Kompas.com - 01/11/2012, 16:39 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com Polemik adanya dugaan pemerasan yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat kepada BUMN harus diakhiri. Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan harus menuntaskan permasalahan itu dengan melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Kehormatan DPR karena dialah yang memicu polemik.

"Dahlan yang memulai, maka Dahlan juga yang harus menuntaskan dengan melaporkan ke KPK dan BK," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Indra melalui telepon, Kamis (1/11/2012).

Hal itu dikatakan Indra menyikapi sikap Dahlan yang ragu melaporkan informasi adanya pemerasan BUMN oleh anggota Dewan kepada KPK. Alasannya, ia tidak ingin kasus ini menjadi ramai. Dahlan juga tidak ingin kasus ini juga mengikis fokus dia, khususnya dalam membenahi anak usaha BUMN.

"Saya tidak mau energi saya habis hanya karena mengurusi itu. Saya harus kerja keras memajukan BUMN," kata Dahlan.

Indra mengatakan, Dahlan seharusnya mengungkap informasi yang dia terima seterang mungkin. Namun, hal itu harus didasari bukti yang kuat dan jangan hanya berdasarkan asumsi semata. Jika tanpa bukti, kata dia, hanya fitnah demi sensasi.

Keterbukaan Dahlan, lanjut Indra, sangat penting untuk memperbaiki sekaligus mengantisipasi penyimpangan di masa depan. Tidak boleh ada kongkalikong antara komisi dengan mitra kerja.

Indra menambahkan, akhir polemik ini akan memunculkan sosok Dahlan sebagai pahlawan dan pemberani jika melaporkan dan dapat membuktikan pernyataannya. Sebaliknya, Dahlan akan dianggap sebagai pecundang dan penebar fitnah jika tidak melaporkan dan membuktikan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita semua sama-sama menanti apakah Dahlan akan menggunakan baju kepahlawanan dan keberanian atau baju seorang pecundang dan penebar fitnah. Pilihan sikap Dahlan juga akan menjawab apakah hiruk pikuk belakangan ini hanya sekadar mencari sensasi untuk popularitas dan pengalihan isu semata atau sebuah kebenaran untuk perbaikan bangsa ke depan," pungkas Indra.

Baca juga:
Kalla: Dahlan Pasti Akan Terbuka, Tunggu Saja!
Priyo: Dahlan, Hati-hati Berbicara
Soal Upeti DPR, Tergantung Bukti Dahlan
PPATK Siap Lindungi Dahlan
Dahlan Diminta Laporkan Anggota DPR Pemeras ke KPK

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

    Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

    Nasional
    Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

    Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

    Nasional
    Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

    Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

    Nasional
    Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

    Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

    Nasional
    Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

    Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

    Nasional
    Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

    Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

    Nasional
    Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

    Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

    Nasional
    Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

    Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

    Nasional
    Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

    Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

    Nasional
    Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

    Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

    Nasional
    Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

    Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

    Nasional
    Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

    Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

    Nasional
    Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

    Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

    Nasional
    Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

    Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

    Nasional
    Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

    Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X