Kompas.com - 02/11/2012, 09:17 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

Perilaku anggota parlemen kembali menjadi topik dan kontroversi di sejumlah media. Sejumlah anggota DPR dituding kerap memeras dengan cara minta upeti ke sejumlah badan usaha milik negara.

Tudingan mengemuka setelah ada instruksi Menteri BUMN Dahlan Iskan agar seluruh jajaran direksi BUMN tidak memberikan upeti ke anggota DPR. Instruksi disampaikan Dahlan ke Sekretaris Kabinet Dipo Alam lewat layanan pesan singkat.

Instruksi Dahlan sontak membuat anggota parlemen geram. Apalagi, Senin malam, beredar 18 inisial anggota DPR dari tujuh fraksi yang disebut-sebut sebagai oknum pemeras BUMN. Inisial itu adalah JA, SG, dan MG (Fraksi Partai Demokrat); AK, IM, SN, NW, dan BS (Fraksi Partai Golkar); PM, EV, dan CK (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan); AR, IR, dan SUR (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), ALM dan NAS (Fraksi PAN), FA (Fraksi Partai Hanura); dan MUZ (Fraksi Partai Gerindra).

Tidak ada yang tahu sumber informasi 18 inisial anggota DPR yang disebut-sebut pemeras BUMN itu. Dalam pesan itu memang tertulis sumber Humas BUMN. Namun, Kepala Humas Kementerian BUMN Halimi membantah menyebarkan pesan itu. Belakangan, Dahlan mengaku mengantongi 10 nama anggota DPR yang sering memeras BUMN.

Meskipun belum jelas siapa pengirim serta kebenaran pesan yang beredar, kalangan DPR langsung bereaksi. Fraksi Partai Demokrat menggelar jumpa pers. Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf minta Dahlan mengungkap anggota DPR pemeras BUMN.

Sutan Bathoegana dari Fraksi Partai Demokrat juga turut bereaksi. Inisial SG disangkut-pautkan dengan namanya. Apalagi sebelum tudingan pemerasan beredar, Komisi VII tempat Sutan bertugas sedang berseteru dengan Dahlan. ”SG bukan saya. Inisial saya SB,” ujarnya.

Anggota Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, juga langsung menyebar rilis ke sejumlah wartawan. Ia mengatakan, pesan itu meresahkan dan merugikan anggota DPR yang kebetulan namanya mirip dengan inisial-inisial yang tersebar. Nama Bambang sendiri mirip dengan inisial BS.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Eva Kusuma Sundari dari Fraksi PDI-P yang sedang berada di Madinah pun turut bereaksi. Anggota Komisi III itu pun mengirimkan rilis karena merasa dirugikan. ”Selama di Madinah saya direpoti dengan pertanyaan-pertanyaan melalui pesan singkat dan sosial media terkait inisial EV. Saya tegaskan, EV bukanlah saya,” katanya.

Pesan kaleng tanpa sumber jelas itu meresahkan dan membuat kalangan DPR geram di tengah defisitnya kepercayaan rakyat kepada mereka. Jika tak dihentikan, bisa jadi polemik itu akan berdampak pada semakin memburuknya hubungan antara eksekutif dan legislatif.

Saat ini, semua pihak menunggu pemilik informasi yang memulai kontroversi ini membukanya agar terang benderang. Bagaimana, Pak Dahlan? (Anita Yossihara)

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa-Bali hingga 1 November 2021

    Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa-Bali hingga 1 November 2021

    Nasional
    Desak BPN Percepat Pembuatan Sertifikat Tanah Warga, Wakil Ketua Komisi II: Negara Kuasai Tanah, Tapi Rakyat Pemiliknya

    Desak BPN Percepat Pembuatan Sertifikat Tanah Warga, Wakil Ketua Komisi II: Negara Kuasai Tanah, Tapi Rakyat Pemiliknya

    Nasional
    Restoran di Bioskop pada PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali Boleh Terima Pengunjung 50 Persen

    Restoran di Bioskop pada PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali Boleh Terima Pengunjung 50 Persen

    Nasional
    Daftar Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

    Daftar Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

    Nasional
    Kubu KLB Bantah Pengakuan Kader Demokrat soal Bagi-bagi Uang dan Telepon Genggam

    Kubu KLB Bantah Pengakuan Kader Demokrat soal Bagi-bagi Uang dan Telepon Genggam

    Nasional
    Bertolak ke Kaltara, Jokowi Akan Tanam Mangrove dan Tinjau Vaksinasi

    Bertolak ke Kaltara, Jokowi Akan Tanam Mangrove dan Tinjau Vaksinasi

    Nasional
    PPKM Diperpanjang, Ini Kabupaten/Kota Berstatus Level 2 di Kalimantan

    PPKM Diperpanjang, Ini Kabupaten/Kota Berstatus Level 2 di Kalimantan

    Nasional
    Daftar Wilayah Berkategori PPKM Level 2 di NTB dan NTT hingga 8 November

    Daftar Wilayah Berkategori PPKM Level 2 di NTB dan NTT hingga 8 November

    Nasional
    PPKM Level 3 di Maluku dan Papua Diperpanjang hingga 8 November, Ini Daftar Daerahnya

    PPKM Level 3 di Maluku dan Papua Diperpanjang hingga 8 November, Ini Daftar Daerahnya

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Piala Thomas Tanpa Merah Putih, LADI Dinilai Tak Profesional | Survei Litbang Kompas: PDI-P Paling Unggul

    [POPULER NASIONAL] Piala Thomas Tanpa Merah Putih, LADI Dinilai Tak Profesional | Survei Litbang Kompas: PDI-P Paling Unggul

    Nasional
    Daftar Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 2 di Pulau Sumatera hingga 8 November

    Daftar Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 2 di Pulau Sumatera hingga 8 November

    Nasional
    Aturan PPKM Jawa-Bali Level 1: Supermarket, Pasar, hingga Mal Boleh Buka 100 Persen

    Aturan PPKM Jawa-Bali Level 1: Supermarket, Pasar, hingga Mal Boleh Buka 100 Persen

    Nasional
    Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

    Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

    Nasional
    Wakil Ketua Komisi II Janji Akan Selesaikan Konflik Tanah Warga Desa Mariah Jambi dengan PTPN IV

    Wakil Ketua Komisi II Janji Akan Selesaikan Konflik Tanah Warga Desa Mariah Jambi dengan PTPN IV

    Nasional
    Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Jawa-Bali, Termasuk DKI Jakarta

    Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Jawa-Bali, Termasuk DKI Jakarta

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.