Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dahlan Harus ke KPK

Kompas.com - 06/11/2012, 06:24 WIB

Jakarta, Kompas - Pertemuan Menteri BUMN Dahlan Iskan dengan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (5/11), diapresiasi kalangan Dewan. Namun, Dahlan dipertanyakan karena hanya menyerahkan dua nama anggota Dewan yang diduga memeras BUMN, mengingat selama ini beredar paling tidak 10 nama. Dahlan pun diminta melaporkan masalah ini ke KPK.

Dahlan atau Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR M Prakosa tidak bersedia menyebutkan nama kedua anggota DPR itu, tetapi kemudian beredar informasi dua anggota DPR itu berinisial IL dan S.

Anggota BK dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Usman Jafar, membenarkan dua inisial itu. ”Iya, dua itu,” kata Usman.

Selain menyerahkan nama dua anggota DPR ke BK DPR, Dahlan juga menyampaikan peristiwa pemerasan, modus, serta jumlah uang yang diminta dari BUMN. Namun, lagi-lagi ia tidak mau menjelaskan secara terbuka.

”Itu sudah saya serahkan semua ke BK. Kalau hari ini saya tidak menyebut nama di depan Anda karena saya tidak mau ada kesan saya bersih-bersih rumah tangga orang lain,” kata Dahlan seusai memberikan keterangan kepada BK DPR.

Menanggapi pertemuan Dahlan dan BK DPR, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengatakan, ”Saya tidak pernah sedikit pun meragukan tekad, keberanian, dan integritasnya. Tetapi, mengapa akhirnya Dahlan urung mengungkapkan sekitar 10 nama (pemeras) seperti belakangan ini dilansir sejumlah media massa?”

Bambang mengatakan, ”Terlepas dari semua itu, saya mendukung dan mendesak Dahlan untuk berani membuka apa adanya. Dan sesuai janjinya, seusai melaporkan ke BK DPR, Dahlan harus melaporkan oknum pemeras BUMN ke KPK.”

Anggota DPR dari Partai Gerindra, Martin Hutabarat, mengapresiasi langkah Dahlan. ”Kami berharap, dalam keterangan lanjutan pada Rabu besok, Dahlan bisa menyebut nama-nama lain di luar dua nama tersebut agar isu ini bisa cepat ditindaklanjuti BK,” katanya.

Tiga BUMN

Dahlan menyebutkan, permintaan komisi oleh dua anggota DPR terkait dengan pengalokasian anggaran penyertaan modal negara untuk sejumlah BUMN pada tahun ini.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com