Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dahlan, Jadi Pahlawan atau Pecundang?

Kompas.com - 01/11/2012, 16:39 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Polemik adanya dugaan pemerasan yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat kepada BUMN harus diakhiri. Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan harus menuntaskan permasalahan itu dengan melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Kehormatan DPR karena dialah yang memicu polemik.

"Dahlan yang memulai, maka Dahlan juga yang harus menuntaskan dengan melaporkan ke KPK dan BK," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Indra melalui telepon, Kamis (1/11/2012).

Hal itu dikatakan Indra menyikapi sikap Dahlan yang ragu melaporkan informasi adanya pemerasan BUMN oleh anggota Dewan kepada KPK. Alasannya, ia tidak ingin kasus ini menjadi ramai. Dahlan juga tidak ingin kasus ini juga mengikis fokus dia, khususnya dalam membenahi anak usaha BUMN.

"Saya tidak mau energi saya habis hanya karena mengurusi itu. Saya harus kerja keras memajukan BUMN," kata Dahlan.

Indra mengatakan, Dahlan seharusnya mengungkap informasi yang dia terima seterang mungkin. Namun, hal itu harus didasari bukti yang kuat dan jangan hanya berdasarkan asumsi semata. Jika tanpa bukti, kata dia, hanya fitnah demi sensasi.

Keterbukaan Dahlan, lanjut Indra, sangat penting untuk memperbaiki sekaligus mengantisipasi penyimpangan di masa depan. Tidak boleh ada kongkalikong antara komisi dengan mitra kerja.

Indra menambahkan, akhir polemik ini akan memunculkan sosok Dahlan sebagai pahlawan dan pemberani jika melaporkan dan dapat membuktikan pernyataannya. Sebaliknya, Dahlan akan dianggap sebagai pecundang dan penebar fitnah jika tidak melaporkan dan membuktikan.

"Kita semua sama-sama menanti apakah Dahlan akan menggunakan baju kepahlawanan dan keberanian atau baju seorang pecundang dan penebar fitnah. Pilihan sikap Dahlan juga akan menjawab apakah hiruk pikuk belakangan ini hanya sekadar mencari sensasi untuk popularitas dan pengalihan isu semata atau sebuah kebenaran untuk perbaikan bangsa ke depan," pungkas Indra.

Baca juga:
Kalla: Dahlan Pasti Akan Terbuka, Tunggu Saja!
Priyo: Dahlan, Hati-hati Berbicara
Soal Upeti DPR, Tergantung Bukti Dahlan
PPATK Siap Lindungi Dahlan
Dahlan Diminta Laporkan Anggota DPR Pemeras ke KPK

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Nasional
    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Nasional
    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Nasional
    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Nasional
    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Nasional
    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com