Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/11/2012, 13:24 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan tak akan melaporkan upaya pemerasan BUMN yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dahlan hanya akan meminta jajarannya yang membuat laporan ke KPK. Hal itu diungkap Dahlan seusai dimintai keterangan oleh Badan Kehormatan DPR (BK DPR) di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/11/2012).

Awalnya, Dahlan tak tegas ketika ditanya kapan dia akan membuat laporan ke KPK. Dahlan mengatakan, semangatnya saat ini hanya ingin membersihkan internal BUMN dari praktik korupsi, bukan membersihkan lembaga lain.

"Saya bukan aktivis. Sebaiknya saya konsentrasi di BUMN. Tapi kalau misalnya nanti baiknya ke KPK, saya akan konsultasi ke KPK dulu," kata Dahlan.

Ketika didesak bahwa tak melaporkan pemerasan itu merupakan pembiaran praktik korupsi, Dahlan mengungkapkan, dia akan meminta pegawai BUMN yang dimintai uang untuk membuat laporan.

"Saya akan meminta masing-masing yang mengalami untuk persiapkan laporan itu," kata mantan Direktur Utama PLN itu.

Saat dimintai keterangan BK sekitar 1,5 jam, Dahlan mengungkapkan tiga peristiwa upaya pemerasan yang melibatkan dua anggota Dewan. Namun, ia tak mau mengungkap inisial keduanya. Dia menyerahkan kepada BK untuk menyebut anggota Dewan tersebut atau tidak.

Sebelumnya, Dahlan didesak oleh berbagai pihak untuk membuat laporan ke KPK. Pasalnya, jika apa yang dia ungkapkan benar, maka aksi pihak tersebut merupakan tidak pidana korupsi. Laporan ke KPK sekaligus untuk membuktikan benar atau tidaknya informasi yang disampaikan Dahlan.

Baca juga:
Ada Tiga Pemerasan BUMN yang Dilaporkan Dahlan
Siapkah Parpol jika Dahlan Terbuka?
Menanti "Amunisi" Dahlan
Lalu Mara: Dahlan Jangan Hanya Melempar Wacana

Si Tukang Peras Anggaran...

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nasdem Anggap Sekjen PDI-P Salah Alamat Soal Surya Paloh Beri Kode ke Megawati

Nasdem Anggap Sekjen PDI-P Salah Alamat Soal Surya Paloh Beri Kode ke Megawati

Nasional
Erwin Aksa Sebut Ada Perjanjian Utang Piutang antara Anies dengan Sandiaga

Erwin Aksa Sebut Ada Perjanjian Utang Piutang antara Anies dengan Sandiaga

Nasional
Soal Kapan KIB Akan Bahas Capres-Cawapres, Arsul Sani: Jangan Terburu-buru

Soal Kapan KIB Akan Bahas Capres-Cawapres, Arsul Sani: Jangan Terburu-buru

Nasional
Muhaimin Minta Kader PKB Ada di Tengah Warga NU, Bukan Hanya Dekat

Muhaimin Minta Kader PKB Ada di Tengah Warga NU, Bukan Hanya Dekat

Nasional
Bamsoet Sebut Peluang Penundaan Pemilu Bergantung Sikap Parpol di Parlemen

Bamsoet Sebut Peluang Penundaan Pemilu Bergantung Sikap Parpol di Parlemen

Nasional
Muhaimin: Warga NU Makin Banyak yang Pilih PKB Ketimbang Partai Lain

Muhaimin: Warga NU Makin Banyak yang Pilih PKB Ketimbang Partai Lain

Nasional
Bamsoet Sepakat Gubernur Ditunjuk Langsung Pemerintah Pusat, Bukan lewat Pilgub

Bamsoet Sepakat Gubernur Ditunjuk Langsung Pemerintah Pusat, Bukan lewat Pilgub

Nasional
Direktur Penuntutan KPK Balik ke Kejagung, Dewan Pengawas Diminta Investigasi Penyebabnya

Direktur Penuntutan KPK Balik ke Kejagung, Dewan Pengawas Diminta Investigasi Penyebabnya

Nasional
Jepang Ingin Kerahkan Pasukan Lintas Udara dan Amfibi dalam Latihan Militer Gabungan Super Garuda Shield 2023

Jepang Ingin Kerahkan Pasukan Lintas Udara dan Amfibi dalam Latihan Militer Gabungan Super Garuda Shield 2023

Nasional
Anies-AHY Duduk Sebelahan Nonton Konser Dewa 19 di JIS

Anies-AHY Duduk Sebelahan Nonton Konser Dewa 19 di JIS

Nasional
Wapres Ingatkan Anggaran Kemiskinan Harus Tepat Sasaran, Jangan Habis untuk Rapat

Wapres Ingatkan Anggaran Kemiskinan Harus Tepat Sasaran, Jangan Habis untuk Rapat

Nasional
Terungkapnya Kasus Judi dan Pornografi 'Bling2': Bermula dari Kasus Asusila Sejumlah Anak dengan Perputaran Uang Triliunan

Terungkapnya Kasus Judi dan Pornografi "Bling2": Bermula dari Kasus Asusila Sejumlah Anak dengan Perputaran Uang Triliunan

Nasional
Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Tercapai

Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Tercapai

Nasional
Saat Surat Lukas Enembe untuk Tagih Janji Firli Bahuri Kandas...

Saat Surat Lukas Enembe untuk Tagih Janji Firli Bahuri Kandas...

Nasional
Simsalabim Isi Putusan MK Diubah, Hakimnya Dilaporkan ke Polisi...

Simsalabim Isi Putusan MK Diubah, Hakimnya Dilaporkan ke Polisi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.