Kompas.com - 06/11/2012, 20:03 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekaligus mantan anggota Badan Anggaran DPR, Wa Ode Nurhayati kembali mengungkapkan adanya penjatahan terhadap alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) untuk fraksi-fraksi di DPR.

Hal itu disampaikan Wa Ode saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan suap pengalokasian DPID dengan terdakwa Fahd El Fouz di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (6/11/2012).

Menurut Wa Ode, alokasi DPID untuk kabupaten-kabupaten yang dituduhkan kepadanya dan Fahd itu merupakan jatah fraksi lain.

Politisi Partai Amanat Nasional itu pun menyebutkan kalau alokasi DPID untuk Kabupaten Pidie Jaya dan Aceh Besar menjadi jatah Partai Demokrat. Sementara untuk Kabupaten Bener Meriah dan Minahasa merupakan jatah Partai Keadilan Sejahtera.

Penjatahan itu, menurut Wa Ode, terlihat dari kode-kode yang tercantum dalam daftar daerah penerima DPID yang dicatat staf Sekretariat Banggar DPR.

"Contoh tiga daerah yang dituduhkan ke saya, Pidie Jaya dan Aceh Besar itu stabilo biru punya fraksi Demokrat. Bener Meriah dan Minahasa itu stabilo kuning, tulisan oranye, milik PKS. Itu identitas pemilik," katanya.

Dalam persidangan itu hadir pula Wakil Ketua Banggar dari Fraksi PKS Tamsil Linrung dan Wakil Pimpinan Banggar asal Fraksi PDI-Perjuangan Olly Dondokambey sebagai saksi. Kepada majelis hakim, Tamsil menjelaskan kalau masing-masing anggota Banggar DPR memiliki kewengan untuk mengusulkan daerah pemilihannya sebagai calon penerima DPID. Namun, mengenai disetujui atau tidaknya, hal itu harus disesuaikan dengan kriteria-kriteria daerah penerima DPID yang sudah ditetapkan Pemerintah dan Banggar DPR.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Anggota pada dasarnya bisa mengusulkan, seratus, dua ratu, tapi sifatnya usulan. Selama kriteria memenuhi, pasti kita akomodir," ujar Tamsil.

Olly Dondokambey ditanya anggota majelis hakim yang bertanya siapa anggota Banggar DPR yang berasal dari daerah pemilihan Aceh Besar, Bener Meriah, dan Pidie Jaya?

Olly pun menjawab kalau tiga kabupaten yang dipermasalahkan Komisi Pemberantasan Korupsi itu merupakan daerah pemilihan Mirwan Amir, mantan wakil ketua Banggar DPR dari Fraksi Partai Demokrat. Adapun Mirwan sedianya ikut menjadi saksi dalam persidangan hari ini. Namun sejak persidangan sebelum ini, Mirwan tidak memenuhi panggilan persidangan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

    Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

    Nasional
    Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

    Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

    Nasional
    Panglima TNI Tinjau Pelatihan Tracer Digital Bagi Babinsa hingga Babinpotdirga

    Panglima TNI Tinjau Pelatihan Tracer Digital Bagi Babinsa hingga Babinpotdirga

    Nasional
    Risma Jelaskan Langkah Cegah Korupsi Bansos: Sinkronkan Data hingga Transfer ke Rekening Penerima

    Risma Jelaskan Langkah Cegah Korupsi Bansos: Sinkronkan Data hingga Transfer ke Rekening Penerima

    Nasional
    Dukung Perpanjangan PPKM Level 4, Fraksi PPP Minta Pemerintah Jalankan 2 Hal Ini

    Dukung Perpanjangan PPKM Level 4, Fraksi PPP Minta Pemerintah Jalankan 2 Hal Ini

    Nasional
    Ditanya soal Pemeriksaan Anies dalam Kasus Munjul, Ini Jawaban Ketua KPK

    Ditanya soal Pemeriksaan Anies dalam Kasus Munjul, Ini Jawaban Ketua KPK

    Nasional
    Menkes Sebut Impor Remdesivir, Actemra dan Gammaraas Akan Mulai Masuk Bulan Agustus

    Menkes Sebut Impor Remdesivir, Actemra dan Gammaraas Akan Mulai Masuk Bulan Agustus

    Nasional
    Pemerintah Disarankan Lakukan Ini untuk Perbesar Angka Testing Covid-19

    Pemerintah Disarankan Lakukan Ini untuk Perbesar Angka Testing Covid-19

    Nasional
    Menag Siap Kerahkan 50.000 Penyuluh Agama untuk Kampanyekan 5M

    Menag Siap Kerahkan 50.000 Penyuluh Agama untuk Kampanyekan 5M

    Nasional
    PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali: Kegiatan Olahraga Boleh asal Tak Ciptakan Kerumunan

    PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali: Kegiatan Olahraga Boleh asal Tak Ciptakan Kerumunan

    Nasional
    PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR: Berhasil atau Tidak, Laporkan Secara Utuh

    PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR: Berhasil atau Tidak, Laporkan Secara Utuh

    Nasional
    Terkendala Tingginya Kasus Covid-19, Komnas HAM Berupaya Selesaikan Laporan Akhir TWK

    Terkendala Tingginya Kasus Covid-19, Komnas HAM Berupaya Selesaikan Laporan Akhir TWK

    Nasional
    Menkes: Kebutuhan Oksigen 2.500 Ton Per Hari, Kapasitas Produksi Hanya 1.700 Ton

    Menkes: Kebutuhan Oksigen 2.500 Ton Per Hari, Kapasitas Produksi Hanya 1.700 Ton

    Nasional
    Aturan Makan 20 Menit, Mendagri: Upayakan Tak Mengobrol...

    Aturan Makan 20 Menit, Mendagri: Upayakan Tak Mengobrol...

    Nasional
    11 Hari Terakhir, Kematian Harian Akibat Covid-19 di Atas 1.000 Kasus

    11 Hari Terakhir, Kematian Harian Akibat Covid-19 di Atas 1.000 Kasus

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X