Kompas.com - 06/11/2012, 17:55 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Petinggi Partai Demokrat disebut ikut bermain dalam proyek dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) yang kini menjadi pekara korupsi.

Hal ini terungkap melalui kesaksian pengusaha asal Aceh bernama Zamzami dalam persidangan kasus dugaan penyuapan alokasi DPID dengan terdakwa Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (6/11/2012).

Mulanya, anggota majelis hakim, Pangeran Napitupulu, mengonfirmasi keterangan Zamzami dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat saat penyidikan di KPK. Pangeran membacakan keterangan Zamzami dalam BAP tersebut.

"Di sini Fahd menyampaikan kepada saya bahwa kepengurusan yang dilakukan melalui orang Banggar, Wa Ode. Juga menyampaikan kepada saya bahwa upaya untuk mendapat anggaran DPID itu dipotong orang Demokrat," kata Pangeran menirukan keterangan Zamzami kepada penyidik KPK yang dicatat dalam BAP.

Pangeran pun bertanya kepada Zamzami, siapakah petinggi Partai Demokrat yang dimaksudnya itu. Namun, Zamzami tidak menyebut nama. Pengusaha yang juga teman dekat Fahd El Fouz itu mengaku tidak diberi tahu oleh Fahd siapa orang Demokrat yang terlibat dalam kepengurusan DPID tersebut.

"Tidak disebutkan," jawab Zamzami. Pangeran pun mendesak Zamzami untuk menyebut nama. "Jangan bohong ini semua. Harus dibersihkan semua itu, jangan kalian tutup-tutupi. Jadi tidak disebutkan?" ucap Pangeran.

Meskipun didesak, Zamzami tetap mengaku tidak diberi tahu nama orang Demokrat yang dimaksud Fahd itu. Hanya saja, dia mengakui bahwa orang itu merupakan petinggi di Partai Demokrat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dugaan keterlibatan politikus Partai Demokrat dalam pengalokasian DPID tersebut bukan kali ini saja terungkap di persidangan. Saat Fahd bersaksi untuk terdakwa Wa Ode Nurhayati, dia pernah menyebut nama mantan pimpinan Badan Anggaran DPR dari Partai Demokrat, Mirwan Amir.

Menurut Fahd, Mirwan itulah yang mengurus DPID untuk Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Besar. Sementara Kabupaten Pidie Jaya menjadi jatah Tamsil Linrung.

Kedua pimpinan Banggar DPR inilah yang menurut Fahd menjegal langkahnya dalam meloloskan alokasi DPID untuk tiga kabupaten di Aceh itu melalui Wa Ode. Dalam kasus ini, Fahd didakwa menyuap Wa Ode untuk pengalokasian DPID di Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Aceh Besar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemerintah Siapkan Skenario Booster Vaksin Covid-19 untuk 2022

    Pemerintah Siapkan Skenario Booster Vaksin Covid-19 untuk 2022

    Nasional
    Kabareskrim Sebut Polisi Sudah Ungkap 13 Kasus Pinjol Ilegal, Total Ada 57 Tersangka

    Kabareskrim Sebut Polisi Sudah Ungkap 13 Kasus Pinjol Ilegal, Total Ada 57 Tersangka

    Nasional
    Dewas Diminta Segera Investigasi Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

    Dewas Diminta Segera Investigasi Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

    Nasional
    Hari Santri Nasional, Berawal dari Resolusi Jihad yang Kelak Memicu Pertempuran 10 November

    Hari Santri Nasional, Berawal dari Resolusi Jihad yang Kelak Memicu Pertempuran 10 November

    Nasional
    Syarat PCR untuk Naik Pesawat, Pimpinan Komisi IX: Lebih Baik Mencegah daripada Mengobati

    Syarat PCR untuk Naik Pesawat, Pimpinan Komisi IX: Lebih Baik Mencegah daripada Mengobati

    Nasional
    Dilaporkan ke Dewas Lagi, Lili Pintauli Didesak Mundur sebagai Pimpinan KPK

    Dilaporkan ke Dewas Lagi, Lili Pintauli Didesak Mundur sebagai Pimpinan KPK

    Nasional
    Mahfud MD Pastikan Tak Akan Berhenti Tindak Tegas Pinjol Ilegal

    Mahfud MD Pastikan Tak Akan Berhenti Tindak Tegas Pinjol Ilegal

    Nasional
    Pacaran Pakai Mobil Patroli, Bripda Arjuna Bagas Segera Disidang

    Pacaran Pakai Mobil Patroli, Bripda Arjuna Bagas Segera Disidang

    Nasional
    Warga Didorong Berani Lapor Polisi jika Diteror Pinjol Ilegal, LPSK Akan Dilibatkan

    Warga Didorong Berani Lapor Polisi jika Diteror Pinjol Ilegal, LPSK Akan Dilibatkan

    Nasional
    Mahfud Terima Laporan Warga Bunuh Diri karena Diteror Pinjol Ilegal

    Mahfud Terima Laporan Warga Bunuh Diri karena Diteror Pinjol Ilegal

    Nasional
    Imparsial Kritik Surat Peringatan Plt Bupati Sintang soal Pembongkaran Masjid Ahmadiyah

    Imparsial Kritik Surat Peringatan Plt Bupati Sintang soal Pembongkaran Masjid Ahmadiyah

    Nasional
    Dukung Pemerintah Perangi Mafia Tanah, LPSK Siap Lindungi Korban

    Dukung Pemerintah Perangi Mafia Tanah, LPSK Siap Lindungi Korban

    Nasional
    MAKI: Jika Laporan Novel Terbukti, Lili Pintauli telah Berkhianat terhadap Amanah

    MAKI: Jika Laporan Novel Terbukti, Lili Pintauli telah Berkhianat terhadap Amanah

    Nasional
    Satgas Sebut Pembukaan Bertahap Harus Waspadai Perkembangan Pandemi Dunia

    Satgas Sebut Pembukaan Bertahap Harus Waspadai Perkembangan Pandemi Dunia

    Nasional
    Ini Salah Satu Kriteria Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Menurut Menteri PPPA

    Ini Salah Satu Kriteria Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Menurut Menteri PPPA

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.