Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dahlan Diminta Melapor ke KPK

Kompas.com - 02/11/2012, 03:51 WIB

Jakarta, Kompas - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan diminta melaporkan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang melakukan pemerasan kepada sejumlah perusahaan milik pemerintah, seperti yang dia dilontarkan akhir-akhir ini. Selain ke Badan Kehormatan DPR, laporan juga semestinya disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Permintaan itu disampaikan anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eva Kusuma Sundari dan Indra dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. ”Saya mendorong Menteri BUMN untuk melaporkan ke BK (Badan Kehormatan) DPR dan KPK mengingat pemerasan bisa dikategorikan sebagai korupsi,” kata Eva dalam rilis yang disampaikan melalui pesan singkat, Kamis (1/11) di Jakarta.

Eva menjelaskan, beredarnya 18 inisial anggota DPR yang disebut-sebut sebagai pemeras BUMN itu telah merugikan para wakil rakyat yang memiliki kemiripan inisial. Jika Dahlan tidak segera membuka nama-nama anggota parlemen yang terlibat pemerasan, dikhawatirkan para politisi yang sebenarnya tak pernah berhubungan dengan BUMN akan menjadi korban.

Selain itu, menurut Indra, hiruk-pikuk mengenai isu pemerasan BUMN dapat mengganggu hubungan eksekutif-legislatif. Dahlan harus mengakhiri dengan mengungkapkan secara jelas siapa saja anggota DPR yang melakukan pemerasan tersebut. Laporan kepada BK DPR dan KPK juga penting untuk menunjukkan bahwa pernyataan Dahlan bukanlah isu belaka.

Kemarin, BK DPR rapat internal untuk membahas penanganan isu tersebut. ”Kami sepakat untuk meminta keterangan dari Pak Dahlan pada hari Senin pekan depan,” ujar Ketua BK DPR M Prakosa.

Selain Dahlan, BK juga akan meminta keterangan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia Ismed Hasan Putro dan Kepala Humas Kementerian BUMN Halimi.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam mendukung Dahlan untuk mengungkap nama-nama oknum anggota DPR tersebut dalam rapat dengan DPR. Pengungkapan nama-nama itu sebagai bagian dari upaya memerangi kongkalikong dalam pengelolaan anggaran negara. (nta/lok/why)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com