Kompas.com - 06/11/2012, 10:19 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Oleh MARWAN MAS

Rasanya tidak berlebihan keluhan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan atas dugaan permintaan upeti oleh sejumlah anggota DPR.

Cerita ini sudah lama beredar. Aroma tak sedap itu setidaknya sudah mencuat sejak DPR periode 1999-2004. Hanya saja belum ada menteri yang berani mengungkapnya di ruang publik. Namun apa yang terjadi, sejumlah anggota DPR laksana kebakaran jenggot lantaran pernyataan Menteri BUMN mengusik kehormatan mereka.

Langkah positif Dahlan yang memerintahkan seluruh jajaran BUMN menolak permintaan upeti anggota DPR, yang menjadikan BUMN sebagai sapi perah, patut didukung. Para direktur harus berani berkata ”tidak” untuk menjaga dana BUMN dari keserakahan orang-orang yang tak berhak. Kebijakan itu bukan tanpa dasar. Sebelumnya, 28 September 2012, Sekretaris Kabinet mengeluarkan surat edaran No SE-542/Seskab/IX/2012, perihal pengawalan APBN 2013-2014 untuk mencegah praktik penyalahgunaan anggaran.

Bola liar

Meskipun sudah 14 tahun reformasi berjalan dengan agenda memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, begitu sulit implementasinya. Wajar jika rakyat punya logika berpikir sendiri, harus berani melawan keinginan sejumlah wakilnya di DPR yang selalu ingin untung sendiri. Kalau bukan untuk kepentingan pribadi, biasanya upeti diminta dengan alasan partainya akan melakukan kegiatan.

Sebelumnya, Juni lalu, Dahlan sudah mengungkap bagaimana BUMN selalu dijadikan sumber dana oleh yang berkuasa. Namun, kala itu belum seheboh saat ini. Dahlan menegaskan bahwa sekitar 98 dari 140 BUMN terjebak dalam korupsi yang bersifat sistemis.

Sebelum itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga menyebut DPR (Komisi III) telah memotong anggaran MK secara signifikan dalam dua tahun terakhir. Namun, Ketua MK melarang jajarannya melobi DPR agar anggaran yang diajukan tidak dipotong. Yang dikesankan dari peristiwa ini bahwa penentuan anggaran di DPR selalu harus melalui proses lobi yang boleh jadi tidak gratis.

Lantas, apa tanggapan anggota DPR? Seperti lazimnya, anggota DPR tak tinggal diam. Kicauan Dahlan dikecam dan mulai melakukan serangan balik. Misalnya, Dahlan mulai dipersoalkan lantaran dua kali tidak hadir saat diundang Komisi VII DPR untuk mengklarifikasi hasil audit BPK terkait inefisiensi di PLN yang mencapai Rp 37 triliun saat Dahlan menjadi direksi PLN.

Rupanya bola liar mulai digulirkan anggota DPR, sebagai lagu lama, yang ujung-ujungnya menggertak balik agar usaha mengungkap dugaan pemberian upeti tidak dilanjutkan. Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo, misalnya, menyebut langkah Dahlan tak lebih dari pencitraan karena Dahlan punya agenda politik. Begitu pula Ketua DPR Marzuki Alie juga merasa tersinggung atas tudingan itu.

Padahal, yang kita harap, seharusnya anggota DPR merespons positif ungkapan dan langkah Dahlan. Bukan sebaliknya, bereaksi keras seolah bersih, sementara fakta begitu banyak terurai. Misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap sejumlah anggota DPR yang terbukti terbelit oleh penyimpangan anggaran negara.

Pelajaran berharga

Menjaga keselamatan dana BUMN merupakan keniscayaan di tengah harapan rakyat agar diperhatikan kesejahteraannya. Semoga para anggota DPR, birokrat eksekutif, dan pemangku kekuasaan lain tidak menjadikan BUMN sebagai anjungan tunai mandiri (ATM) mereka. Saat butuh dana segar, tinggal menelepon direktur utama BUMN dengan berbagai alasan.

Pengalaman para dirut BUMN bermitra kerja dengan DPR patut dijadikan pelajaran berharga. Misalnya, mantan Direktur Utama Pertamina Ariffi Nawawi (2003-2004) mengatakan bahwa ia harus bolak-balik ke Senayan (baca: DPR) gara-gara pernyataannya ingin membebaskan Pertamina sebagai sapi perah.

Namun, kita juga berharap kiranya Menteri BUMN tidak sekadar melempar bola panas yang bisa dimainkan secara serampangan jika tidak diungkap secara jelas. Kedatangan Dahlan ke Badan Kehormatan DPR untuk mengungkap nama anggota Dewan yang gemar meminta upeti kepada BUMN patut didukung. Semuanya harus jelas agar tidak ada fitnah sebagaimana yang dituntut sejumlah anggota DPR.

