Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dipo: Ini Alasan Ketakhadiran Dahlan di DPR

Kompas.com - 01/11/2012, 15:48 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri BUMN Dahlan Iskan dua kali tidak hadir dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR. Padahal, anggota dewan hendak meminta klarifikasi soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang adanya inefisiensi PLN sebesar Rp 37,6 triliun. Sekretaris Kabinet Dipo Alam pun membantah Dahlan tengah melakukan pencitraan.

Menurutnya, Dahlan bukan sosok yang berusaha menciptakan polemik. "Tipe Pak Dahlan itu tidak menghindar. Dia mau menjelaskan. Dia orangnya lempeng-lempeng aja kok. Saya percaya ini bukan pengalihan isu," kata Dipo.

Menurut Dipo, Dahlan tak memenuhi panggilan Komisi VII terkait ketidaksesuaian pemanggilan.

"Pak Dahlan sudah kemukakan, kalau ditanya soal inefisiensi, memanggilnya sebagai apa? Kalau mantan Dirut PLN, memang mitra kerjanya Komisi VII, tetapi mereka panggil sebagai Menteri BUMN, ya tidak mau, karena itu mitra kerja Komisi VI," ujar Dipo.

Sementara itu, Komisi VI, lanjut Dipo, hingga saat ini belum melakukan pemanggilan kepada Dahlan Iskan. Dipo menilai jalan terbaik untuk mengurangi perseteruan antara Dahlan dan DPR adalah pemanggilan Dahlan oleh Komisi VI.

"Komisi VII bisa menitipkan pertanyaan. Saya rasa bisa begitu," imbuh Dipo.

Sekadar catatan, berdasarkan audit BPK sejak 2009 hingga 2011, PLN menderita inefisiensi di PLN sebesar Rp 37,6 triliun. Hingga periode tersebut, kerugian itu terus berlangsung karena PLN belum melakukan perbaikan. Terkait hal ini, DPR ingin melakukan verifikasi, baik ke Kementerian BUMN maupun Kementerian ESDM.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 27 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 27 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Pemerintah Luncurkan Logo HUT Ke-79 RI, Berikut Maknanya

    Pemerintah Luncurkan Logo HUT Ke-79 RI, Berikut Maknanya

    Nasional
    Pemerintah Ogah Bayar Tuntutan 8 Juta Dollar dalam Peretasan PDN

    Pemerintah Ogah Bayar Tuntutan 8 Juta Dollar dalam Peretasan PDN

    Nasional
    Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

    Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

    Nasional
    Ringankan Beban Bank, Jokowi Minta Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2025

    Ringankan Beban Bank, Jokowi Minta Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2025

    Nasional
    Kemenag Pilih Mina Qodim Jadi Tempat Bermalam Jemaah Haji Karena Lebih Dekat dengan Lokasi Lempar Jumrah

    Kemenag Pilih Mina Qodim Jadi Tempat Bermalam Jemaah Haji Karena Lebih Dekat dengan Lokasi Lempar Jumrah

    Nasional
    PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

    PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

    Nasional
    Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

    Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

    Nasional
    Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

    Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

    Nasional
    Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

    Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

    Nasional
    Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

    Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

    Nasional
    Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

    Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

    Nasional
    Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

    Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

    Nasional
    Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

    Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

    Nasional
    HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

    HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com