Kompas.com - 02/11/2012, 10:39 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Kredibilitas dan reputasi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dipertaruhkan jika dia tidak bisa membuktikan tuduhan adanya pemerasan BUMN oleh anggota Dewan yang sudah dilontarkannya, apalagi jika Dahlan tidak segera melaporkan informasi yang dia terima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Publik akan menilai apa yang telah disampaikan Dahlan hanya isapan jempol belaka," kata anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, Jumat (2/11/2012).

Didi mengatakan, jika Dahlan tidak mengungkap nama-nama politisi yang memeras BUMN dan tidak membawa permasalahan itu ke KPK, itu tidak sejalan dengan misi pemberantasan korupsi yang dicanangkan pemerintah. Padahal, Dahlan bagian dari pemerintah.

Didi menilai tidak tepat jika Dahlan baru mengungkap apabila DPR memintanya secara resmi. Sebab, kata dia, tuduhan yang dilontarkan Dahlan adalah pemerasan. Karena itu, hal itu sepenuhnya domain penegak hukum sehingga harus dilaporkan ke KPK.

"Setiap pernyataan Dahlan sebagai pejabat publik tentu harus bisa dipertanggungjawabkan. Dahlan seharusnya menjadi teladan masyarakat dalam mematuhi hukum dengan melaporkan oknum anggota DPR yang memeras BUMN ke pihak berwenang," ujar Ketua DPP bidang Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Partai Demokrat itu.

Sebelumnya, Dahlan mengaku ragu melaporkan informasi adanya pemerasan BUMN oleh anggota Dewan kepada KPK. Alasannya, ia tidak ingin kasus ini menjadi sebuah kasus yang ramai. Dahlan juga tidak ingin kasus ini juga mengikis fokus dia, khususnya membenahi anak usaha BUMN.

"Saya tidak mau energi saya habis hanya karena mengurusi itu. Saya harus kerja keras memajukan BUMN," kata Dahlan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Baca juga:
Kalla: Dahlan Pasti Akan Terbuka, Tunggu Saja!

Eva Sundari: Dahlan Jangan Pengecut!
Pesan Kaleng Parlemen
Buktikan Adanya Pemerasan terhadap BUMN

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menteri PPPA: Pelatihan Kewirausahaan Diarahkan untuk Perempuan Kepala Keluarga

    Menteri PPPA: Pelatihan Kewirausahaan Diarahkan untuk Perempuan Kepala Keluarga

    Nasional
    YLKI: Pemerintah Belum Transparan soal Harga Tes PCR, Kenapa Mudah Diturunkan?

    YLKI: Pemerintah Belum Transparan soal Harga Tes PCR, Kenapa Mudah Diturunkan?

    Nasional
    Kecelakan LRT dan Transjakarta, Ketua DPR: Keamanan dan Keselamatan Transportasi adalah Hak

    Kecelakan LRT dan Transjakarta, Ketua DPR: Keamanan dan Keselamatan Transportasi adalah Hak

    Nasional
    PT DI Kirim Satu Unit Pesawat NC212i Pesanan Kemenhan untuk TNI AU

    PT DI Kirim Satu Unit Pesawat NC212i Pesanan Kemenhan untuk TNI AU

    Nasional
    Jokowi: Dunia Masih Dihadapkan pada Ketidakpastian Covid-19, Tetap Hati-hati

    Jokowi: Dunia Masih Dihadapkan pada Ketidakpastian Covid-19, Tetap Hati-hati

    Nasional
    Untuk Realisasikan Tes PCR Rp 300.000, Kemenkes Akan Turunkan Harga Reagen

    Untuk Realisasikan Tes PCR Rp 300.000, Kemenkes Akan Turunkan Harga Reagen

    Nasional
    YLKI: Tidak Semua Moda Transportasi Harus Dikenakan Syarat Tes PCR

    YLKI: Tidak Semua Moda Transportasi Harus Dikenakan Syarat Tes PCR

    Nasional
    Kepada Lulusan Poltekesos Bandung, Risma: Ayo Kita Selesaikan Masalah Sosial

    Kepada Lulusan Poltekesos Bandung, Risma: Ayo Kita Selesaikan Masalah Sosial

    Nasional
    Pemerintah Pastikan Kesiapan Penyelenggaraan Peparnas XVI 2021 di Papua

    Pemerintah Pastikan Kesiapan Penyelenggaraan Peparnas XVI 2021 di Papua

    Nasional
    Hujan Deras Iringi Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata

    Hujan Deras Iringi Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata

    Nasional
    UPDATE 26 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Tembus 54,9 Persen

    UPDATE 26 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Tembus 54,9 Persen

    Nasional
    Sudi Silalahi, Jenderal Kepercayaan SBY Penanam Terung dan Pare

    Sudi Silalahi, Jenderal Kepercayaan SBY Penanam Terung dan Pare

    Nasional
    Presiden Minta Harga Tes PCR Rp 300.000, Wamenkes Jelaskan Hitung-hitungannya

    Presiden Minta Harga Tes PCR Rp 300.000, Wamenkes Jelaskan Hitung-hitungannya

    Nasional
    Wapres Sebut Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Terus Alami Perbaikan

    Wapres Sebut Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Terus Alami Perbaikan

    Nasional
    RI Terima 1 Juta Dosis Vaksin Sinovac, Hibah Pemerintah China

    RI Terima 1 Juta Dosis Vaksin Sinovac, Hibah Pemerintah China

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.