Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan: Gelar Pahlawan untuk Soekarno Bukan Jasa SBY

Kompas.com - 06/11/2012, 20:00 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden dan Wakil Presiden pertama RI Soekarno dan Mohammad Hatta akan mendapat gelar Pahlawan Nasional pada Rabu (7/11/2012). Namun Puan Maharani mengingatkan, gelar Pahlawan Nasional untuk kakeknya bukan jasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Puan, pemerintah melalui keputusan kolektif memberikan gelar Pahlawan Nasional pada Bung Karno dipicu oleh inisiatif masyarakat, bukan Presiden.

"Tentu saja keluarga menghargai dan mengapresiasi, bukan hanya kepada Pak SBY-nya tetapi kepada pemerintah karena gelar Pahlawan Nasional bukan diberikan Presiden kepada Bung Karno," kata Puan di kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (6/11/2012).

Puan mengatakan, pemberian gelar Pahlawan Nasional pada Proklamator Kemerdekaan Indonesia itu tidak subyektif. Sebab, sudah sepantasnya Bung Karno dan Bung Hatta mendapat gelar pahlawan nasional.

Seharusnya, menurut pandangan Puan, pemberian gelar kedua pendiri bangsa itu sudah disematkan sejak lama, bukan pada Rabu (7/11/2012) besok.

"Pemikiran anak bangsa harus tetap dikenang, bukan hanya keburukannnya tapi juga kebaikan dan jasanya. Apalagi Bung Karno sebagai Proklamator Kemerdekaan bangsa yang banyak berjasa pada bangsa ini," ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah menganugerahi Proklamator Republik Indonesia Soekarno dan Mohammad Hatta, sebagai pahlawan nasional. Penganugerahan gelar pahlawan nasional akan diberikan Presiden SBY kepada keluarga Bung Karno dan Bung Hatta, Rabu (7/11/2012), di Istana Negara.

"Kami tadi melaporkan kepada Presiden hasil sidang Dewan Gelar dan Kehormatan. Besok akan dilakukan penganugerahan gelar pahawan nasional kepada Ir Soekarno dan Mohammad Hatta. Keppres akan segera ditandatangani sore ini dan besok akan dilakukan penganugerahan pukul 11.00 di Istana Negara," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto yang juga Ketua Dewan Gelar dan Kehormatan.

Djoko tidak menyebutkan alasan pemberian gelar pahlawan itu, termasuk mengapa baru diberikan sekarang.

"Alasan mengapa akan disampaikan Presiden sendiri. Saya tidak akan banyak membahas mengenai hal itu," kata Djoko.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

    KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

    Nasional
    Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

    Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

    Nasional
    Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

    Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

    Nasional
    Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

    Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

    Nasional
    Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

    Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

    Nasional
    Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

    Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

    Nasional
    MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

    MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

    Nasional
    Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

    Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

    Nasional
    MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

    MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

    Nasional
    Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

    Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

    Nasional
    Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

    Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

    Nasional
    Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

    Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

    Nasional
    Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

    Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

    Nasional
    KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

    KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

    Nasional
    Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

    Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com