Kompas.com - 02/11/2012, 18:54 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah dokumen dan bukti transaksi keuangan yang berkaitan dengan rekanan proyek Hambalang dalam penggeledahan di 7 lokasi, Kamis (1/11/2012). Barang sitaan tersebut menjadi bahan tambahan KPK dalam menyidik kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat itu.

"Hasil yang didapat penyidik adalah beberapa dokumen dan transaksi keuangan yang berkaitan dengan rekanan proyek Hambalang," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/11/2012).

Adapun rekanan proyek Hambalang adalah kerjasama operasi (KSO) PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya. Kemarin, Johan sempat menyebut ada lima lokasi penggeledahan, yakni kantor PT Metaphora Solusi Global di Jalan Ridwan, Grogol, Jakarta Barat, rumah kantor Permata Blok A Nomor 7, Senayan, Jakarta, kemudian di sebuah rumah di Jalan Gandaria Nomor 17, sebuah rumah di Jalan Kartika Pinang Sektor 7, Pondok Pinang, Jakarta, dan di kantor Global Daya Manunggal di Kota Bambu Selatan Nomor 3, Jakarta Selatan.

KPK menyebutkan, salah satu rumah yang digeledah adalah milik pengurus PT Dutasari Citralaras Mahfud Suroso. Mahfud yang sudah dicegah bepergian ke luar negeri itu disebut-sebut sebagai orang dekat Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Adapun PT Metaphora merupakan salah satu perusahaan konsultan yang menangani konstruksi Hambalang.

Sedangkan PT Global Daya Manunggal merupakan perusahaan subkontraktor pelaksanaan proyek Hambalang. Dalam pengerjaan proyek, pemenang tender, kerjasama operasi (KSO) antara PT Adhi Karya dengan Wijaya Karya diketahui menyubkontrakan proyek Hambalang ke sejumlah perusahaan lain, di antaranya, PT Duta Sari Citralaras dan PT Global Daya Manunggal.

Johan mengatakan ada dua lagi lokasi penggeledahan lagi yang didatangi KPK, yakni rumah atas nama Paul Nelwan, di Jalan Wahyu Blok G Nomor 28, Gandaria Jakarta, dan di sebuah rumah di Jalan Alam Elok Nomor VIII. Belum diketahui siapa pemilik rumah di Jalan Elok tersebut.

Sementara Paul Nelwan, merupakan pengusaha yang dekat dengan mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam. Paul juga disebut dalam persidangan kasus suap wisma atlet, ikut mengurus proyek SEA Games dan Hambalang di Kemenpora.

Dalam kasus Hambalang, KPK baru menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), Deddy diduga menyalahgunakan kewenangannya secara bersama-sama sehingga menimbulkan kerugian negara atau menguntungkan pihak lain. KPK kini mengusut keterlibatan pihak lain melalui pengembangan penyidikan Deddy maupun penyelidikan proyek Hambalang.

Baca juga:
Setujui Kontrak Hambalang, Menkeu Tak Teliti?
Andi Mallarangeng: Saya Tak Lakukan Pembiaran
Dugaan Menkeu dan Menpora Terlibat, KPK Tunggu Audit BPK
KPK Jadikan Hasil Audit BPK sebagai Pelengkap

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Audit Investigasi Hambalang Diintervensi?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Airlangga Ungkap Jokowi Belum Bahas Soal Pengganti Tjahjo

    Airlangga Ungkap Jokowi Belum Bahas Soal Pengganti Tjahjo

    Nasional
    Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Idul Adha, Menkes Imbau Masyarakat Patuhi Prokes

    Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Idul Adha, Menkes Imbau Masyarakat Patuhi Prokes

    Nasional
    Temuan Pemerintah, Kini Banyak Pengunjung Mal Masuk Tanpa Scan PeduliLindungi

    Temuan Pemerintah, Kini Banyak Pengunjung Mal Masuk Tanpa Scan PeduliLindungi

    Nasional
    Bareskrim Limpahkan Ratusan Barang Bukti Kasus Quotex ke Kejari Bale Endah Bandung

    Bareskrim Limpahkan Ratusan Barang Bukti Kasus Quotex ke Kejari Bale Endah Bandung

    Nasional
    Tak Ada Perubahan Aturan, Menkes Sebut Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan

    Tak Ada Perubahan Aturan, Menkes Sebut Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan

    Nasional
    Sosok Marsma Wahyu, Danpaspampres Baru dari Satuan Elite TNI AU

    Sosok Marsma Wahyu, Danpaspampres Baru dari Satuan Elite TNI AU

    Nasional
    Luhut Minta Sosialisasi Pembelian Minyak Goreng lewat PeduliLindungi Diperpanjang

    Luhut Minta Sosialisasi Pembelian Minyak Goreng lewat PeduliLindungi Diperpanjang

    Nasional
    PAN: Susi Pudjiastuti Belum Terekam Survei, Perlu Kerja Keras agar Dilirik

    PAN: Susi Pudjiastuti Belum Terekam Survei, Perlu Kerja Keras agar Dilirik

    Nasional
    Jadi Satu-satunya Partai yang Penuhi 'Presidential Threshold', PDI-P Dinilai Merasa Aman soal Capres

    Jadi Satu-satunya Partai yang Penuhi "Presidential Threshold", PDI-P Dinilai Merasa Aman soal Capres

    Nasional
    PPKM Luar Jawa-Bali Kembali Diperpanjang Hingga 1 Agustus

    PPKM Luar Jawa-Bali Kembali Diperpanjang Hingga 1 Agustus

    Nasional
    Pemerintah Pertimbangkan Payung Hukum Pemilu di Tiga DOB Papua

    Pemerintah Pertimbangkan Payung Hukum Pemilu di Tiga DOB Papua

    Nasional
    Luhut Klaim Harga Minyak Goreng di Jawa-Bali Sudah Rp14.000, Luar Jawa Belum

    Luhut Klaim Harga Minyak Goreng di Jawa-Bali Sudah Rp14.000, Luar Jawa Belum

    Nasional
    Tanda Tanya Capres PDI-P: Kuasa Megawati dan Kalkulasi Politik

    Tanda Tanya Capres PDI-P: Kuasa Megawati dan Kalkulasi Politik

    Nasional
    Litbang Kompas: Mayoritas Responden Nilai Layanan Publik oleh Polri Sudah Efektif, Transpran, dan Akuntabel

    Litbang Kompas: Mayoritas Responden Nilai Layanan Publik oleh Polri Sudah Efektif, Transpran, dan Akuntabel

    Nasional
    Polri Siapkan Pengamanan Arus Mudik Idul Adha

    Polri Siapkan Pengamanan Arus Mudik Idul Adha

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.