Publik menanti ungkapan blak-blakan Menteri BUMN itu apa benar atau salah. Namun yang pasti, informasi soal dugaan adanya pungutan upeti merupakan aib bagi anggota DPR yang selama ini citranya terus tergerus. Jangan sampai rakyat semakin kehilangan kepercayaannya lantaran wakilnya yang sering dicap terhormat, tetapi ternyata tak lebih dari ”tikus got ” yang begitu ganas mengeruk uang negara yang dipungut dari hasil keringat rakyat.

Tudingan ini harus diperjelas kebenarannya. Jika terbukti ada oknum DPR yang berbuat, sebaiknya dilaporkan kepada KPK untuk diuji kebenarannya di ruang pengadilan. Sebab, rakyat tahu betul, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, setiap anggota DPR harus memiliki integritas dan bersih dari godaan uang haram.

MARWAN MAS Guru Besar Ilmu Hukum Universitas 45, Makassar

Baca juga:
Golkar dan PDI-P Siap Proses Politisi Pemeras
PDI-P Sebut Dahlan Kampungan
Aksi Dahlan Dinilai Antiklimaks
Politisi Pemeras BUMN Berinisial S dan IL
Ada Anggota DPR yang Minta 2.000 Ton Gula!
Mantan Menteri BUMN: Pemerasan Itu Cerita Lama

Baca juga berita terkait dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BERITA FOTO: Peluk Cium Sambo dan Putri Candrawathi di Ruang Sidang

BERITA FOTO: Peluk Cium Sambo dan Putri Candrawathi di Ruang Sidang

Nasional
Jokowi ke Warga Suku Dayak: Apakah Saudara Betul-betul Mendukung Pembangunan IKN?

Jokowi ke Warga Suku Dayak: Apakah Saudara Betul-betul Mendukung Pembangunan IKN?

Nasional
Hakim Tolak Eksepsi 2 Petinggi ACT Ibnu Khajar dan Hariyana Hermain, Sidang Dilanjutkan

Hakim Tolak Eksepsi 2 Petinggi ACT Ibnu Khajar dan Hariyana Hermain, Sidang Dilanjutkan

Nasional
9 Saksi yang Hadir dalam Sidang Terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi

9 Saksi yang Hadir dalam Sidang Terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi

Nasional
Jokowi: Jangan Ada Gesekan di Tahun Politik, Negara Ini Harus Aman

Jokowi: Jangan Ada Gesekan di Tahun Politik, Negara Ini Harus Aman

Nasional
KPK Akan Terus Panggil Paksa Saksi Sidang Kasus Korupsi Pembelian Helikopter AW-101

KPK Akan Terus Panggil Paksa Saksi Sidang Kasus Korupsi Pembelian Helikopter AW-101

Nasional
Soal Foto Rambut Hitam Ganjar, Pengamat: Bukan Tak Enak ke PDI-P, Justru Manfaatkan Momen

Soal Foto Rambut Hitam Ganjar, Pengamat: Bukan Tak Enak ke PDI-P, Justru Manfaatkan Momen

Nasional
Ferdy Sambo Peluk dan Cium Kening Putri Candrawathi Saat Bertemu di Ruang Sidang

Ferdy Sambo Peluk dan Cium Kening Putri Candrawathi Saat Bertemu di Ruang Sidang

Nasional
Bantu Kebutuhan Psikologis Penyintas Gempa Cianjur, Dompet Dhuafa Gulirkan Layanan Psychological First Aid

Bantu Kebutuhan Psikologis Penyintas Gempa Cianjur, Dompet Dhuafa Gulirkan Layanan Psychological First Aid

Nasional
KPK Akan Kaji Permintaan Lukas Enembe Berobat ke Singapura

KPK Akan Kaji Permintaan Lukas Enembe Berobat ke Singapura

Nasional
Ferdy Sambo Bakal Beri Keterangan soal Ismail Bolong Usai Sidang

Ferdy Sambo Bakal Beri Keterangan soal Ismail Bolong Usai Sidang

Nasional
Mengenal AKBP Veronica Yulis, Perwira Polri Istri Yudo Margono Calon Panglima TNI

Mengenal AKBP Veronica Yulis, Perwira Polri Istri Yudo Margono Calon Panglima TNI

Nasional
Jokowi: Prinsip Bagi Siapapun Pemimpin Indonesia, Harus Menyadari Keberagaman

Jokowi: Prinsip Bagi Siapapun Pemimpin Indonesia, Harus Menyadari Keberagaman

Nasional
Helikopter Polri yang Hilang Kontak di Bangka Belitung Dinyatakan Jatuh Usai Ditemukan 1 Jenazah

Helikopter Polri yang Hilang Kontak di Bangka Belitung Dinyatakan Jatuh Usai Ditemukan 1 Jenazah

Nasional
Mensos Risma Pastikan Kemensos Layani Optimal Korban Gempa Cianjur

Mensos Risma Pastikan Kemensos Layani Optimal Korban Gempa Cianjur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.