Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dahlan Bisa Ditekan karena Tak Punya Parpol

Kompas.com - 03/11/2012, 06:05 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutarjo mengaku tak pernah menemui praktik kongkalikong antara pemerintah dan anggota DPR. Menurutnya, anggota Dewan di DPR tidak berani karena Cicip juga merupakan kader Partai Golkar yang kini menjabat Wakil Ketua Umum.

"Kalau meminta langsung ke saya, mereka (anggota DPR) pasti tidak berani. Saya kan dari partai yang punya fraksi besar, jadi tidak mungkin. Teman-teman partai di sana juga tidak mungkin minta ke saya," ujar Cicip, Jumat (2/11/2012), saat dijumpai di Kantor DPP Partai Golkar.

Saat ditanyakan soal pernyataan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang mendapatkan laporan adanya upaya pemerasan dari anggota DPR, Cicip mengaku tidak tahu praktik itu karena tidak terjadi padanya. Ia pun tidak membantah jika bebasnya dia dari praktik "upeti" itu lantaran dibantu kader Partai Golkar yang menjadi politisi Senayan.

Hal ini berbeda dengan Dahlan Iskan yang berlatar belakang non-parpol.

"Ya bisa jadi. Menteri-menteri yang ada partai seperti saya lebih bisa tidak kena hal-hal seperti itu, tidak seperti menteri yang non-partai. Kalau ada hal-hal itu, pasti akan saya tolak," imbuh Cicip.

Lebih lanjut, Cicip menceritakan bahwa mendapatkan persetujuan anggota DPR atas suatu hal memang terbilang tidak mudah. Perdebatan alot pun sudah menjadi hal biasa dalam setiap rapat kerja dengan pemerintah. Menurut Cicip, kementeriannya terbilang mengelola anggaran yang kecil sehingga tidak pernah diminta memberi jatah.

Kendati demikian, Cicip mengakui ada upaya anggota Dewan yang merekomendasikan daerah pemilihannya (dapil) untuk mendapatkan bantuan langsung masyarakat (BLM). "Yang ada, mereka minta dapilnya dimasukkan karena dapil mereka ada ini dan itu. Tapi ini menurut saya bukan tekanan. Saya bisa menolak kalau memang tidak sesuai dengan program kementerian," imbuh Cicip.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Baca juga:
Kalla: Dahlan Pasti Akan Terbuka, Tunggu Saja!

Eva Sundari: Dahlan Jangan Pengecut!
Pesan Kaleng Parlemen
Buktikan Adanya Pemerasan terhadap BUMN

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Nasional
    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Nasional
    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Nasional
    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Nasional
    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    Nasional
    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Nasional
    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Nasional
    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Nasional
    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com