Eva Sundari: Dahlan Jangan Pengecut!

Kompas.com - 01/11/2012, 14:09 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan harus melaporkan informasi adanya pemerasan terhadap BUMN oleh anggota Dewan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini menunjukkan keseriusannya memberantas praktik suap di tubuh BUMN. Dahlan jangan lepas tangan dengan apa yang sudah dia sampaikan.

"Dia (Dahlan) tidak bisa secara pengecut mundur dan lepas tangan terhadap apa yang sudah dia mulai," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari melalui surat elektronik, Kamis (1/11/2012).

Hal itu dikatakan Eva menyikapi sikap Dahlan yang ragu melaporkan informasi adanya pemerasan BUMN oleh anggota Dewan kepada KPK. Alasannya, ia tidak ingin kasus ini menjadi sebuah kasus yang ramai. Dahlan juga tidak ingin kasus ini juga mengikis fokus dia, khususnya membenahi anak usaha BUMN.

"Saya tidak mau energi saya habis hanya karena mengurusi itu. Saya harus kerja keras memajukan BUMN," kata Dahlan.

Eva mengatakan, pernyataan Dahlan tidak menyebut nama politisi sudah merugikan banyak anggota Dewan. Apalagi pascapengakuan Dahlan, beredar informasi gelap yang berisi inisial-inisial politisi yang disebut memeras BUMN. Salah satunya berinisial EV dari Fraksi PDI-P yang kemudian dikaitkan dengan Eva Sundari.

Untuk itu, kata Eva, Dahlan harus memperbaiki kerugian yang sudah dialami anggota Dewan dengan membawa permasalahan itu ke KPK. "Dia serius membenahi negeri atau hanya mau cari selamat sendiri dengan menumbalkan politisi yang sekarang meriang akibat kemiripan inisial pemeras? Saya protes!," kata Eva.

Jika tidak membawa ke KPK, Eva menilai Dahlan hanya menunggangi permasalahan itu untuk kepentingan sendiri. "Sehingga dia disebut pahlawan kesiangan. Untuk menghindari hal itu, sebaiknya dibuka saja," pungkas Eva.

Baca juga:
Kalla: Dahlan Pasti Akan Terbuka, Tunggu Saja!
Priyo: Dahlan, Hati-hati Berbicara
Soal Upeti DPR, Tergantung Bukti Dahlan
PPATK Siap Lindungi Dahlan
Dahlan Diminta Laporkan Anggota DPR Pemeras ke KPK

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Baca tentang
    Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

    KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

    Nasional
    Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

    Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

    Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

    Nasional
    Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

    Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

    Nasional
    Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

    Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

    Nasional
    Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

    Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

    Nasional
    Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

    Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

    Nasional
    Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

    Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

    Nasional
    Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

    Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

    Nasional
    Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

    Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

    Nasional
    3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

    3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

    Nasional
    Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

    Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

    Nasional
    Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

    Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

    Nasional
    Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

    Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

    Nasional
    BMKG Sudah Ingatkan soal Cuaca Ekstrem ke Pemerintah Daerah

    BMKG Sudah Ingatkan soal Cuaca Ekstrem ke Pemerintah Daerah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X