Kompas.com - 07/11/2012, 07:10 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Dugaan keterlibatan terpidana kasus narkotika Meirika Franola alias Ola (42) dalam kasus penyelundupan sabu menjadi bukti bahwa pemberian grasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak berdasarkan penelitian yang cermat. Bahkan, ketidakcermatan itu dinilai disengaja oleh bawahan Presiden.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hajriyanto Y Thohari melalui pesan singkat, Rabu (7/11/2012), menyikapi temuan Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa Ola diduga menjadi otak penyelundupan sabu seberat 775 gram dari India ke Indonesia.

"Kesengajaan itu dilakukan secara sistematis sehingga sampai diajukan kepada Presiden. Walhasil, Kepala Negara telah dikelabui oleh oknum-oknum tertentu," kata Hajriyanto.

Hajriyanto menilai ironis temuan BNN itu dalam konteks perang terhadap narkoba. Menurut dia, Presiden harus melakukan penyelidikan untuk mengungkap rekayasa secara sistematis dalam pemberian grasi itu, mulai dari pengusul awal hingga pihak-pihak yang memberi pertimbangan ke Presiden.

Dewan Pertimbangan Presiden, kata politisi Partai Golkar itu, juga harus diklarifikasi atas perannya memberi nasihat kepada Presiden. "Bagaimana mungkin terpidana yang tidak ada unsur pengakuan bersalah, penyesalan, dan perubahan perilaku itu bisa menerima grasi? Bukankah itu semua yang dijadikan argumen pemberi grasi itu?," pungkas dia.

Seperti diberitakan, sabu 775 gram itu dibawa oleh kurir, NA (40), dengan menumpang pesawat. NA, yang seorang ibu rumah tangga, ditangkap BNN di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, 4 Oktober lalu.

Pada Agustus 2000, Ola bersama dua sepupunya, Deni Setia Maharwa alias Rafi Muhammed Majid dan Rani Andriani, divonis hukuman mati. Mereka terbukti bersalah menyelundupkan 3,5 kilogram heroin dan 3 kg kokain melalui Bandara Soekarno-Hatta ke London, 12 Januari 2000 .

Belum lama ini, Ola yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Wanita Tangerang memperoleh grasi sehingga vonis hukuman mati yang harus dijalaninya diringankan menjadi hukuman seumur hidup. Grasi ini juga diperoleh Deni.

Terkait hal ini, Presiden mempertimbangkan mencabut grasi yang sebelumnya diberikan kepada Ola.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Geledah Kantor-Rumah Dinas Bupati PPU, KPK Sita Dokumen Proyek hingga Transaksi Keuangan

    Geledah Kantor-Rumah Dinas Bupati PPU, KPK Sita Dokumen Proyek hingga Transaksi Keuangan

    Nasional
    Moeldoko: Syarat Perjalanan ke Luar Negeri untuk Wisata Perlu Diperketat

    Moeldoko: Syarat Perjalanan ke Luar Negeri untuk Wisata Perlu Diperketat

    Nasional
    Cegah Penularan Omicron, Kemendagri Tutup Izin Kepala Daerah ke Luar Negeri

    Cegah Penularan Omicron, Kemendagri Tutup Izin Kepala Daerah ke Luar Negeri

    Nasional
    Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Pemerintah Diminta Siaga dari Hulu hingga Hilir

    Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Pemerintah Diminta Siaga dari Hulu hingga Hilir

    Nasional
    Harapan Besar Setelah Menanti 6 Tahun RUU TPKS Disetujui di DPR..

    Harapan Besar Setelah Menanti 6 Tahun RUU TPKS Disetujui di DPR..

    Nasional
    Risma Hapus Beberapa Jabatan Setingkat Eselon I dan II, Anggarannya Dioptimalkan untuk Bansos

    Risma Hapus Beberapa Jabatan Setingkat Eselon I dan II, Anggarannya Dioptimalkan untuk Bansos

    Nasional
    Ironi Kebijakan Omicron: Jokowi Minta Warga Tak ke Luar Negeri, tapi Buka Pintu untuk Semua Negara

    Ironi Kebijakan Omicron: Jokowi Minta Warga Tak ke Luar Negeri, tapi Buka Pintu untuk Semua Negara

    Nasional
    Gempa M 6,6 di Banten, 3.078 Rumah Rusak, 10 Orang Luka-luka

    Gempa M 6,6 di Banten, 3.078 Rumah Rusak, 10 Orang Luka-luka

    Nasional
    Ryamizard dan Janji Prajuritnya di Tengah Dugaan Kerugian Negara Pengadaan Satelit

    Ryamizard dan Janji Prajuritnya di Tengah Dugaan Kerugian Negara Pengadaan Satelit

    Nasional
    Membumikan Makna dan Manfaat Presidensi G20 Indonesia 2022

    Membumikan Makna dan Manfaat Presidensi G20 Indonesia 2022

    Nasional
    Heru Hidayat, Koruptor Asabri Rp 22,7 Triliun yang Lolos dari Hukuman Mati...

    Heru Hidayat, Koruptor Asabri Rp 22,7 Triliun yang Lolos dari Hukuman Mati...

    Nasional
    Komite Olimpiade Minta Diskresi Karantina untuk Atlet, Ini Jawaban Pemerintah

    Komite Olimpiade Minta Diskresi Karantina untuk Atlet, Ini Jawaban Pemerintah

    Nasional
    Ibu Kota Negara Pindah, Polri Akan Ada Persiapan Pemindahan Instansi

    Ibu Kota Negara Pindah, Polri Akan Ada Persiapan Pemindahan Instansi

    Nasional
    Ibu Kota 'Nusantara' Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

    Ibu Kota "Nusantara" Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

    Nasional
    Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

    Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.