Si Tukang Peras Anggaran ...

Kompas.com - 04/11/2012, 08:34 WIB
EditorHindra

Oleh: Hifdzil Alim

DPR sekali lagi digoyang isu tak sedap. Ada anggotanya yang diduga sebagai oknum pemeras badan usaha milik negara.

Awalnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-542/Seskab/ IX/2012 perihal Pengawalan APBN 2013-2014 dengan Mencegah Praktik Kongkalikong. Hal yang sangat jelas menginginkan dihentikannya praktik persekongkolan dalam pembahasan dan pengelolaan uang negara.

Tak lama berselang, Menteri BUMN Dahlan Iskan menyerukan agar direksi BUMN tidak ”main mata” dengan anggota DPR. Seperti efek domino, setelah surat edaran Seskab serta seruan Menteri BUMN, inisial nama politisi Senayan yang disangka sering memeras BUMN beredar melalui pesan berantai.

Beberapa anggota DPR yang kebetulan berinisial nama sama dengan isi SMS berantai itu kebakaran jenggot. Mereka meminta Dahlan Iskan menjelaskan dengan terang siapa si pemilik inisial. Badan Kehormatan DPR juga berencana memanggil Menteri BUMN terkait desas-desus si anggota dewan pemeras.

Sebetulnya tak sulit meramal maujudnya tukang peras dari Senayan, khususnya dalam pembahasan anggaran. Mereka eksis. Kasus korupsi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPID) mungkin bisa menjelaskan kehadiran si tukang peras. Juga bisa mengiaskan bagaimana pemerasan berlangsung.

Salah satu hasil pemeriksaan KPK menyebut ada simbol dan warna tertentu dalam pembahasan anggaran untuk pengembangan daerah. Partai politik yang disebut dalam inisial, minus Partai Gerindra, semua masuk dalam simbol dan warna pembahasan anggaran DPID. Wa Ode Nurhayati, terdakwa yang sudah dihukum dalam kasus itu, seperti mengonfirmasi simbol dan warna dimaksud. Dia menyatakan dalam eksepsinya, semua daerah calon penerima dana sudah ditentukan besaran potongannya.

Namun, menyangka oknum si tukang peras hanya ada di DPR sepertinya tak adil. Pemerintah patut dicurigai pula. Pembahasan anggaran dilakukan oleh dua pihak, DPR dan pemerintah.

Pemerasan terjadi kemungkinan karena tiga hal. Pertama, syahwat korup lembaga perwakilan membuncah setiap dimulai bahasan soal duit.

Kedua, pemerintah sendiri yang menyediakan diri, membuka jalur korupsi. Kalau benar-benar dari dulu diperas, kenapa tidak memboikot?

Halaman:
Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Rencana Pembukaan Ibadah Umrah oleh Saudi: Tahapan dan Nasib Jemaah Asal Indonesia

    Rencana Pembukaan Ibadah Umrah oleh Saudi: Tahapan dan Nasib Jemaah Asal Indonesia

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Rekor Penambahan Kasus Harian Covid-19 | 10 Action Plan Bebaskan Djoko Tjandra

    [POPULER NASIONAL] Rekor Penambahan Kasus Harian Covid-19 | 10 Action Plan Bebaskan Djoko Tjandra

    Nasional
    BNPB Minta Daerah Persiapkan Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

    BNPB Minta Daerah Persiapkan Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

    Nasional
    66 Prajurit TNI Jadi Tersangka Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bintara hingga Tamtama

    66 Prajurit TNI Jadi Tersangka Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bintara hingga Tamtama

    Nasional
    Sidang Putusan Pelanggaran Etik Ketua KPK Digelar Hari Ini

    Sidang Putusan Pelanggaran Etik Ketua KPK Digelar Hari Ini

    Nasional
    Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

    Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

    Nasional
    Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

    Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

    Nasional
    Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

    Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

    Nasional
    Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

    Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

    Nasional
    Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

    Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

    Nasional
    Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

    Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

    Nasional
    KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

    KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

    Nasional
    Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

    Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

    Nasional
    Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

    Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

    Nasional
    Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

    Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X