Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buktikan Adanya Pemerasan terhadap BUMN

Kompas.com - 02/11/2012, 09:53 WIB
Christoporus Wahyu Haryo P

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan sebaiknya segera melaporkan pemerasan terhadap BUMN, yang diduga dilakukan anggota DPR.

Nama-nama oknum anggota DPR yang diduga memeras itu sebaiknya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dahlan harus bisa membuktikannya.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menyatakan hal itu, Jumat (2/11/2012).

"Kalau Dahlan Iskan tidak bisa membuktikan apa yang telah disampaikan, apalagi tidak segera melaporkan tuduhan adanya pemerasan terhadap BUMN kepada KPK, kredibilitas dan reputasi Dahlan Iskan jadi pertaruhan. Publik akan menilai apa yang telah disampaikan Dahlan Iskan ternyata hanyalah sebatas isapan jempol belaka," kata Didi.

Menurut Didi, Dahlan harus berani menyebut nama oknum DPR yang diduga memeras itu sebagai bagian dari misi pemerintah memberantas korupsi. Pengungkapan nama-nama oknum anggota DPR paling tepat dilakukan dengan melaporkannya ke KPK.

"Agak kurang tepat memang kalau menurut Dahlan Iskan bahwa dia baru akan mengungkapkan nama-nama oknum tersebut apabila DPR telah memanggil dan memintanya secara resmi. Justru alasan itu keliru sebab yang terjadi adalah tuduhan adanya pemerasan terhadap BUMN, yang jelas-jelas sepenuhnya merupakan domain KPK sehingga pengungkapannya harus di KPK," katanya.

Menurut Didi, setiap pernyataan Dahlan sebagai pejabat publik harus bisa dipertanggungjawabkan, apalagi dalam hal ini Dahlan mengetahui dugaan adanya pemerasan.

"Tentu sebagai warga negara yang patuh hukum, terlebih sebagai pejabat publik, sudah seharusnya Dahlan menjadi teladan masyarakat dalam mematuhi hukum dengan melaporkan oknum anggota DPR yang diketahuinya meminta jatah dari BUMN ke pihak yang berwenang," kata Didi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com