Kompas.com - 03/11/2012, 06:05 WIB
|
EditorErvan Hardoko

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutarjo mengaku tak pernah menemui praktik kongkalikong antara pemerintah dan anggota DPR. Menurutnya, anggota Dewan di DPR tidak berani karena Cicip juga merupakan kader Partai Golkar yang kini menjabat Wakil Ketua Umum.

"Kalau meminta langsung ke saya, mereka (anggota DPR) pasti tidak berani. Saya kan dari partai yang punya fraksi besar, jadi tidak mungkin. Teman-teman partai di sana juga tidak mungkin minta ke saya," ujar Cicip, Jumat (2/11/2012), saat dijumpai di Kantor DPP Partai Golkar.

Saat ditanyakan soal pernyataan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang mendapatkan laporan adanya upaya pemerasan dari anggota DPR, Cicip mengaku tidak tahu praktik itu karena tidak terjadi padanya. Ia pun tidak membantah jika bebasnya dia dari praktik "upeti" itu lantaran dibantu kader Partai Golkar yang menjadi politisi Senayan.

Hal ini berbeda dengan Dahlan Iskan yang berlatar belakang non-parpol.

"Ya bisa jadi. Menteri-menteri yang ada partai seperti saya lebih bisa tidak kena hal-hal seperti itu, tidak seperti menteri yang non-partai. Kalau ada hal-hal itu, pasti akan saya tolak," imbuh Cicip.

Lebih lanjut, Cicip menceritakan bahwa mendapatkan persetujuan anggota DPR atas suatu hal memang terbilang tidak mudah. Perdebatan alot pun sudah menjadi hal biasa dalam setiap rapat kerja dengan pemerintah. Menurut Cicip, kementeriannya terbilang mengelola anggaran yang kecil sehingga tidak pernah diminta memberi jatah.

Kendati demikian, Cicip mengakui ada upaya anggota Dewan yang merekomendasikan daerah pemilihannya (dapil) untuk mendapatkan bantuan langsung masyarakat (BLM). "Yang ada, mereka minta dapilnya dimasukkan karena dapil mereka ada ini dan itu. Tapi ini menurut saya bukan tekanan. Saya bisa menolak kalau memang tidak sesuai dengan program kementerian," imbuh Cicip.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Baca juga:
Kalla: Dahlan Pasti Akan Terbuka, Tunggu Saja!

Eva Sundari: Dahlan Jangan Pengecut!
Pesan Kaleng Parlemen
Buktikan Adanya Pemerasan terhadap BUMN

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

    Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

    Nasional
    Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

    Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

    Nasional
    BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

    BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 8.161 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

    UPDATE: Sebaran 8.161 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

    Nasional
    UPDATE 15 Juni: 11.699.021 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

    UPDATE 15 Juni: 11.699.021 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

    Nasional
    UPDATE 15 Juni: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Tercatat 116.787 Orang

    UPDATE 15 Juni: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Tercatat 116.787 Orang

    Nasional
    UPDATE 15 Juni: 108.800 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

    UPDATE 15 Juni: 108.800 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

    Nasional
    BIN: Radikalisme, Separatisme di Papua, hingga Serangan Siber Jadi Ancaman Nasional

    BIN: Radikalisme, Separatisme di Papua, hingga Serangan Siber Jadi Ancaman Nasional

    Nasional
    UPDATE 15 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 108.632 Orang

    UPDATE 15 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 108.632 Orang

    Nasional
    Kasus Covid-19 di 11 Daerah Melonjak, Satgas: Pembentukan Poskonya Rendah

    Kasus Covid-19 di 11 Daerah Melonjak, Satgas: Pembentukan Poskonya Rendah

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 164, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 53.280

    UPDATE: Bertambah 164, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 53.280

    Nasional
    UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 6.407, Total 1.757.641 Orang

    UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 6.407, Total 1.757.641 Orang

    Nasional
    Kemenkes Sebut 3 Varian Virus Corona Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19

    Kemenkes Sebut 3 Varian Virus Corona Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 8.161, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.927.708

    UPDATE: Bertambah 8.161, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.927.708

    Nasional
    Soal Pajak Pendidikan, Gus Ami: Tidak Sesuai dengan UUD 1945

    Soal Pajak Pendidikan, Gus Ami: Tidak Sesuai dengan UUD 1945

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X