Kompas.com - 07/11/2012, 09:32 WIB
|
EditorMarcus Suprihadi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus secepatnya mencabut grasi yang telah diberikannya kepada terpidana mati kasus narkoba, Meirika Franola atau Ola (42).

Pasalnya, Ola diduga masih terlibat dalam perdagangan narkoba di lembaga pemasyarakatan. "Lebih cepat lagi akan semakin baik," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa, Rabu (7/11/2012), kepada Kompas saat ditanya apakah dalam satu-dua hari ini Presiden harus mencabut grasi untuk Ola.

Ola yang telah mendapat grasi dari Presiden merupakan gembong narkoba. Bersama dua saudaranya, Deni Setia Maharwa dan Rani, Ola ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta karena masing-masing membawa 3,5 kilogram heroin kelas utama.

Selama ditahan, hingga akhirnya mendapatkan grasi, Ola diduga masih mengendalikan perdagangan narkoba. Terakhir, dari dalam tahanan, Ola diduga menjadi otak penyelundupan sabu sebanyak 775 gram dari India.

Saan menuturkan, pencabutan grasi untuk Ola setidaknya bisa dijadikan pelajaran bagi para penerima grasi untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    87 Jemaah Umrah Positif Saat Tiba di Indonesia, Kemenag Duga Tertular Saat Pulang

    87 Jemaah Umrah Positif Saat Tiba di Indonesia, Kemenag Duga Tertular Saat Pulang

    Nasional
    PKB Persilakan Ridwan Kamil Bergabung demi Maju Pilpres 2024

    PKB Persilakan Ridwan Kamil Bergabung demi Maju Pilpres 2024

    Nasional
    Politisi PDI-P: Tugas Tak Mudah, Kepala Otorita IKN Harus Sosok Luar Biasa

    Politisi PDI-P: Tugas Tak Mudah, Kepala Otorita IKN Harus Sosok Luar Biasa

    Nasional
    Nakes Diduga Suntik Vaksin Kosong di Medan, Kemenkes Minta Vaksinator Profesional Jalankan Tugas

    Nakes Diduga Suntik Vaksin Kosong di Medan, Kemenkes Minta Vaksinator Profesional Jalankan Tugas

    Nasional
    KSP: Presiden Masih Punya Waktu Putuskan Siapa yang Pimpin IKN

    KSP: Presiden Masih Punya Waktu Putuskan Siapa yang Pimpin IKN

    Nasional
    KSAU Tekankan Instruktur dan Siswa Penerbang Utamakan Keselamatan

    KSAU Tekankan Instruktur dan Siswa Penerbang Utamakan Keselamatan

    Nasional
    PAN Sebut Ridwan Kamil Masuk Radar untuk Dicalonkan Saat Pilpres 2024

    PAN Sebut Ridwan Kamil Masuk Radar untuk Dicalonkan Saat Pilpres 2024

    Nasional
    Politikus PKS: Yang Dibutuhkan Luar Jawa Bukan Istana, tapi Infrastruktur Layak-Ekonomi Tumbuh

    Politikus PKS: Yang Dibutuhkan Luar Jawa Bukan Istana, tapi Infrastruktur Layak-Ekonomi Tumbuh

    Nasional
    Satgas Minta Pemda Jabodetabek Kompak Cegah Penularan Covid-19

    Satgas Minta Pemda Jabodetabek Kompak Cegah Penularan Covid-19

    Nasional
    Perludem: Tanpa Revisi UU Pemilu, Tren Peradilan Politik Akan Menguat

    Perludem: Tanpa Revisi UU Pemilu, Tren Peradilan Politik Akan Menguat

    Nasional
    Soal Pelat Mobil Arteria, Ombudsman Nilai Ada Potensi Maladministrasi di Polri

    Soal Pelat Mobil Arteria, Ombudsman Nilai Ada Potensi Maladministrasi di Polri

    Nasional
    Golkar Minta KPK Evaluasi Sistem Keamanan Setelah Wali Kota Nonaktif Bekasi Gelar Pertemuan Daring

    Golkar Minta KPK Evaluasi Sistem Keamanan Setelah Wali Kota Nonaktif Bekasi Gelar Pertemuan Daring

    Nasional
    IKN Nusantara Dipimpin Kepala Otorita Tanpa DPRD, Pakar: Pendekatan Proyek

    IKN Nusantara Dipimpin Kepala Otorita Tanpa DPRD, Pakar: Pendekatan Proyek

    Nasional
    Kemenkes: Masa Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 Omicron 10-13 Hari

    Kemenkes: Masa Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 Omicron 10-13 Hari

    Nasional
    Putusan terhadap Stepanus Robin dan Maskur Husain Disebut Telah Berkekuatan Hukum Tetap

    Putusan terhadap Stepanus Robin dan Maskur Husain Disebut Telah Berkekuatan Hukum Tetap

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.