Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/11/2012, 12:07 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah partai politik mendukung Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan pada Senin (5/11/2012) untuk buka-bukaan atas dugaan pemerasan yang dilakukan oknum DPR kepada direksi BUMN. Keterbukaan Dahlan ditunggu-tunggu agar isu ini tidak terus-menerus menimbulkan polemik. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy berharap agar Badan Kehormatan DPR (BK DPR) yang memeriksanya hari ini bisa mengklarifikasi data-data yang disampaikan Dahlan kepada oknum yang diduga melakukan pemerasan.

"PPP berharap dengan keterangan Pak Dahlan, polemik soal ini usai. Selanjutnya BK bisa mengklarifikasi keterangan Dahlan kepada anggota yang dituduhkan," kata Romahurmuzy, Senin di Jakarta.

Politisi yang akrab disapa Romy ini meminta agar Dahlan tidak terus berpolemik di media terkait praktik pemerasan itu. "Masih banyak urusan di berbagai BUMN yang memerlukan waktu, tenaga, dan keseriusan Pak Dahlan untuk membenahinya ketimbang menghabiskan waktu untuk persoalan ini," ujar Romy.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana juga mengungkapkan dukungan yang sama. Ia meyakini bahwa oknum-oknum yang berkongkalikong dengan BUMN sudah pasti ada di semua lini. "Oleh sebab itu, ini momen yang bagus untuk Pak Dahlan dan DPR untuk memulai pemberantasan oknum-oknum DPR maupun di BUMN yang sudah merugikan keuangan negara," kata anggota Komisi VII DPR ini.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional, Teguh Juwarno, mendesak Dahlan untuk melaporkan tudingannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami dukung Dahlan untuk buka-bukaan terhadap BK. Bahkan karena pemerasan adalah tindak pidana, Dahlan harusnya juga mengadukan ke KPK," ujar Teguh.

Pelaporan kasus ini ke KPK, lanjutnya, akan menimbulkan efek jera, baik bagi oknum DPR maupun jajaran di BUMN. Teguh mengatakan, jika Dahlan mengungkap nama-nama oknum yang memeras, maka hal itu secara tidak langsung akan memberi kesempatan partai untuk mengklarifikasi kadernya yang memiliki inisial sama seperti isi pesan singkat yang sempat tersebar sebelumnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, pihaknya menanti pernyataan Dahlan. Ia meminta agar isu pemeras BUMN ini menjadi jelas setelah Dahlan diperiksa oleh BK DPR.

"Jadi, tidak ada kesimpangsiuran dan prasangka-prasangka yang saling menjatuhkan," kata Nurul.

Perseteruan antara anggota Dewan dan Dahlan Iskan bermula dari adanya surat edaran Dahlan meneruskan surat Sekretaris Kabinet terkait imbauan tidak melakukan praktik kongkalikong dengan DPR, DPRD, dan rekanan dalam menjaga APBN untuk rakyat. Namun, setelah surat edaran dikeluarkan, Dahlan mengeluh ke Dipo melalui pesan singkat soal masih saja ada anggota DPR yang meminta jatah.

Modus yang dilakukan pun beragam, mulai dari meminta jatah uang, meminta proyek, meminta fasilitas, hingga menitipkan sanak saudaranya masuk menjadi pegawai BUMN. Terkait pengakuan Dahlan itu, hari ini, Badan Kehormatan DPR memeriksa Dahlan, Kepala Humas dan Protokol Kementerian BUMN Faisal Halimi, serta Direktur RNI Ismed Hasan Putro.

Baca juga:
Hari Ini, DPR Panggil Dahlan Iskan
Dahlan Penuhi Panggilan BK

Si Tukang Peras Anggaran...
Dahlan Bisa Ditekan karena Tak Punya Parpol
Kredibilitas dan Reputasi Dahlan Dipertaruhkan
Dahlan, Jadi Pahlawan atau Pecundang?

Berita terkait dapat dikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Vs DPR
 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta TNI-Polri Punya Visi yang Sama, Jaga Hilirisasi Berjalan Baik

Jokowi Minta TNI-Polri Punya Visi yang Sama, Jaga Hilirisasi Berjalan Baik

Nasional
Tiba di PN Jakarta Barat, Enam Anak Buah Irjen Teddy Hadiri Sidang Lanjutan

Tiba di PN Jakarta Barat, Enam Anak Buah Irjen Teddy Hadiri Sidang Lanjutan

Nasional
Bubarnya GP Mania Sebelum Benar-benar Berjuang untuk Ganjar Pranowo...

Bubarnya GP Mania Sebelum Benar-benar Berjuang untuk Ganjar Pranowo...

Nasional
RUU Kesehatan Omnibus Law: Diprotes IDI dan Partai Buruh, tapi Tetap 'Digas' DPR

RUU Kesehatan Omnibus Law: Diprotes IDI dan Partai Buruh, tapi Tetap "Digas" DPR

Nasional
Elektabilitas Nasdem Diprediksi Turun jika Terus 'Main Dua Kaki', Usung Anies tapi Tak Mau Pisah dari Jokowi

Elektabilitas Nasdem Diprediksi Turun jika Terus "Main Dua Kaki", Usung Anies tapi Tak Mau Pisah dari Jokowi

Nasional
Ketua Komisi II DPR Bakal Dalami Isu Perpanjangan Masa Jabatan Kades dan Penghapusan Gubernur

Ketua Komisi II DPR Bakal Dalami Isu Perpanjangan Masa Jabatan Kades dan Penghapusan Gubernur

Nasional
KPK Geledah Kantor Dinas PU Pemprov Papua Terkait Kasus Lukas Enembe

KPK Geledah Kantor Dinas PU Pemprov Papua Terkait Kasus Lukas Enembe

Nasional
Janji-janji Jokowi Setelah Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot

Janji-janji Jokowi Setelah Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot

Nasional
Eks Ketua Bawaslu Gelisah Bawaslu Sekarang Banyak Tak Tahu soal Dugaan Kecurangan Pemilu

Eks Ketua Bawaslu Gelisah Bawaslu Sekarang Banyak Tak Tahu soal Dugaan Kecurangan Pemilu

Nasional
Kubu Chuck Putranto dan Baiquni Wibowo Bacakan Duplik Hari Ini

Kubu Chuck Putranto dan Baiquni Wibowo Bacakan Duplik Hari Ini

Nasional
Saat Sandiaga Enggan Bahas Utang Rp 50 Miliar yang Disebut Tim Anies Sudah Selesai...

Saat Sandiaga Enggan Bahas Utang Rp 50 Miliar yang Disebut Tim Anies Sudah Selesai...

Nasional
Brigjen Suherlan Jabat Wakil Komandan Korps Marinir, Gantikan Brigjen Endi yang Jadi Gubernur AAL

Brigjen Suherlan Jabat Wakil Komandan Korps Marinir, Gantikan Brigjen Endi yang Jadi Gubernur AAL

Nasional
Polri dan TNI Gelar Rapim, Ini yang Akan Dibahas

Polri dan TNI Gelar Rapim, Ini yang Akan Dibahas

Nasional
Dibuat Sukar hingga Rela: Lenyapnya Momen Perbaikan Dapil Usai KPU Sukarela Menurut pada Parpol

Dibuat Sukar hingga Rela: Lenyapnya Momen Perbaikan Dapil Usai KPU Sukarela Menurut pada Parpol

Nasional
LSI Denny JA: PDI-P di Ambang 'Hattrick' Menang Pemilu jika Punya Capres Populer

LSI Denny JA: PDI-P di Ambang "Hattrick" Menang Pemilu jika Punya Capres Populer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.