Dahlan Bisa Ditekan karena Tak Punya Parpol

Kompas.com - 03/11/2012, 06:05 WIB
|
EditorErvan Hardoko

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutarjo mengaku tak pernah menemui praktik kongkalikong antara pemerintah dan anggota DPR. Menurutnya, anggota Dewan di DPR tidak berani karena Cicip juga merupakan kader Partai Golkar yang kini menjabat Wakil Ketua Umum.

"Kalau meminta langsung ke saya, mereka (anggota DPR) pasti tidak berani. Saya kan dari partai yang punya fraksi besar, jadi tidak mungkin. Teman-teman partai di sana juga tidak mungkin minta ke saya," ujar Cicip, Jumat (2/11/2012), saat dijumpai di Kantor DPP Partai Golkar.

Saat ditanyakan soal pernyataan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang mendapatkan laporan adanya upaya pemerasan dari anggota DPR, Cicip mengaku tidak tahu praktik itu karena tidak terjadi padanya. Ia pun tidak membantah jika bebasnya dia dari praktik "upeti" itu lantaran dibantu kader Partai Golkar yang menjadi politisi Senayan.

Hal ini berbeda dengan Dahlan Iskan yang berlatar belakang non-parpol.

"Ya bisa jadi. Menteri-menteri yang ada partai seperti saya lebih bisa tidak kena hal-hal seperti itu, tidak seperti menteri yang non-partai. Kalau ada hal-hal itu, pasti akan saya tolak," imbuh Cicip.

Lebih lanjut, Cicip menceritakan bahwa mendapatkan persetujuan anggota DPR atas suatu hal memang terbilang tidak mudah. Perdebatan alot pun sudah menjadi hal biasa dalam setiap rapat kerja dengan pemerintah. Menurut Cicip, kementeriannya terbilang mengelola anggaran yang kecil sehingga tidak pernah diminta memberi jatah.

Kendati demikian, Cicip mengakui ada upaya anggota Dewan yang merekomendasikan daerah pemilihannya (dapil) untuk mendapatkan bantuan langsung masyarakat (BLM). "Yang ada, mereka minta dapilnya dimasukkan karena dapil mereka ada ini dan itu. Tapi ini menurut saya bukan tekanan. Saya bisa menolak kalau memang tidak sesuai dengan program kementerian," imbuh Cicip.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Baca juga:
Kalla: Dahlan Pasti Akan Terbuka, Tunggu Saja!

Eva Sundari: Dahlan Jangan Pengecut!
Pesan Kaleng Parlemen
Buktikan Adanya Pemerasan terhadap BUMN

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

    Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

    Nasional
    Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

    Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

    Nasional
    Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

    Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

    Nasional
    Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

    Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

    Nasional
    KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

    KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

    Nasional
    Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

    Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

    Nasional
    Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

    Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

    Nasional
    KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

    KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

    Nasional
    Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

    Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

    Nasional
    ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

    ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

    Nasional
    Perludem: Keputusan Melanjutkan Tahapan Pilkada 2020 Ancam Keselamatan Jiwa Penyelenggara dan Pemilih

    Perludem: Keputusan Melanjutkan Tahapan Pilkada 2020 Ancam Keselamatan Jiwa Penyelenggara dan Pemilih

    Nasional
    Pemerintah Minta Masyarakat Biasakan Diri Bergaya Hidup New Normal

    Pemerintah Minta Masyarakat Biasakan Diri Bergaya Hidup New Normal

    Nasional
    Data 28 Mei, Delapan Provinsi Catatkan 0 Kasus Baru Covid-19

    Data 28 Mei, Delapan Provinsi Catatkan 0 Kasus Baru Covid-19

    Nasional
    Dinkes: Tingkat Penularan Covid-19 di DKI Berada di Kisaran Angka 1

    Dinkes: Tingkat Penularan Covid-19 di DKI Berada di Kisaran Angka 1

    Nasional
    UPDATE 28 Mei: Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi di Jawa Timur

    UPDATE 28 Mei: Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi di Jawa Timur

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X