron dan Upaya Pencegahan Indonesia

    Ancaman Corona Varian Omicron dan Upaya Pencegahan Indonesia

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Bamsoet: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah dalam Formula E | Bamsoet Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Formula E

    [POPULER NASIONAL] Bamsoet: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah dalam Formula E | Bamsoet Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Formula E

    Nasional
    Saat Katebelece Partai Jadi Penentu Nasib Orang

    Saat Katebelece Partai Jadi Penentu Nasib Orang

    Nasional
    Ikuti Putusan MK, Pemerintah Pastikan Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

    Ikuti Putusan MK, Pemerintah Pastikan Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

    Nasional
    Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

    Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

    Nasional
    Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

    Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

    Nasional
    Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

    Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

    Nasional
    Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

    Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

    Nasional
    Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

    Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

    Nasional
    Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

    Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

    Nasional
    WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

    WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

    Nasional
    Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

    Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.