Polri Beri Waktu KPK Verifikasi 349 Dokumen Korlantas

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Hakim Sidang gugatan Korlantas Polri terhadap KPK, Kusno, memutuskan akan melakukan mediasi terlebih dahulu. Pada mediasi Kamis (1/11/2012) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu, penyidik KPK diminta menentukan waktu yang dibutuhkan untuk memverifikasi 349 dokumen hasil sitaan dari Gedung Korlantas beberapa waktu lalu. Kuasa hukum KPK Indra Mantong Batti mengatakan, dirinya akan menanyakan penyidik KPK terlebih dahulu terkait hal tersebut.

"Kami juga belum tahu. Kami akan menanyakan lagi pada penyidik," ujar Indra di PN Jakarta Selatan, Kamis.

Sementara itu, kuasa hukum Korlantas Polri Tommy Sihotang mengatakan, keputusan tersebut akan disampaikan KPK pada mediasi kedua yakni 12 November 2012. Dalam mediasi kedua itu, KPK diberi batas waktu untuk menyelesaikan proses verifikasi. Batas waktu itu berdasarkan kesanggupan penyidik KPK.

Menurut Tommy, setelah verifikasi selesai, KPK diminta segera mengembalikan barang bukti yang dianggap tidak terkait kasus dugaan korupsi simulator SIM. "Bukti yang tidak ada hubungannya dengan simulator SIM tentu akan dikembalikan," terang Tommy.

Sebelumnya, Tommy mengungkapkan, Korlantas dirugikan Rp 425 miliar terkait penyitaan barang bukti yang menyangkut kepentingan publik itu. Korlantas mengaku telah memintanya pada KPK sejak lama, namun permintaan tersebut tak juga dipenuhi oleh KPK. Hingga akhirnya, gugatan pun dilayangkan ke PN Jakarta Selatan.

Pada kesempatan lain, kuasa hukum Korlantas Juniver Girsang mengatakan, dokumen yang diminta Korlantas untuk dikembalikan diantaranya berkaitan dengan plat nomor kendaraan bermotor (PNKB) dan surat tanda kendaraan bermotor (STNK). Juniver membantah gugatan tersebut sengaja dilayangkan untuk menutup-nutupi adanya potensi korupsi terkait PNKB dan STNK.

Gugatan perdata ini tercatat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 542/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel. Gugatan diajukan oleh Kepala Korlantas Irjen Pudji Hartanto.

Indra pun menegaskan, KPK belum mengembalikan dokumen tersebut sebab masih memeriksa dokumen atau barang bukti yang merupakan hasil sitaan dari Gedung Korlantas Polri Juli lalu. Jika memang ada dokumen yang tidak berkaitan dengan penyidikan kasus simulator SIM, KPK pasti akan mengembalikan dokumen-dokumen tersebut kepada Korlantas.

"Yang pasti, terhadap barang bukti tersebut, penyidik masih melakukan verifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut," terang Indra.

Seusai mediasi hari ini, dari keduanya tampak ada jalan terang menuju damai. Tommy mengatakan pihak Korlantas membuka jalan lebar-lebar untuk berdamai. Harapan dapat menyelesaikan kasus ini secara damai pun disampaikan Indra selaku kuasa hukum KPK.

"Pada saat mediasi nanti mudah-mudahan bisa konstruktif untuk upaya perdamaian," ujar Indra.

Baca juga:
Polri: Gugatan Korlantas Bukan Melawan Presiden
Djoko: Polri Tak Bantah Presiden
Perlawanan Terbuka kepada Presiden

Ikuti juga berita terkait dalam topik:
Korlantas Gugat KPK