Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pencabutan Grasi bagi Ola Perlu Didukung

Kompas.com - 08/11/2012, 08:36 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari menyambut baik rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencabut grasi alias keringanan hukuman bagi Meirika Franola alias Ola. Soalnya, narapidana yang diringankan dari hukuman mati menjadi seumur hidup itu justru kembali terlibat pengedaran narkoba.

"Belum pernah ada pencabutan grasi oleh presiden, tetapi itu bukan harga mati. Jika ditemukan bukti yang menggugurkan pertimbangan pemberiannya, semestinya grasi itu bisa dikoreksi," kata Hajriyanto di Jakarta.

Sebagaimana diberitakan, Ola terlibat, bahkan diduga menjadi otak, dalam penyelundupan sabu 775 gram dari India. Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum lama memberikan grasi dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup kepadanya.

Hajriyanto menilai pemberian grasi kepada Ola merupakan ironi karena melemahkan gerakan melawan narkoba. Kini, ditambah lagi ironi lain, ternyata penerima grasi itu justru diduga mengotaki penyelundupan narkoba. Dengan fakta ini, semestinya Presiden bisa mencabut grasi tersebut.

"Jika grasi itu tidak dicabut, justru berdampak lebih merusak. Itu mengganggu kewibawaan Presiden sekaligus melemahkan gerakawan memberantas narkoba," katanya.

Hajriyanto akan mengajak pimpinan MPR untuk memberikan semacam pertimbangan kepada Presiden agar mencabut grasi tersebut. Fakta ternyata Ola terlibat penyelundupan narkoba dari penjara juga membuktikan pemberian grasi itu tidak didasari penelitian yang cermat. "Ini menunjukkan, bisa jadi ada unsur rekayasa dalam pemberian grasi tersebut," katanya.

Untuk itu, perlu ditelusuri, bagaimana grasi itu diajukan, mulai dari pihak-pihak yang mengajukan, pemberi pertimbangan, dan siapa pun yang terlibat dalam proses itu. "Dikhawatirkan, ada upaya sengaja dan sistematis memberikan pertimbangan yang menyesatkan saat mengajukan grasi itu kepada Presiden. Ingat, jaringan narkoba di tingkat pengedar sudah mirip jaringan mafia," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

    Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

    Nasional
    Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

    Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

    Nasional
    DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

    DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

    Nasional
    Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

    Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

    Nasional
    Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

    Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

    Nasional
    Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

    Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

    Nasional
    Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

    Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

    Nasional
    Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

    Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

    Nasional
    Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

    Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

    Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

    Nasional
    Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

    Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

    Nasional
    Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

    Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

    Nasional
    Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

    Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

    Nasional
    Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

    Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

    Nasional
    Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

    Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com