Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 05/11/2012, 10:41 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mendukung Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan untuk membongkar oknum pemeras BUMN. Namun, di sisi lain, Dahlan juga dituntut mengungkap BUMN mana saja yang pernah menyetor ke partai pada Pemilihan Presiden 2009 lalu.

"Saya sangat menaruh rasa hormat bila Pak Dahlan Iskan dapat membeberkan siapa saja anggota DPR yang suka memeras BUMN. Tapi, saya berharap juga agar dengan kebesaran dan kejujuran, Pak Dahlan Iskan membuka juga BUMN mana saja yang setor atau diminta setoran dalam Pilpres 2009," ujar Tjahjo, Senin (5/11/2012) di Jakarta.

Saat ditanya lebih lanjut soal dugaan BUMN menyetor ke partai itu, Tjahjo enggan menjelaskannya lebih lanjut. Ia hanya mengatakan bahwa PDI-P sejak awal sudah mendukung langkah Dahlan untuk membongkar praktik-praktik kongkalikong antara BUMN dan legislatif.

"Kalau perlu lapor ke KPK dan bui mereka sekalian," katanya.

Ia pun meminta agar Dahlan menyebutkan nama lengkap dan asal komisi oknum DPR pemeras BUMN serta BUMN mana yang merasa diperas.

"Kalau begini kan fair, tidak pakai menyebar inisial anggota DPR segala sehingga membuat teka-teki," ujar anggota Komisi I DPR ini.

Jika ada kadernya yang disebut Dahlan sebagai pemeras BUMN, Tjahjo mengaku fraksi siap menerimanya. Namun, harus ada klarifikasi terhadap nama yang disebut Dahlan. 

"BK kan ada mekanismenya, diklarifikasi, dipertemukan oknum anggota DPR dan pejabat BUMN-nya. Baru BK memberikan sanksi dan saya kira fraksi diberikan pemberitahuannya. Saya sebagai sekjen partai meminta agar jangan tebang pilih. Sebut semua oknum dan BUMN-nya, jangan dipilih nama dan fraksi mana," ucap Tjahjo lagi.

Hari ini, Dahlan bersama dua orang lain akan diperiksa Badan Kehormatan DPR. Hal ini menyusul pengakuan Dahlan yang mengatakan bahwa selama ini BUMN kerap diperas anggota DPR. Pernyataan Dahlan pun dikecam oleh semua fraksi DPR yang meminta Dahlan untuk menyebut oknum-oknum tersebut agar tidak menimbulkan fitnah.

Dahlan mengaku bahwa modus yang dilakukan untuk memeras BUMN beragam, mulai dari meminta jatah uang, meminta proyek, meminta fasilitas, hingga menitipkan sanak saudaranya masuk menjadi pegawai BUMN.

Baca juga:
Si Tukang Peras Anggaran...
Dahlan Bisa Ditekan karena Tak Punya Parpol
Kredibilitas dan Reputasi Dahlan Dipertaruhkan
Dahlan, Jadi Pahlawan atau Pecundang?

Berita terkait dapat dikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Vs DPR

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Geledah 4 Tempat Terkait Korupsi Tukin ASN Kementerian ESDM, Temukan Uang Miliaran Rupiah

KPK Geledah 4 Tempat Terkait Korupsi Tukin ASN Kementerian ESDM, Temukan Uang Miliaran Rupiah

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Wamenkumham Minta Asprinya Jadi Komisaris PT CLM

Kuasa Hukum Bantah Wamenkumham Minta Asprinya Jadi Komisaris PT CLM

Nasional
Kritik Ucapan Mekeng 'Makan Uang Haram Kecil-kecil', KPK: Sedikit atau Banyak Tidak Layak

Kritik Ucapan Mekeng "Makan Uang Haram Kecil-kecil", KPK: Sedikit atau Banyak Tidak Layak

Nasional
Komisi Yudisial Kutuk Pembacokan Mantan Ketua KY Jaja Ahmad Jayus

Komisi Yudisial Kutuk Pembacokan Mantan Ketua KY Jaja Ahmad Jayus

Nasional
Persoalan Piala Dunia U-20, Muhadjir: Kita Masih Berusaha Mencari Titik Temu

Persoalan Piala Dunia U-20, Muhadjir: Kita Masih Berusaha Mencari Titik Temu

Nasional
Bupati Kapuas Tersangka, KPK Wanti-wanti Kepala Daerah Tak Manfaatkan Jabatan untuk Urusan Pribadi

Bupati Kapuas Tersangka, KPK Wanti-wanti Kepala Daerah Tak Manfaatkan Jabatan untuk Urusan Pribadi

Nasional
Pengacara Sebut Pemerintah Harus Beri Santunan untuk Korban Gagal Ginjal Meninggal dan Rawat Jalan

Pengacara Sebut Pemerintah Harus Beri Santunan untuk Korban Gagal Ginjal Meninggal dan Rawat Jalan

Nasional
Komisi X Dukung Pemerintah Lobi FIFA agar Piala Dunia U-20 Tetap Digelar di Indonesia

Komisi X Dukung Pemerintah Lobi FIFA agar Piala Dunia U-20 Tetap Digelar di Indonesia

Nasional
Pernyataan Lengkap Jokowi soal Polemik Timnas Israel di Piala Dunia U20

Pernyataan Lengkap Jokowi soal Polemik Timnas Israel di Piala Dunia U20

Nasional
Plt Menpora Muhadjir: Jangan Sampai Seolah-olah Kalau U-20 Batal Indonesia Mau Kiamat

Plt Menpora Muhadjir: Jangan Sampai Seolah-olah Kalau U-20 Batal Indonesia Mau Kiamat

Nasional
PAN Dorong Kader Bagi-bagi Sembako di Tempat Ibadah, Waketum: Malah Disarankan

PAN Dorong Kader Bagi-bagi Sembako di Tempat Ibadah, Waketum: Malah Disarankan

Nasional
Panggil Mahfud dan Kepala PPATK Besok soal Transaksi Janggal, Komisi III DPR: Pasti Panas!

Panggil Mahfud dan Kepala PPATK Besok soal Transaksi Janggal, Komisi III DPR: Pasti Panas!

Nasional
Beri Penghormatan Saat Jokowi Lewat, Raul Siswa SD Asal Papua Dapat Penghargaan dari Pangdam

Beri Penghormatan Saat Jokowi Lewat, Raul Siswa SD Asal Papua Dapat Penghargaan dari Pangdam

Nasional
FIFA Batalkan 'Drawing' Piala Dunia U-20, Komisi X: Pemerintah Harus Cepat Bersikap

FIFA Batalkan "Drawing" Piala Dunia U-20, Komisi X: Pemerintah Harus Cepat Bersikap

Nasional
Meski Sebut Koalisi Cair, Golkar Masih Ngotot Jadikan Airlangga Capres

Meski Sebut Koalisi Cair, Golkar Masih Ngotot Jadikan Airlangga Capres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke